Global Cyber News.Com. –Medan I Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digelontorkan Presiden Prabowo Subianto sebenarnya cukup bagus. Namun sayangnya saat direalisasikan ternyata banyak masalah yang muncul ke permukaan diantaranya makanan yang disajikan kepada anak-anak pelajar Taman Kanak-Kanan (TK), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD),Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diduga kurang memenuhi gizi yang standard. Bahkan tidak sedikit yang keracunan.
Selain itu anggaran MBG yang mencapai sangat besar, triliunan itu juga berpotensi dikorupsi berjemaah. Salah satunya adalah Kepala Badan Gizi Naasional (BGN), Dadan yang telah ditangkap Kejagung RI belum lama ini. Tak cuma itu puluhan nama petinggi di Indonesia diduga menerima aliran dana korupsi tersebut.
“Saya tidak terkejut jika terjadi korupsi besar-besaran di tubuh BGN Pusat mengingat korupsi di Indonesia sudah mengakar dan sangat sulit diberantas. Karena di negeri ini yang namanya program pemerintah diduga sudah dijadikan proyek bagi-bagi untung yang dilakukan secara kelompok,” kata Ketua Lembaga Pemerhati Pemerintahan dan Pemilu Sumatera Utara (LP3SU), Salfimi Umar pada wartawan Jumat, (26/6/2026).
Sejatinya, program MBG ini diperuntukkan untuk meningkatkan gizi para pelajar mulai TK/PAUD, SD, SLTP dan SMA secara berkesinambungan.Namun ternyata, program MBG ini memunculkan masalah, banyaknya pelajar yang keracunan usai mengkonsumsi panganan yang disajikan jajaran MBG di berbagai daerah.
“Lembaga kami banyak juga menerima laporan adanya ketidaksesuaian gizi makanan yang disajikan MBG kepada para pelajar TK/PAUD,SLTP dan SLTA di Sumut. Gizinya masih di bawah standar nasional. Padahal pemerintah sudah menggelontorkan dana sangat besar untuk program ini,” kata Salfimi.
Menurut dia, jika banyak kalangan yang meminta MBG di stop atau digantikan dengan proram Pendidikan dan kesehatan gratis, itu sah-sah saja. Namun jika ingin dialihkan ke program Pendidikan atau kesehatan gratis, tentunya konsep dan skemanya harus lebih dulu dimatangkan. Jangan nantinya sama seperti program MBG tertsebut.
APRESIASI KEJAGUNG RI
Lebih jauh Salfimi juga mengapresiasi langah bersih-bersih di jajaran Kejagung RI dengan menertibkan jaksa-jaksa yang nakal dalam menjalankan tugas kewenangan dan kebijakan yang dilakukan jajaran Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia.
Salah satu contohnya adalah Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Karo yang telah dimutasi karena diduga menerima hibah kendaraan roda empat dari Pemkab Tanah Karo beberapa waktu lalu. Kasus ini baru diungkap Anggota DPR RI, Hinca
Kasus bantuan hibah ini sepertinya bukan barang baru, tapi sudah lama terjadi di Indonesia. Kemungkinan Kajari Karo itu sedang bernasib apes aja. Yang menjadi pertanyaan kenapa hanya Kepala Kejari Karo yang terkena. Sementara Kepala Kejati provinsi dan Kepala Kejari kabupaten/kota yang diduga menerima bantuan hibah seupa tapi tidak terkena. sentuhan hukum.
“Maunya Kajagung itu harus bertindak adil dan tidak terkesan pilih kasih dalam menuangkan penertiban hukum. Karena publik senantiasa akan menuntut keadilan yang seadil-adilnya di era keterbukaan dan digitalisasi ini,” kata Salfimi. seraya meminta tindakan bersih-bersih di jajaran Kejagung ini sifatnya jangan seremonial. (del)
Red
