Oleh. : Budiman
Global Cyber News.Com. -Pajak minimum global adalah salah satu terobosan paling signifikan dalam sejarah perpajakan internasional. Aturan ini lahir dari kesepakatan OECD/G20 yang bertujuan menutup celah penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional. Selama bertahun-tahun, banyak perusahaan besar memanfaatkan taxhaven atau negara dengan tarif pajak sangat rendah untuk mengalihkan keuntungan, sehingga kontribusi mereka terhadap negara tempat mereka beroperasi menjadi minim.
Indonesia, sebagai negara berkembang dengan basis ekonomi yang semakin terbuka, ikut serta dalam penerapan kebijakan ini. Bagi Indonesia, pajak minimum global bukan sekadar instrumen fiskal, melainkan juga simbol komitmen terhadap keadilan, transparansi, dan integrasi dalam sistem perpajakan dunia.
Saya menegaskan pentingnya menekankan bahwa pajak minimum global adalah langkah penting untuk menjaga keadilan fiskal. Menurutnya, selama ini wajib pajak domestik, khususnya UMKM dan masyarakat kelas menengah, menanggung beban pajak lebih besar dibandingkan perusahaan multinasional yang lihai memanfaatkan celah hukum.
Dengan adanya aturan pajak minimum global, perusahaan besar tidak lagi bisa mengalihkan keuntungan ke negara bertarif rendah. Hal ini akan memastikan kontribusi mereka lebih proporsional terhadap pembangunan nasional. Budiman menilai, penerapan aturan ini akan meningkatkan penerimaan negara tanpa menambah beban bagi UMKM dan masyarakat kecil.
Perspektif Jaya Sukses Konsultan: Menakar Dampak terhadap Iklim Investasi
Jaya Sukses Konsultan melihat aturan ini dari sudut pandang dunia usaha. Menurut mereka, pajak minimum global bisa menimbulkan kekhawatiran investor asing bila dianggap menambah beban fiskal. Namun, jika diimplementasikan dengan transparan dan konsisten, aturan ini justru menciptakan level playing field yang lebih sehat.
Perusahaan multinasional tidak lagi bisa bersaing dengan cara menghindari pajak, sehingga kompetisi menjadi lebih adil. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap stabilitas fiskal Indonesia.
Namun, Jaya Sukses Konsultan mengingatkan bahwa pemerintah harus berhati- hati dalam implementasi agar tidak menimbulkan persepsi negatif yang bisa menghambat arus investasi.
Sebagai representasi Asosiasi profesi, saya yang menjabat sebagai Ka.Div Humas AKP2I Kota Medan juga mengusulkan dan menekankan pentingnya kepatuhan dan komunikasi publik. Aturan pajak minimum global bukan hanya soal regulasi, tetapi juga soal bagaimana pemerintah menyosialisasikan kebijakan ini kepada konsultan pajak, perusahaan, dan masyarakat luas.
Menurut pandangan saya bahwa, edukasi menjadi faktor krusial. Tanpa pemahaman yang baik, aturan ini bisa menimbulkan kebingungan dan resistensi. Dengan komunikasi yang jelas, konsultan pajak dapat berperan sebagai jembatan antara pemerintah dan wajib pajak, sehingga kepatuhan meningkat dan penerapan aturan berjalan lebih mulus.
Analisis Dampak Terhadap Iklim Investasi, dari segi positif, Memberikan kepastian hukum, mencegah praktik tidak sehat, dan meningkatkan kepercayaan investor. Dan segi Negatifnya Potensi persepsi beban tambahan bagi investor asing bila aturan dianggap rumit.
Terhadap Kepatuhan, segi Positif: Mendorong perusahaan multinasional untuk lebih transparan dalam pelaporan pajak. dan segi Negatif untuk Kompleksitas aturan bisa menimbulkan kesulitan administrasi, terutama bagi perusahaan dengan struktur global yang rumit.
Terhadap Posisi Indonesia, Positifnya Menempatkan Indonesia sebagai negara yang aktif dalam reformasi perpajakan internasional, memperkuat citra di mata dunia. Dan Negatifnya: Risiko bila implementasi tidak konsisten, yang bisa menurunkan kepercayaan internasional.
Usulan saya untuk Solusi dan Rekomendasi, terhadap Penguatan Administrasi Pajak Implementasi Coretax System harus dipercepat agar pelaporan lebih efisien dan transparan. Dan Sosialisasi dan Edukasi, Pemerintah bersama asosiasi konsultan pajak perlu mengadakan pelatihan, seminar, dan kampanye publik untuk meningkatkan pemahaman. Kebijakan Insentif Untuk menjaga iklim investasi, pemerintah bisa memberikan insentif non-fiskal seperti kemudahan perizinan, fasilitas infrastruktur, dan kepastian hukum. Harus adanya Kolaborasi Internasional Indonesia aktif dalam forum global untuk memastikan kepentingan nasional tetap terjaga dan tidak sekadar menjadi pengikut kebijakan internasional, apalagi kami di Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP2I) Kota Medan, secara skala Nasional sudah membentuk Namanya
ITTF ( Internasional Tax Task Force ).
Mari kita berkolaborasi dan aktif di berbagai forum global untuk memastikan kepentingan secara nasional tetap terjaga dan sekaligus mengevaluasi kebijakan internasional juga.
Pajak minimum global adalah langkah strategis yang menempatkan Indonesia dalam arus utama reformasi perpajakan internasional. Dari perspektif saya, sebagai Direktur Jaya Sukses Konsultan, dan Ka.Div Humas Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia Kota Medan, aturan ini membawa peluang besar sekaligus tantangan nyata.
Keberhasilan penerapan pajak minimum global akan sangat bergantung pada administrasi yang kuat, komunikasi yang jelas, dan kebijakan pendukung yang konsisten. Jika dijalankan dengan baik, Indonesia tidak hanya akan memperkuat penerimaan negara, tetapi juga menjaga iklim investasi, meningkatkan kepatuhan, dan memperkokoh posisinya di panggung perpajakan internasional. ***
(Tulisan ini hanya merupakan Opini dari Sudut pandang, Usulan Pribadi dari Penulis yang merupakan Direktur Jaya Sukses Konsultan dan Ka.div Humas AKP2I Kota Medan ).
Red
