Global Cyber news.com. -Jakarta (12/11/2026)—Badan Kebijakan Transportasi (Baketrans) dorong penguatan, pengelolaan penerbitan dan pengendalian pas bandar udara untuk memperkuat tata kelola keamanan penerbangan. Upaya tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi pada Kamis (12/11). Kegiatan ini diselenggarakan untuk menghimpun masukan dari berbagai perspektif guna mempertajam kajian Pengelolaan Penerbitan Tanda Izin Masuk ke Daerah Keamanan Terbatas (pas bandar udara).
Kepala Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi, Bernadette Endah Sekar Mayashanti mengatakan pas bandar udara merupakan instrumen penting dalam pengendalian akses ke Daerah Keamanan Terbatas (DKT). Pengelolaannya tidak hanya berkaitan dengan administrasi penerbitan, tetapi juga mencakup pemeriksaan kelayakan pemohon, penetapan kewenangan akses, pengawasan penggunaan, hingga penonaktifan dan pengembalian pas.
“Kajian ini dilaksanakan untuk merumuskan arah kebijakan pengelolaan pas bandar udara yang lebih efektif, efisien, terintegrasi, dan tetap mengutamakan aspek keamanan penerbangan,” jelas Bernadette.
Bernadette berharap melalui kegiatan ini diperoleh pandangan, masukan dan pengalaman praktis khususnya terkait kejelasan kewenangan, penguatan pengendalian akses, integrasi data, serta kesiapan regulasi, kelembagaan, sumber daya manusia, dan teknologi pendukung.
Urgensi pengendalian akses menuju DKT semakin nyata dengan adanya berbagai kasus pemalsuan dan penyalahgunaan pas bandar udara maupun pemanfaatan akses operasional bandar udara di luar peruntukan resminya. Perlu diketahui bahwa pengandalian akses masuk ke DKT telah diatur dalam PM 33 Tahun 2015 jo. PM 167 Tahun 2015 tentang Pengendalian Jalan Masuk (Access Control) ke Daerah Keamanan Terbatas di Bandar Udara.
Analis Kebijakan Ahli Madya Baketrans sekaligus ketua tim kajian, Minda Mora menekankan bahwa pas bandar udara merupakan instrument pengendalian akses bukan sekadar kartu identitas. Minda Bersama tim kajian dari Baketrans telah melakukan pengumpulan data dan informasi di empat lokasi, yaitu Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I/Soekarno-Hatta, Bandar Udara Budiarto, Bandar Udara Husein Sastranegara, dan Bandar Udara Pondok Cabe.
“Berdasarkan hasil pengumpulan data dan analisis awal, terdapat beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian, antara lain kejelasan kewenangan dan penetapan kuota, penguatan pemeriksaan latar belakang pemohon, penonaktifan pas yang masih bergantung pada laporan perusahaan, belum terintegrasinya data antarbandara, serta pemeriksaan di titik akses yang masih beragam,” ungkap Minda.
Kepala Seksi Keamanan Penerbangan, Kantor Otoritas Bandara Udara (KOBU) Wilayah I Kelas Utama Soekarno Hatta, Junita Manurung, menyebutkan bahwa pihaknya terus berupaya memperketat proses penerbitan pas bandara.
“Di bandara besar seperti Soekarno-Hatta, jumlah penerbitan pas sangat tinggi dan memerlukan pengawasan yang lebih ketat. Sistem yang digunakan sudah mulai terintegrasi, namun masih ada isu kepatuhan, terutama terkait penggunaan E-Pass Reader, tap in/tap out, dan pengembalian pas saat hubungan kerja berakhir,” kata Junita.
Di sisi lain, KOBU telah menerapkan beberapa langkah penguatan, seperti perubahan area pas bandara sesuai dengan SE DJPU Nomor 11 Tahun 2025, pengelolaan satu pintu pas perwakilan, palatihan security awareness melalui e-learning dan simulasi, pengawasan pergerakan pas bandara, serta peningkatan pengendalian kemanan dengan penerapan autogate dan e-pass reader.
Lebih lanjut Minda menjelaskan sejumlah alternatif penguatan tata kelola pas bandar udara, baik melalui penyempurnaan mekanisme kewenangan penerbitan maupun pengembangan sistem informasi yang lebih terintegrasi.
“Salah satu arah kebijakan yang kami pertimbangkan adalah penguatan mekanisme penerbitan sesuai kewenangan yang berlaku, disertai standardisasi pengendalian dan peningkatan keterhubungan data antara penyelenggara bandar udara, Kantor Otoritas Bandar Udara, dan Direktorat Keamanan Penerbangan,” jelasnya.
Minda juga menekankan skenario yang paling realistis diterapkan sebagai langkah awal adalah kewenangan penerbitan tetap berada di Kantor Otoritas Bandar Udara dengan dukungan interoperabilitas data menggunakan aplikasi yang sudah ada serta penguatan tata kelola secara bertahap.
Pelaksanaannya diwujudkan melalui revisi PM 33 Tahun 2015, standar, dan aturan teknis lainnya, dengan enam arah kebijakan, yaitu penegasan kewenangan penerbitan dan kuota, standar pemeriksaan latar belakang, kewajiban pengembalian dan penonaktifan pas bandar Udara, interoperabilitas sistem pengelolaan Pas Bandar Udara, penyempurnaan area kerja dan fitur keamanan, serta standarisasi prosedur dan penguatan pengawasan.
Kepala Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi menutup FGD dengan menegaskan bahwa hasil diskusi akan difinalisasi menjadi rekomendasi resmi, disampaikan kepada Ditjen Perhubungan Udara dengan tembusan kepada pimpinan kementerian dan pemangku kepentingan terkait, lalu dipantau implementasinya.
Dengan demikian, FGD ini bukan sekadar forum tukar pendapat, tetapi menjadi langkah awal menuju tata kelola pas bandara yang lebih aman, tertib, terintegrasi, dan akuntabel demi mendukung keselamatan dan keamanan penerbangan nasional.
Red
