Global Cyber News.Com. -Wali Kota Binjai Drs. H. Amir Hamzah, MAP menyampaikan jawaban atas hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 pada Rapat Paripurna DPRD Kota Binjai, di Gedung DPRD Kota Binjai, Rabu (6/5).
Dalam pidatonya, Wali Kota menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menjadikan rekomendasi legislatif sebagai acuan utama dalam perbaikan kinerja pelayanan publik dan pembangunan ke depan. Ia juga mengapresiasi kerja keras pimpinan dan anggota DPRD Kota Binjai dalam membedah LKPJ 2025.
Salah satu poin krusial yang menjadi sorotan adalah pembenahan internal terkait ketidaksinkronan data hasil kinerja antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Wali Kota menegaskan bahwa persoalan tersebut menjadi perhatian serius karena berdampak pada kredibilitas laporan.
“Ketidaksinkronan data adalah kendala serius bagi kredibilitas laporan. Ke depan, kami akan memperkuat kelembagaan Satu Data, melakukan pengecekan periode cut-off secara ketat, serta mewajibkan OPD memberikan penjelasan tertulis dan bukti dukung yang valid jika terdapat perbedaan angka,” tegasnya.
Pada sektor kesehatan, Kota Binjai mencatat capaian positif pada angka Usia Harapan Hidup (UHH) yang mencapai 74,81 tahun, melampaui target 74,75 tahun atau sebesar 100,08 persen. Namun demikian, Wali Kota mengakui masih adanya fenomena double burden atau beban ganda.
“Di satu sisi, UHH meningkat karena kemajuan teknologi medis bagi lansia. Namun di sisi lain, kita masih menghadapi tantangan pada angka stunting dan kematian bayi yang sangat bergantung pada intervensi 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Ini menjadi bahan evaluasi agar kualitas awal kehidupan masyarakat Binjai sejalan dengan kualitas hidup lansia,” ujarnya.
Pada sektor ekonomi, Pemerintah Kota Binjai mencatat sejumlah perkembangan. Tingkat inflasi tahun 2025 masih tergolong tinggi dengan mengacu pada Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Medan. Untuk itu, Pemko Binjai berkomitmen memperkuat peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) serta mengintensifkan operasi pasar murah.
Sementara itu, angka kemiskinan berhasil ditekan menjadi 4,71 persen dengan tren penurunan rata-rata 2,58 persen dalam empat tahun terakhir. Meski belum mencapai target absolut sebesar 4,66 persen, jumlah penduduk miskin terus berkurang dari 14.610 jiwa pada 2022 menjadi 13.870 jiwa pada 2025.
Di sisi lain, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mampu melampaui target, yakni terealisasi sebesar 5,37 persen dari target 5,40 persen. Capaian ini menunjukkan efektivitas program pelatihan tenaga kerja yang telah dilaksanakan.
Menanggapi pertumbuhan ekonomi tahun 2025 yang berada di angka 4,50 persen di bawah target 4,70 hingga 5,10 persen, Wali Kota menyatakan telah menyiapkan sejumlah langkah strategis. Fokus utama meliputi percepatan investasi melalui kemudahan perizinan digital, pengembangan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan infrastruktur distribusi barang.
Selain itu, optimalisasi pendapatan daerah juga akan dilakukan melalui digitalisasi layanan pajak serta revitalisasi aset daerah guna memperluas ruang fiskal dalam mendukung pembangunan.
“Kami juga akan mengoptimalkan pendapatan daerah melalui digitalisasi layanan pajak dan revitalisasi aset daerah agar ruang fiskal semakin luas dalam mendukung pembangunan,” katanya.
Menutup sambutannya, Wali Kota Binjai mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus bersinergi dalam membangun daerah.
“Rekomendasi DPRD adalah vitamin bagi kami untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, dan menyejahterakan masyarakat,” pungkasnya.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Kota Binjai Hj. K. Gusuartini Br. Surbakti, Wakil Ketua I DPRD Kota Binjai M. Juli Sawitma Nasution, Wakil Ketua II DPRD Kota Binjai Hairil Anwar, para anggota DPRD Kota Binjai, Kapolres Binjai AKBP Mirzal Maulana, Dandim 0203/Langkat, Kepala Kejaksaan Negeri Binjai, Sekretaris Daerah Kota Binjai Chairin F. Simanjuntak, Sekretaris DPR
Red
