Global Cyber News.Com. -Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memanggil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, pada Sabtu (27/9), untuk meminta laporan terkait perkembangan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam laporannya, Dadan menyampaikan bahwa jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasional hingga saat ini mencapai 9.615 unit. “Capaian jumlah SPPG yang operasional telah mencapai 9.615 dan telah melayani kurang lebih 31 juta penerima manfaat,” ucap Dadan di Jakarta, Minggu (28/9).
Dadan juga melaporkan jumlah Kejadian Luar Biasa (KLB) yang terjadi sepanjang pelaksanaan program. Dadan menambahkan, sebagian besar kasus terjadi pada dapur MBG yang baru beroperasi. “Data menunjukkan bahwa kasus banyak dialami oleh SPPG yang baru beroperasi karena SDM masih membutuhkan jam terbang,” ujarnya.
Dia menambahkan, faktor lain yang turut memicu insiden tersebut adalah kualitas bahan baku, kondisi air, serta pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP).
Menanggapi laporan tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rasa keprihatinan atas berbagai insiden yang terjadi. Dia menegaskan perlunya peningkatan tata kelola sekaligus memberikan arahan agar setiap SPPG memiliki koki terlatih dan dilengkapi alat rapid test untuk memeriksa kualitas makanan.
Kepala Negara pun menginstruksikan agar setiap SPPG memiliki alat sterilisasi food tray, memasang filter air, serta dilengkapi CCTV yang terhubung langsung ke pusat. Presiden berharap langkah-langkah tersebut dapat memperkuat kualitas layanan dan memastikan program pemenuhan gizi nasional berjalan lebih aman serta terpercaya.
Sementara itu, dalam konferensi pers usai menggelar Rapat Koordinasi Penanggulangan KLB pada Program Prioritas MBG yang dipimpin oleh Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menekankan bahwa keselamatan anak menjadi prioritas utama pemerintah dalam pelaksanaan program yang fokus terhadap gizi nasional ini.
Rakor ini juga dihadiri Menteri Kesehatan (Menkes), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Kepala Staf Kepresidenan, Kepala BGN, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta Gubernur Jawa Barat.
“Kemarin Bapak Presiden sudah memberikan petunjuk untuk peningkatan kualitas pelaksanaan Makan Bergizi Gratis. Bagi pemerintah, keselamatan anak adalah prioritas utama. Kami menegaskan insiden ini bukan sekadar angka, tapi menyangkut keselamatan generasi penerus,” ujar Zulhas.
Dia menjelaskan sejumlah langkah perbaikan yang akan dilakukan pemerintah, antara lain penutupan sementara SPPG yang bermasalah selama proses evaluasi dan investigasi; peningkatan kedisiplinan dan kemampuan juru masak; perbaikan sanitasi; kewajiban sterilisasi peralatan; hingga penggunaan air bersih. Seluruh SPPG juga diwajibkan mengurus Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS).
Kementerian Kesehatan turut dilibatkan dengan mengoptimalkan peran Puskesmas dan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) untuk memantau SPPG secara rutin. “Semua langkah diambil secara terbuka agar masyarakat yakin bahwa makanan yang disajikan aman dan bergizi bagi seluruh anak Indonesia,” pungkasnya.
Biro Hukum dan Humas
Badan Gizi Nasional
Red
