Jacob Ereste :
Global Cyber News.Com. -No viral no justice itu artinya, tidak ribut maka kamu tidak diperhatikan. Hukum pun begitu, sudah jelas salah, tapi rakyat diam, maka tidak ada proses hukum. Sudah ribut pun, kalau tidak keras, maka tetap akan tidak menjadi perhatian. Inilah akibat dari pergeseran budaya ndablek. Tidak ada rasa malu, karena kemaluan sudah tidak lebih bernilai dari nilai materi ketimbang nilai moral.
Begitulah pertahanan spiritual manusia Indonesia yang kalah tergusur oleh nikai-nilai material. Karena memang orientasi dari rakyat yang dimiskinkan secara struktural dan kulrural memang ditejak oleh materialistik — kapitalisme — yang berkembang biak di Indonesia kini menjelma menjadi generasi neo liberal dengan sopan santun yang lebih modern. Akibatnya seluruh elemen masyarakat yang gamang — dendam dengan kemiskinan– ketika mempunyai celah dan peluang cenderung koruptif. Tidak hanya dalam bidang ekonomi, mulai dari lingkungan akademik pun ijazah dan gelar bisa dibeli. Begitu juga untuk kenaikan jabatan dan pangkat, telah nenjadi rahasia umum harus dubayar, persis seperti ketika hendak masuk sekolah sampai melamar pekerjaan pun harus dibayar.
Orientasi materialistik ini tidak terkecuali di ramah hukum, pengadilan, rapat menentukan anggaran atau suatu aturan hukum atau perundang-undangan yang harus dibayar di muka untuk tidak disebut ijon seperti perilaku tengkulak yang mencekik harga hasil panen petani.
No vital no justice ini baru saja dimulai oleh Menteri Keuangan yang langsung nyungsep, ketika keengganan sebagai Menteti Keuangan tidak mau membiayai hutang Kereta Cekat Jakarta Bantung yang jadi bancaan itu. Karena Prediden sendiri sudah mementahkan penolakan Menteri Keuangan untuk menanggung hutang yang tidak masuk akal itu. Kendati sejak awal Luhut Binsar Penjaitan yang mau pasang badan untuk proyek cari untung itu telah menyatakan seperti barang busuk.
Istilah no vital no justice pun meluas untuk semua masalah yang dilupakan, meski sudah harus memasuki proses hukum. Sehingga banyak kasus yang bisa menghilang secara ghaib layak musnah ditelan bumi. Lantaran masalahnya tidak viral, tidak menjadi pembicaraan publik seperti kasus daftar pencarian orang sejak beberapa tahun silam sampai hari ini tidak jelas hutan berantara persembunyiannya.
Masalah pembangunan Ibu Kota Nusantara yang mangkrak pun — karena dipaksakan — mulai dilupakan. Dan kasus peramina yang tepah merugikan rakyat — termasuk harga BBM yang sangat mahal — terkesan seperti berita penghias media massa belaka. Begitu juga dana CSR Bank Indonesia yang menjadi bancaan para anggota dewan yang masih merasa terhormat itu, seperti hilang ditiup angin sepoi yang menghembuskan berita dan cerita yang lain.
Berita viral tentang Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa yang sangat diharap mengungkap berbagai kasus kebocoran keuangan negara selama ini, terkesan sedang berada di titik balik, setelah Presiden menyatakan akan menanggung hutang Jereta Cepat Jakarta Bandung yang super jumbo besarnya itu. Sehingga terkesan, semua kecurigaan terhadap anggaran proyek yang menggelembung itu, menjadi absah untuk tidak dijamah oleh hukum. Akibatnya, kecurigaan sejumlah pihak terhadap kegaduran Menkeu sebagai pemeran pengganti dalam sebuah sandiwara penghibur rakyat yang lapar bisa sejenak dilupakan sambil menunggu mukjizat diturunkan Tuhan dari langit.
Jika sungguh opera sabun itu benar tengah diperankan oleh Purbaya Yudhi Sadewa, maka kesadaran rakyat pun mulai awas dan kritis, sebab rakyat terus mengikuti dan mengawasi seperti perhatian rakyat terhadap keculasan yang lain, karena sudah terlalu banyak yang mengecewakan hingga mengendap dan mengumbal menjadi batu yang siap kapan pun saatnya untuk dilemparkan. Sebab no viral no justice sudah menjadi bagian dari harga diri yang tidak lagi punya arti.
Banten, 5 Nivember 2025
Red
