
Global Cyber News .com. – Kamis. 19 November. 2026. Biro Kabupaten Barito Selatan kembali menegaskan komitmennya dalam mengawal transparansi, akuntabilitas, serta penggunaan Dana Desa agar benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pengawasan ini menjadi perhatian khusus terhadap desa-desa yang tersebar di enam kecamatan wilayah Kabupaten Barito Selatan.
Pengawalan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta ketentuan teknis prioritas penggunaan Dana Desa berdasarkan regulasi yang berlaku untuk tahun anggaran 2026.
Kepala Biro Global Cyber News Kabupaten Barito Selatan, Ramni Riyadi, yang berdomisili di Dusun Muara Malungai, Desa Bintang Ara, Kecamatan Gunung Bintang Awai, menegaskan bahwa pengelolaan Dana Desa bukan sekadar urusan administrasi pemerintahan, melainkan menyangkut hak masyarakat untuk mengetahui, mengawasi, dan merasakan manfaat pembangunan.
I. PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2026
Penggunaan Dana Desa harus disesuaikan dengan ketentuan tahun anggaran berjalan, kebutuhan masyarakat, potensi desa, hasil musyawarah desa, serta prioritas nasional. Tidak semua program memiliki persentase alokasi yang sama atau bersifat tetap.
- Penanganan kemiskinan ekstrem dan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa)
Program ini ditujukan untuk membantu keluarga yang memenuhi kriteria penerima manfaat berdasarkan data dan ketentuan yang berlaku. Penetapan penerima harus dilakukan secara tepat sasaran, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Masyarakat berhak mengetahui mekanisme pendataan, kriteria penerima, proses penetapan, serta realisasi penyaluran bantuan, tanpa mengabaikan perlindungan data pribadi penerima.
- Ketahanan pangan, lumbung pangan, energi, dan penguatan ekonomi desa
Ketahanan pangan menjadi salah satu fokus penggunaan Dana Desa, dengan pelaksanaan yang menyesuaikan potensi lokal, kebutuhan masyarakat, serta tata kelola kelembagaan ekonomi desa.
Program dapat diarahkan pada sektor pertanian, peternakan, perikanan, pengembangan pangan lokal, lumbung pangan, serta kegiatan ekonomi produktif yang benar-benar memberikan manfaat dan memiliki keberlanjutan.
- Operasional Pemerintahan Desa — maksimal 3%
Dana operasional Pemerintah Desa memiliki ketentuan batas paling tinggi 3% dari pagu Dana Desa reguler, sesuai ketentuan yang berlaku.
Penggunaannya harus sesuai peruntukan, tercatat dalam dokumen anggaran, memiliki bukti pertanggungjawaban, serta tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi maupun kegiatan yang tidak berkaitan dengan ketentuan operasional pemerintahan desa.
- Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur desa
Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu kebutuhan penting masyarakat, meliputi:
- Jalan desa, jalan lingkungan, dan akses penghubung antardusun.
- Jembatan, gorong-gorong, drainase, serta fasilitas pendukung.
- Sarana air bersih dan sanitasi.
- Fasilitas umum yang dibutuhkan masyarakat.
- Pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur yang telah dibangun.
Setiap pekerjaan wajib memperhatikan perencanaan, volume pekerjaan, spesifikasi teknis, harga satuan, kualitas material, realisasi fisik, serta kesesuaian antara anggaran dan hasil pekerjaan di lapangan.
- Pelayanan kesehatan dasar, pencegahan stunting, dan kesejahteraan masyarakat
Dana Desa juga dapat diarahkan untuk mendukung pelayanan kesehatan dasar, pencegahan stunting, peningkatan gizi, kegiatan posyandu, serta program kesehatan masyarakat lainnya sesuai kewenangan desa dan ketentuan yang berlaku.
- Pembangunan digital, pengembangan potensi desa, dan program prioritas lainnya
Pemanfaatan teknologi informasi, pengembangan potensi unggulan desa, peningkatan kapasitas masyarakat, serta program prioritas lainnya harus disusun berdasarkan kebutuhan riil dan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.
II. TRANSPARANSI ANGGARAN ADALAH HAK MASYARAKAT
Global Cyber News menegaskan, keterbukaan penggunaan Dana Desa bukan sekadar formalitas pemasangan baliho anggaran. Transparansi harus memberikan informasi yang jelas dan dapat dipahami oleh masyarakat mengenai:
- Besaran Dana Desa yang diterima.
- Rencana kegiatan dan nama program.
- Lokasi pembangunan atau pelaksanaan kegiatan.
- Besaran anggaran setiap kegiatan.
- Pelaksana kegiatan dan mekanisme pengerjaan.
- Progres realisasi fisik dan keuangan.
- Hasil pekerjaan serta manfaat yang diterima masyarakat.
Masyarakat harus dapat membandingkan apa yang direncanakan dalam dokumen anggaran dengan apa yang benar-benar dikerjakan di lapangan.
III. PENGAWALAN GCN DI ENAM KECAMATAN BARITO SELATAN
Melalui jaringan peliputan dan pengawalan desa, Global Cyber News Biro Barito Selatan akan terus mendorong fungsi kontrol sosial terhadap penggunaan anggaran publik.
Pengawasan tidak dimaksudkan untuk menghambat pemerintahan desa, melainkan memastikan pembangunan berjalan sesuai aturan, kepentingan masyarakat, dan prinsip tata kelola yang baik.
Apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan realisasi pekerjaan, GCN akan melakukan konfirmasi kepada pihak terkait, mengumpulkan data serta dokumentasi, dan menyampaikan pemberitaan secara berimbang dengan tetap menjunjung tinggi kode etik jurnalistik dan asas praduga tak bersalah.
IV. KEPALA DESA DAN APARATUR DESA HARUS TERBUKA
Kepala desa beserta seluruh aparatur pemerintahan desa memiliki tanggung jawab untuk memastikan Dana Desa dikelola dengan tertib, transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Keterbukaan terhadap masyarakat, BPD, lembaga pengawasan, dan media merupakan bagian penting dari upaya mencegah penyimpangan serta menjaga kepercayaan publik.
Dana Desa bukan milik pribadi, bukan anggaran yang dapat dikelola sesuka hati, dan bukan pula ruang untuk menutup informasi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
V. KOMITMEN GLOBAL CYBER NEWS: DARI MUARA MALUNGAI, UNTUK INDONESIA
Berangkat dari Muara Malungai, Desa Bintang Ara, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Global Cyber News Biro Kabupaten Barito Selatan menegaskan akan terus mengawal pembangunan desa, memperjuangkan transparansi penggunaan anggaran, serta memberikan ruang bagi suara masyarakat di enam kecamatan wilayah Barito Selatan.
Kami percaya, desa yang maju bukan hanya desa yang memiliki bangunan baru, tetapi desa yang anggarannya terbuka, pembangunannya berkualitas, masyarakatnya dilibatkan, dan pemimpinnya berani mempertanggungjawabkan setiap rupiah uang negara.
Apa yang kami lihat dan apa yang kami dengar, itulah yang kami beritakan.
Pengawalan dilakukan berdasarkan fakta, dokumen, konfirmasi, serta kepentingan publik, bukan untuk mencari kesalahan tanpa dasar, melainkan memastikan amanah pembangunan benar-benar sampai kepada masyarakat..
Dari Muara Malungai, untuk Indonesia.
Red










