
Oleh : Suherman
Pemerhati Kebijakan Publik
Global Cyber news.com. -Pernyataan Menteri Keuangan mengenai kekurangan penerimaan pajak sebesar Rp514 triliun untuk memenuhi proyeksi penerimaan tahun 2026 patut menjadi perhatian serius masyarakat.
Dalam konferensi pers APBN KiTa pada 13 November 2026, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa penerimaan pajak hingga Oktober 2026 mencapai Rp1.796,8 triliun. Sementara itu, pemerintah masih harus mengejar Rp514 triliun dalam dua bulan terakhir untuk mencapai proyeksi penerimaan pajak sebesar Rp2.310,8 triliun.
Persoalannya bukan sekadar bagaimana pemerintah mengejar kekurangan penerimaan tersebut.
Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: mengapa kebutuhan belanja negara terus meningkat, sementara kemampuan penerimaan negara belum mampu mengimbanginya?
Ada beberapa hal yang perlu dikritisi.
Jangan Jadikan Pajak sebagai Jalan Pintas Menutup Persoalan Fiskal
Ketika pemerintah menghadapi kekurangan penerimaan, optimalisasi pajak sering menjadi pilihan utama. Padahal, masyarakat juga sedang menghadapi tekanan biaya hidup, harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan, kesehatan, dan berbagai kewajiban lainnya.
Pemerintah perlu membedakan antara meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan memperbesar beban pajak masyarakat.
Mengejar kebocoran pajak, memperbaiki administrasi, menindak pengemplang pajak, dan memperluas basis pajak secara adil merupakan langkah yang dapat dibenarkan.
Namun, jangan sampai kekurangan penerimaan negara justru diterjemahkan menjadi tekanan baru terhadap masyarakat yang selama ini sudah patuh membayar pajak.
Rakyat bukan sumber dana tanpa batas untuk membiayai setiap kebijakan pemerintah.
Program Pemerintah Harus Dievaluasi Berdasarkan Kemampuan Fiskal
Mari melihat sejumlah program prioritas pemerintah dalam APBN 2026.
Berdasarkan publikasi Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, beberapa alokasi anggaran yang menarik perhatian antara lain:
- Makan Bergizi Gratis (MBG): Rp335 triliun.
- Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP): Rp83 triliun.
Angka tersebut menunjukkan besarnya komitmen fiskal pemerintah terhadap program prioritas.
Program-program tersebut tentu mempunyai tujuan pembangunan masing-masing. MBG berkaitan dengan pemenuhan gizi masyarakat, sedangkan KDMP diarahkan untuk memperkuat ekonomi desa.
Namun, besarnya anggaran harus diikuti dengan pengukuran manfaat, transparansi pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi hasil.
Pertanyaannya, apakah setiap rupiah yang dikeluarkan sudah menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial yang sebanding?
Jangan sampai pemerintah terlalu bersemangat menjalankan program besar, tetapi ketika pembiayaannya menghadapi tekanan, masyarakat kembali diminta menanggung konsekuensinya melalui optimalisasi pajak.
Whoosh dan Persoalan Pembiayaan Infrastruktur
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh juga perlu ditempatkan dalam pembahasan transparansi pembiayaan negara.
Proyek ini memiliki struktur pembiayaan yang melibatkan pinjaman, modal konsorsium, dan dukungan kebijakan pemerintah.
Karena itu, tidak tepat jika seluruh biaya Whoosh langsung disebut sebagai pengeluaran APBN. Namun, keterlibatan BUMN dan dukungan pemerintah tetap menimbulkan konsekuensi fiskal dan risiko keuangan yang perlu diawasi.
Publik berhak mengetahui bagaimana perkembangan kewajiban pembiayaan, pembayaran bunga, kemampuan operasional, proyeksi pendapatan, dan risiko yang mungkin pada akhirnya membutuhkan dukungan negara.
Pembangunan infrastruktur memang penting. Tetapi proyek bernilai besar juga harus mempunyai perhitungan ekonomi yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Jangan sampai manfaat pembangunan dinikmati dalam jangka panjang, sementara beban pembiayaannya diwariskan kepada generasi berikutnya.
Efisiensi Pejabat dan Birokrasi Jangan Hanya Menjadi Slogan
Pemerintah sering berbicara tentang efisiensi anggaran. Namun, efisiensi tidak boleh hanya diwujudkan melalui pemangkasan anggaran pelayanan publik atau transfer ke daerah.
Yang perlu dievaluasi juga adalah perjalanan dinas, kegiatan seremonial, rapat di hotel, pengadaan barang yang tidak mendesak, fasilitas pejabat, serta berbagai belanja birokrasi yang tidak memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Efisiensi seharusnya dimulai dari dalam pemerintahan sendiri.
Rakyat akan sulit menerima ajakan berhemat apabila pada saat bersamaan masih melihat pengeluaran negara yang tidak sebanding dengan manfaatnya.
Uang Hasil Pertambangan Indonesia Sebenarnya Ke Mana?
Ini pertanyaan yang tidak boleh dihindari pemerintah.
Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang luar biasa. Batu bara, nikel, tembaga, emas, dan berbagai komoditas lainnya merupakan sumber penerimaan negara yang sangat potensial.
Data Kementerian ESDM mencatat PNBP subsektor mineral dan batu bara mencapai Rp135,16 triliun sepanjang 2025. Hingga Agustus 2026, penerimaannya sudah mencapai Rp108,13 triliun.
Angka ini menunjukkan bahwa sektor pertambangan memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara.
Namun, masyarakat berhak mempertanyakan bagaimana penerimaan tersebut dikelola dan didistribusikan.
Apakah penerimaan dari kekayaan alam sudah sebanding dengan kerusakan lingkungan, dampak sosial, dan beban infrastruktur yang ditanggung daerah penghasil?
Apakah daerah yang menjadi lokasi eksploitasi pertambangan memperoleh manfaat pembangunan yang sepadan?
Jangan sampai kekayaan alam dikeruk dari daerah, tetapi masyarakat di sekitarnya justru masih menghadapi persoalan jalan rusak, keterbatasan fasilitas kesehatan, pendidikan, air bersih, dan kerusakan lingkungan.
Persoalannya bukan semata-mata berapa banyak uang yang masuk ke kas negara, melainkan bagaimana hasil kekayaan alam itu benar-benar kembali untuk kesejahteraan rakyat.
Pajak dan Zakat: Jangan Lupakan Prinsip Keadilan
Ada perbandingan menarik yang perlu direnungkan.
Dalam ajaran Islam, zakat memiliki ketentuan tersendiri, termasuk zakat harta sebesar 2,5 persen untuk harta yang memenuhi persyaratan nisab dan haul.
Zakat bukan pungutan yang dapat dinaikkan sesuka hati. Ia merupakan kewajiban ibadah dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
Sementara itu, pajak merupakan instrumen negara untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Besaran serta objeknya ditentukan melalui peraturan perundang-undangan.
Keduanya memang tidak bisa disamakan secara hukum maupun fungsi.
Namun, ada satu pelajaran penting: masyarakat membutuhkan kepastian, keadilan, dan kepercayaan dalam setiap kewajiban yang dibebankan kepadanya.
Zakat memiliki batas dan ketentuan yang jelas. Pajak pun harus memiliki dasar yang jelas, penggunaan yang transparan, serta pertanggungjawaban yang dapat diperiksa masyarakat.
Jangan sampai kewajiban masyarakat terus bertambah, sementara kepercayaan terhadap pengelolaan uang negara justru semakin berkurang.
Pemerintah Harus Jujur Membuka Persoalan Fiskal
Kekurangan penerimaan pajak bukan otomatis berarti negara bangkrut. Defisit APBN juga bukan sesuatu yang dilarang, sepanjang dikelola sesuai ketentuan dan batas fiskal.
Namun, pemerintah harus terbuka mengenai penyebab tekanan fiskal, kualitas belanja, kewajiban utang, pembayaran bunga, serta efektivitas program prioritas.
APBN 2026 sendiri menetapkan pendapatan negara sebesar Rp3.153,6 triliun dan belanja negara sebesar Rp3.842,7 triliun, sehingga defisit yang direncanakan mencapai Rp689,1 triliun.
Artinya, sejak awal pemerintah memang merencanakan pembiayaan melalui utang dan sumber pembiayaan lainnya.
Karena itu, persoalan fiskal tidak bisa hanya dilihat dari sisi penerimaan pajak. Struktur belanja dan keputusan pembiayaan pemerintah juga harus menjadi bagian dari evaluasi.
Pada akhirnya, rakyat tidak boleh hanya ditempatkan sebagai objek pemungutan pajak, tetapi harus menjadi pihak yang paling berhak mengetahui bagaimana uang negara dikelola.
Negara tidak boleh terus-menerus meminta rakyat berkorban, sementara pemerintah tidak menunjukkan kesungguhan yang sama dalam mengendalikan belanja, mengawasi utang, dan memastikan kekayaan alam memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
Sebab, yang dibutuhkan Indonesia bukan sekadar pemerintah yang pandai mencari sumber penerimaan, melainkan pemerintah yang mampu mengelola setiap rupiah uang negara secara bertanggung jawab.
Jangan sampai pajak rakyat menjadi penutup atas setiap kekeliruan perencanaan dan pemborosan kebijakan.
Red










