GLOBAL CYBER NEWS .com – Barito Selatan Kalimantan Tengah Sabtu 17 Oktober. 2026 – Wacana pemeriksaan urine bagi seluruh kepala desa dan perangkat desa di Indonesia yang pernah disampaikan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, perlu mendapat perhatian serius dan ditindaklanjuti secara jelas oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Gagasan tersebut menjadi salah satu langkah yang dapat dipertimbangkan untuk memperkuat pencegahan penyalahgunaan narkotika di lingkungan pemerintahan desa, termasuk di Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah.
Berdasarkan pemberitaan ANTARA pada 9 Juli 2025, Menteri Desa Yandri Susanto menyampaikan rencana pelaksanaan tes urine bagi seluruh kepala desa dan perangkat desa mulai 2026. Rencana tersebut dikaitkan dengan penguatan program Desa Bersih Narkoba atau Desa Bersinar.
Sumber pemberitaan:
https://www.antaranews.com/berita/4954869/mendes-pdt-seluruh-perangkat-desa-wajib-tes-urine-mulai-2026
DORONGAN AGAR RENCANA DITINDAKLANJUTI SECARA NASIONAL
Global Cyber News mendorong agar wacana tersebut tidak berhenti pada pernyataan atau rencana semata, tetapi ditindaklanjuti melalui koordinasi, pedoman pelaksanaan, serta kebijakan yang jelas sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Pemeriksaan dapat dirancang secara terukur dengan melibatkan instansi berwenang, termasuk Badan Narkotika Nasional (BNN), dengan tetap memperhatikan prosedur pemeriksaan, kerahasiaan hasil, perlindungan hak individu, serta tindak lanjut yang sesuai apabila ditemukan hasil positif.
Langkah pencegahan ini diharapkan tidak hanya menyasar kepala desa, tetapi juga perangkat desa dan unsur Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sesuai kebijakan dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah.
Tujuannya bukan untuk memberi stigma atau menganggap aparatur desa terlibat narkoba, melainkan memperkuat integritas, keteladanan, dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemerintahan di tingkat desa.
BARITO SELATAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN
Khusus di Kabupaten Barito Selatan, wacana ini layak menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah bersama instansi terkait untuk memperkuat pencegahan penyalahgunaan narkotika di lingkungan pemerintahan desa.
Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dapat berkoordinasi dengan BNN atau instansi yang berwenang guna mengkaji pelaksanaan pemeriksaan urine bagi kepala desa dan perangkat desa secara transparan, profesional, proporsional, serta sesuai ketentuan yang berlaku.
Pelaksanaan kebijakan tersebut perlu memiliki dasar yang jelas, mekanisme yang terukur, dan perlakuan yang adil bagi seluruh pihak. Hasil pemeriksaan juga harus ditangani secara bertanggung jawab, tanpa membuka identitas atau menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.
Dengan demikian, upaya pencegahan narkoba dapat berjalan beriringan dengan pembinaan aparatur, peningkatan pelayanan publik, dan perlindungan masyarakat desa.
DESA BERSINAR DIMULAI DARI KETELADANAN DAN PENCEGAHAN
Pemberantasan narkoba membutuhkan kerja sama pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Pemerintahan desa memiliki posisi strategis karena berada paling dekat dengan warga dan dapat membantu membangun lingkungan yang sehat serta bebas dari penyalahgunaan narkotika.
Tes urine, apabila ditetapkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan, dapat menjadi salah satu instrumen deteksi dini. Namun, upaya tersebut tetap perlu disertai edukasi, sosialisasi bahaya narkoba, penguatan keluarga, dan akses terhadap layanan rehabilitasi bagi orang yang membutuhkan.
Global Cyber News berpandangan bahwa pencegahan harus dilakukan secara konsisten dan tidak diskriminatif. Setiap aparatur desa perlu memperoleh perlakuan yang adil, sementara setiap hasil pemeriksaan harus ditindaklanjuti berdasarkan prosedur yang sah.
GLOBAL CYBER NEWS MENGAWAL ASPIRASI PUBLIK
Melalui pemberitaan ini, Global Cyber News menyampaikan aspirasi agar pemerintah pusat memperjelas tindak lanjut rencana tes urine bagi seluruh kepala desa dan perangkat desa di Indonesia, serta mendorong pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Barito Selatan, untuk mengkaji langkah pelaksanaannya bersama instansi berwenang.
Pemberitaan ini merupakan dorongan terhadap kebijakan pencegahan, bukan tuduhan terhadap individu atau pemerintahan desa tertentu. Status pelaksanaan nasional per 17 Oktober 2026 dan penerapannya di Kabupaten Barito Selatan masih perlu dikonfirmasi kepada Kemendes PDT, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, dan BNN.
Harapannya, upaya pemberantasan narkoba semakin kuat, integritas aparatur terjaga, dan masyarakat desa memperoleh pelayanan pemerintahan yang aman, sehat, serta bertanggung jawab.( RR / Y. ).
Red
