spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
HomeUncategorisedOperasi Zebra Toba 2026 Digelar, Tingkatkan Keselamatan dan Ketertiban Berlalu Lintas

Related Posts

Featured Artist

Operasi Zebra Toba 2026 Digelar, Tingkatkan Keselamatan dan Ketertiban Berlalu Lintas

Global Cyber news.com. -Mewakili Wali Kota Binjai, Kepala Dinas Perhubungan Kota Binjai, Harimin Tarigan, menghadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Zebra Toba 2026 yang dilaksanakan di Lapangan Apel Polres Binjai, Senin (16/11). Apel tersebut dipimpin oleh Wakapolres Binjai, Kompol Sofyan H. Nasution, S.H., M.H., dan dihadiri oleh perwakilan Ketua DPRD Kota Binjai, unsur Forkopimda, para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), personel Polres Binjai, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.

Apel gelar pasukan dirangkaikan dengan penyematan pita kepada perwakilan personel sebagai tanda dimulainya Operasi Zebra Toba 2026 di wilayah Kota Binjai. Dalam amanatnya, Wakapolres Binjai menyampaikan bahwa Operasi Zebra Toba 2026 merupakan operasi kepolisian kewilayahan yang akan berlangsung selama 14 hari, terhitung mulai 16 hingga 29 November 2026.

Mengusung tema “Polisi Bersama Masyarakat Ciptakan Lalu Lintas Tertib, Aman, Lancar, dan Berkeselamatan”, apel ini bertujuan memastikan kesiapan seluruh unsur terkait, baik dari aspek personel, kelengkapan sarana dan prasarana, maupun sinergi serta kolaborasi antarinstansi dalam mendukung pelaksanaan operasi. Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa sebanyak 37 personel akan dikerahkan dalam pelaksanaan Operasi Zebra Toba 2026 di wilayah Kota Binjai. Pelaksanaannya juga melibatkan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan terkait.

“Dengan kekuatan ini, saya berharap setiap anggota dapat melaksanakan tugas secara profesional, bermoral, humanis, dan penuh integritas,” ujarnya. Ia berharap Operasi Zebra Toba 2026 dapat memberikan dampak nyata dalam meningkatkan keselamatan berlalu lintas, menekan angka kecelakaan, serta membangun budaya tertib berlalu lintas di tengah masyarakat Kota Binjai.

Menutup amanatnya, Wakapolres Binjai mengajak seluruh personel dan pihak terkait untuk menjadikan operasi tersebut sebagai momentum meningkatkan kualitas pelayanan Polri sekaligus memperkuat kepercayaan publik menjelang pelaksanaan Operasi Lilin 2026. “Mari kita jadikan operasi ini sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas pelayanan Polri, sekaligus memperkuat kepercayaan publik menjelang pengamanan Operasi Lilin 2026,” pungkasnya.

Red

Previous article
Next article
Menaker: Semua Warga Berhak atas Kesempatan Kerja Layak

Surabaya – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang setara untuk mendapatkan pekerjaan layak. Prinsip tersebut menjadi dasar pendekatan kebijakan ketenagakerjaan yang berpusat pada manusia (People-Centered Policy).

Yassierli menyampaikan hal tersebut saat menjadi pembicara utama dalam Seminar Perhimpunan Ergonomi Indonesia (PEI) bertajuk People-Centered Employment Ecosystem: Designing Pathways to Opportunity and Well-Being using a People-Centered Policy. Kegiatan tersebut berlangsung di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya, Jawa Timur, Rabu (18/11/2026).

Dalam paparannya, Yassierli menjelaskan bahwa pendekatan kebijakan yang berpusat pada manusia berangkat dari pemahaman terhadap kebutuhan, kondisi, dan kemampuan masyarakat. Dengan pendekatan ini, teknologi dan inovasi diarahkan untuk memberikan manfaat nyata bagi kehidupan dan dunia kerja.

“Prinsip utama yang kita pegang adalah menggantikan asumsi tentang masyarakat dengan bukti nyata dari masyarakat itu sendiri. Dalam perumusan kebijakan, kita harus mulai dari memahami realitas masyarakat, melibatkan suara mereka melalui dialog sosial, serta memberdayakan kapabilitas dan perlindungan mereka,” ujar Yassierli.

Menurutnya, People-Centered Policy mengubah cara pemerintah merumuskan kebijakan. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan perubahan.

Pendekatan ini penting karena angkatan kerja Indonesia memiliki latar belakang pendidikan, kondisi geografis, dan karakteristik demografis yang beragam. Keberagaman tersebut menjadi pertimbangan dalam menyediakan kesempatan kerja yang inklusif.

Yassierli menegaskan bahwa setiap warga negara, tanpa memandang latar belakang pendidikan maupun kondisi fisik, berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk bekerja dan mendapatkan penghidupan layak.

“Mandat konstitusi kita sangat jelas, setiap warga negara, baik lulusan perguruan tinggi, lulusan sekolah menengah, maupun penyandang disabilitas, harus memiliki akses yang setara untuk mendapatkan pekerjaan yang layak,” tegasnya.

Biro Humas Kemnaker
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Latest Posts