–globalcybernews.com – Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Utara, ,menggelar konperensi pers yang diadakan di Aula Rapat GKN ,Selasa , 20 Agustus 2024 ,Jalan Diponegoro No. 30 A Medan .
Konperensi pers di hadiri , Aridal Mindra Ka Kanwil DJP Sumut I , Ka Kanwil Perbendarahan ( DJPB ) Saiful , Ka Kanwil BC , Parjiya , Ka Kanwil Direktorat Kekayaan Negara , Dadak Dwi Handoko, dan Darmawan Ka Kanwil DJP II , Kepala BDK Sunardi . Perwakilan dari OJK , Bank Indonesia , Statistik , Biro Perekonomian Pemprovinsi Sumut dan para awak media Arridel Mindra dalam paparannya mengumumkan capaian dan kinerja APBN di wilayah Sumatera Utara hingga akhir Juli 2024.
Kinerja ini mencerminkan upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas fiskal dan mendorong
pertumbuhan ekonomi, meskipun harus menghadapi berbagai tantangan, baik di tingkat nasional
maupun global. Konperensi pers disampaikan oleh Arridel Mindra, selaku Kepala Perwakilan
Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Utara yang juga Kepala Kanwil Direktorat Jenderal
Pajak (DJP) Sumatera Utara I, Syaiful selaku Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan
(DJPb) Provinsi Sumatera Utara, Parjiya selaku Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
(DJBC) Sumatera Utara, Dodok Dwi Handoko selaku Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara (DJKN) Sumatera Utara, dan Darmawan selaku Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara II.
Pendapatan dan Belanja Negara
Hingga akhir Juli 2024, total pendapatan negara di Sumatera Utara tercatat sebesar Rp21,36 triliun,
yang setara dengan 47,51% dari target tahunan. Meski terjadi penurunan sebesar 9,08%
dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, pendapatan negara tetap menjadi sumber
utama dalam mendukung berbagai program dan kebijakan pemerintah di wilayah ini.
Belanja negara di Sumatera Utara juga menunjukkan perkembangan positif dengan realisasi
mencapai Rp37,01 triliun, atau sekitar 52,65% dari pagu yang ditetapkan. Realisasi belanja ini
mengalami pertumbuhan sebesar 9,57% dibandingkan tahun lalu, yang menunjukkan komitmen
pemerintah untuk terus mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Defisit APBN
tercatat sebesar Rp 15,65 triliun atau 61,78% dari pagu, namun masih berada dalam batas yang
dapat dikelola dengan baik.
Pertumbuhan Ekonomi yang Stabil
Perekonomian Sumatera Utara terus tumbuh dengan stabil, tercermin dari angka pertumbuhan
ekonomi sebesar 4,95% secara tahunan (yoy) pada Triwulan II 2024. Pertumbuhan ini didukung
oleh konsumsi rumah tangga yang kuat serta peningkatan investasi, terutama di sektor-sektor
utama seperti perdagangan, industri pengolahan, dan pertanian. Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB) Sumatera Utara pada Triwulan II 2024 mencapai Rp285,32 triliun dalam nilai ADHB, dan
Rp157,32 triliun dalam nilai ADHK 2010, menunjukkan bahwa perekonomian wilayah ini tetap
bertumbuh meskipun ada berbagai tantangan global.
Inflasi dan Deflasi: Stabilitas Harga Terjaga
Sumatera Utara mencatat deflasi sebesar 0,82% pada Juli 2024, lebih tinggi dibandingkan deflasi
nasional yang mencapai -0,18% pada bulan yang sama. Secara tahunan, inflasi di Sumatera Utara
tercatat sebesar 2,06%, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan inflasi nasional sebesar 2,13%.
Beberapa komoditas utama yang mempengaruhi inflasi di wilayah ini termasuk cabai rawit, beras,
bayam, emas perhiasan, dan kangkung. Meskipun terjadi deflasi, stabilitas harga di Sumatera Utara
tetap terjaga, yang menunjukkan pengelolaan yang baik atas faktor-faktor yang mempengaruhi
harga di pasar lokal.
Proyek-Proyek Strategis: Penguatan Infrastruktur
Sejumlah proyek strategis yang dijalankan di Sumatera Utara menunjukkan kemajuan signifikan
hingga Juli 2024. Proyek preservasi dan pembangunan jalan nasional, yang meliputi sepanjang
765,7 km, telah mencapai realisasi sebesar Rp504,32 miliar. Pembangunan Bendungan
Lausimeme juga mencatat progres yang baik dengan realisasi sebesar 67,69% atau Rp203,58
miliar dari total pagu Rp300,74 miliar. Di sektor pendidikan, rehabilitasi madrasah dan dukungan
kepada siswa melalui Program Indonesia Pintar (PIP) dan beasiswa KIP Kuliah terus berlanjut,
dengan total anggaran sebesar Rp1,65 miliar telah disalurkan hingga Juli 2024 untuk mendukung
1.962 siswa dan mahasiswa penerima bantuan pendidikan.
Manfaat Langsung dari Belanja Pemerintah
Belanja pemerintah pusat di Sumatera Utara memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Berbagai program seperti Program Indonesia Pintar, bantuan sosial, dan pembangunan
infrastruktur dasar telah berhasil menjangkau banyak lapisan masyarakat di seluruh provinsi.
Misalnya, ribuan siswa telah mendapatkan bantuan pendidikan melalui Program Indonesia Pintar,
yang berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan di wilayah ini.
Pembangunan infrastruktur seperti pasar, jalan, jembatan, serta fasilitas kesehatan dan pendidikan
tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan
ekonomi dengan membuka akses yang lebih luas bagi perdagangan dan mobilitas masyarakat.
Belanja Pemerintah Pusat: Fokus pada Sektor Prioritas
Belanja pemerintah pusat di Sumatera Utara hingga Juli 2024 telah mencapai Rp12,79 triliun,
dengan alokasi terbesar diberikan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(PUPR) yang fokus pada penambahan nilai jalan dan jembatan. Belanja untuk Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, serta Kementerian Pertahanan juga
menunjukkan realisasi yang signifikan, mencerminkan fokus pemerintah pada pembangunan
infrastruktur dasar, pendidikan, dan keamanan.
Investasi besar di sektor-sektor ini penting untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi di
Sumatera Utara didukung oleh infrastruktur yang memadai dan layanan publik yang optimal.
Realisasi belanja yang tinggi di sektor-sektor ini juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam
meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempersiapkan wilayah ini untuk menghadapi
tantangan di masa depan.
Tren Belanja Pemerintah: Pertumbuhan yang Positif
Belanja pemerintah pusat di Sumatera Utara mencatat tren yang positif dengan pertumbuhan
sebesar 7,44% (yoy) pada tahun 2024. Belanja barang dan bantuan sosial mengalami peningkatan
signifikan, yang menunjukkan upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik dan
memperkuat jaring pengaman sosial bagi masyarakat. Realisasi belanja modal yang terbesar
diarahkan pada penambahan nilai jalan dan jembatan, mencerminkan prioritas pemerintah dalam
memperbaiki infrastruktur yang mendukung perekonomian daerah.
Peningkatan belanja di sektor-sektor ini tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga
berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketimpangan di
wilayah Sumatera Utara.
Dukungan Pemilu Serentak 2024
Dukungan anggaran untuk pelaksanaan pemilu serentak 2024 di Sumatera Utara mencapai Rp3,43
triliun, dengan realisasi hingga pertengahan Agustus mencapai Rp1,54 triliun. Anggaran ini
digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan penting dalam proses pemilu, termasuk
honorarium untuk badan ad-hoc, pengadaan logistik, dan pengamanan selama pemilu. Selain itu,
alokasi dana untuk Polri, Kejaksaan, dan Kementerian Pertahanan juga disediakan untuk
memastikan bahwa pemilu berjalan dengan lancar, aman, dan sesuai dengan prinsip-prinsip
demokrasi.
Realisasi Dana Hibah Pilkada
Realisasi dana hibah untuk Pilkada serentak 2024 di Sumatera Utara menunjukkan pengelolaan
anggaran yang efektif. Dengan total anggaran sebesar Rp2,68 triliun, hingga pertengahan Agustus
realisasi telah mencapai Rp35,75 miliar, atau 1,34% dari target. Lembaga-lembaga seperti KPU,
Bawaslu, Kementerian Pertahanan, dan Kepolisian Negara RI memainkan peran penting dalam
memastikan bahwa Pilkada berlangsung dengan baik, transparan, dan sesuai dengan standar
demokrasi yang diharapkan.
Transfer ke Daerah (TKD): Peningkatan Penyaluran Dana
Transfer ke Daerah (TKD) di Sumatera Utara terus menunjukkan peningkatan yang signifikan,
dengan realisasi mencapai Rp24,21 triliun atau 54,80% dari pagu anggaran hingga Juli 2024.
Peningkatan ini terutama didorong oleh Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan
Dana Desa, yang semuanya berperan penting dalam mendukung pembangunan di tingkat daerah.
Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Nonfisik juga terus diupayakan untuk memenuhi
syarat penyaluran sehingga dapat digunakan secara optimal untuk kepentingan masyarakat.
Penerimaan Pajak: Sumber Pendapatan Utama
Penerimaan pajak di Sumatera Utara hingga awal Agustus 2024 mencapai Rp18,5 triliun atau
47,39% dari target tahunan. Meskipun terjadi penurunan sebesar 8,46% dibandingkan dengan
tahun lalu, Pajak Penghasilan (PPh) Non Migas dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tetap menjadi
sumber utama penerimaan pajak. Sektor-sektor utama yang mendominasi penerimaan pajak
termasuk Perdagangan Besar dan Eceran, serta Transportasi dan Pergudangan yang mencatat
pertumbuhan signifikan sebesar 28,2% (yoy).
Pemerintah terus berupaya untuk memperbaiki kinerja penerimaan pajak melalui berbagai
kebijakan dan inisiatif, termasuk intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, guna memastikan bahwa
penerimaan pajak dapat mendukung pembangunan dan pelayanan publik secara berkelanjutan.
Penerimaan Kepabeanan dan Cukai
Kinerja penerimaan dari sektor kepabeanan dan cukai di Sumatera Utara menunjukkan dinamika
yang menarik. Penerimaan Bea Masuk mengalami kontraksi sebesar 7,99% secara tahunan,
sementara penerimaan Bea Keluar juga mengalami penurunan sebesar 11,68%. Namun,
penerimaan Cukai justru menunjukkan kinerja positif dengan pertumbuhan sebesar 21,67% (yoy).
Hal ini mencerminkan konsumsi barang-barang kena cukai yang tetap kuat meskipun ada
penurunan dalam volume perdagangan internasional.
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP): Kontribusi yang Signifikan
Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga Juli 2024 di Sumatera Utara mencapai
Rp1,68 triliun atau 86,65% dari target, dengan pertumbuhan sebesar 6,31% dibandingkan tahun
sebelumnya. Peningkatan ini didorong oleh optimalisasi pengelolaan sumber daya negara dan
pendapatan dari Badan Layanan Umum (BLU). PNBP terus menjadi sumber pendapatan penting
di luar pajak yang membantu menjaga stabilitas fiskal dan mendukung berbagai program
pembangunan.
Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan UMi di Sumut
Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) terus memperlihatkan tren positif, dengan realisasi
mencapai 64,48% dari plafon hingga Juli 2024. Penyaluran terbesar terjadi di Kota Medan,sementara sektor Perdagangan Besar dan Eceran serta Pertanian menjadi penerima utama,
mencerminkan dukungan pemerintah yang kuat terhadap usaha kecil dan menengah di daerah ini.
Di sisi lain, penyaluran Ultra Mikro (UMi) tumbuh signifikan, mencapai 283,18% (yoy), yang
menunjukkan peningkatan akses pembiayaan bagi usaha mikro, yang merupakan tulang punggung
perekonomian lokal.
Kesimpulan: Stabilitas dan Pertumbuhan
Secara keseluruhan, kinerja APBN di Sumatera Utara hingga Juli 2024 menunjukkan bahwa
pengelolaan anggaran negara dilakukan dengan baik dan sesuai dengan rencana. Pertumbuhan
ekonomi yang stabil, inflasi yang terkendali, serta realisasi belanja yang efektif menunjukkan bahwa
APBN tetap menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.
Kementerian Keuangan berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja APBN dengan fokus pada
pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, serta menjaga sinergi yang kuat antara pemerintah
pusat dan daerah. Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan APBN dapat
terus memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di
Sumatera Utara.
APBN Sumatera Utara s.d. Juli 2024: Realisasi Pendapatan
dan Belanja Negara dalam Mendukung Pembangunan
Medan, 20 Agustus 2024 – Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Utara,
mengumumkan capaian dan kinerja APBN di wilayah Sumatera Utara hingga akhir Juli 2024.
Kinerja ini mencerminkan upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas fiskal dan mendorong
pertumbuhan ekonomi, meskipun harus menghadapi berbagai tantangan, baik di tingkat nasional
maupun global. Konperensi pers disampaikan oleh Arridel Mindra, selaku Kepala Perwakilan
Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Utara yang juga Kepala Kanwil Direktorat Jenderal
Pajak (DJP) Sumatera Utara I, Syaiful selaku Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan
(DJPb) Provinsi Sumatera Utara, Parjiya selaku Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
(DJBC) Sumatera Utara, Dodok Dwi Handoko selaku Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara (DJKN) Sumatera Utara, dan Darmawan selaku Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara II.
Pendapatan dan Belanja Negara
Hingga akhir Juli 2024, total pendapatan negara di Sumatera Utara tercatat sebesar Rp21,36 triliun,
yang setara dengan 47,51% dari target tahunan. Meski terjadi penurunan sebesar 9,08%
dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, pendapatan negara tetap menjadi sumber
utama dalam mendukung berbagai program dan kebijakan pemerintah di wilayah ini.
Belanja negara di Sumatera Utara juga menunjukkan perkembangan positif dengan realisasi
mencapai Rp37,01 triliun, atau sekitar 52,65% dari pagu yang ditetapkan. Realisasi belanja ini
mengalami pertumbuhan sebesar 9,57% dibandingkan tahun lalu, yang menunjukkan komitmen
pemerintah untuk terus mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Defisit APBN
tercatat sebesar Rp 15,65 triliun atau 61,78% dari pagu, namun masih berada dalam batas yang
dapat dikelola dengan baik.
Pertumbuhan Ekonomi yang Stabil
Perekonomian Sumatera Utara terus tumbuh dengan stabil, tercermin dari angka pertumbuhan
ekonomi sebesar 4,95% secara tahunan (yoy) pada Triwulan II 2024. Pertumbuhan ini didukung
oleh konsumsi rumah tangga yang kuat serta peningkatan investasi, terutama di sektor-sektor
utama seperti perdagangan, industri pengolahan, dan pertanian. Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB) Sumatera Utara pada Triwulan II 2024 mencapai Rp285,32 triliun dalam nilai ADHB, dan
Rp157,32 triliun dalam nilai ADHK 2010, menunjukkan bahwa perekonomian wilayah ini tetap
bertumbuh meskipun ada berbagai tantangan global.
Inflasi dan Deflasi: Stabilitas Harga Terjaga
Sumatera Utara mencatat deflasi sebesar 0,82% pada Juli 2024, lebih tinggi dibandingkan deflasi
nasional yang mencapai -0,18% pada bulan yang sama. Secara tahunan, inflasi di Sumatera Utara
tercatat sebesar 2,06%, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan inflasi nasional sebesar 2,13%.
Beberapa komoditas utama yang mempengaruhi inflasi di wilayah ini termasuk cabai rawit, beras,
bayam, emas perhiasan, dan kangkung. Meskipun terjadi deflasi, stabilitas harga di Sumatera Utara
tetap terjaga, yang menunjukkan pengelolaan yang baik atas faktor-faktor yang mempengaruhi
harga di pasar lokal.
Proyek-Proyek Strategis: Penguatan Infrastruktur
Sejumlah proyek strategis yang dijalankan di Sumatera Utara menunjukkan kemajuan signifikan
hingga Juli 2024. Proyek preservasi dan pembangunan jalan nasional, yang meliputi sepanjang
765,7 km, telah mencapai realisasi sebesar Rp504,32 miliar. Pembangunan Bendungan
Lausimeme juga mencatat progres yang baik dengan realisasi sebesar 67,69% atau Rp203,58
miliar dari total pagu Rp300,74 miliar. Di sektor pendidikan, rehabilitasi madrasah dan dukungan
kepada siswa melalui Program Indonesia Pintar (PIP) dan beasiswa KIP Kuliah terus berlanjut,
dengan total anggaran sebesar Rp1,65 miliar telah disalurkan hingga Juli 2024 untuk mendukung
1.962 siswa dan mahasiswa penerima bantuan pendidikan.
Manfaat Langsung dari Belanja Pemerintah
Belanja pemerintah pusat di Sumatera Utara memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Berbagai program seperti Program Indonesia Pintar, bantuan sosial, dan pembangunan
infrastruktur dasar telah berhasil menjangkau banyak lapisan masyarakat di seluruh provinsi.
Misalnya, ribuan siswa telah mendapatkan bantuan pendidikan melalui Program Indonesia Pintar,
yang berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan di wilayah ini.
Pembangunan infrastruktur seperti pasar, jalan, jembatan, serta fasilitas kesehatan dan pendidikan
tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan
ekonomi dengan membuka akses yang lebih luas bagi perdagangan dan mobilitas masyarakat.
Belanja Pemerintah Pusat: Fokus pada Sektor Prioritas
Belanja pemerintah pusat di Sumatera Utara hingga Juli 2024 telah mencapai Rp12,79 triliun,
dengan alokasi terbesar diberikan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(PUPR) yang fokus pada penambahan nilai jalan dan jembatan. Belanja untuk Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, serta Kementerian Pertahanan juga
menunjukkan realisasi yang signifikan, mencerminkan fokus pemerintah pada pembangunan
infrastruktur dasar, pendidikan, dan keamanan.
Investasi besar di sektor-sektor ini penting untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi di
Sumatera Utara didukung oleh infrastruktur yang memadai dan layanan publik yang optimal.
Realisasi belanja yang tinggi di sektor-sektor ini juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam
meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempersiapkan wilayah ini untuk menghadapi
tantangan di masa depan.
Tren Belanja Pemerintah: Pertumbuhan yang Positif
Belanja pemerintah pusat di Sumatera Utara mencatat tren yang positif dengan pertumbuhan
sebesar 7,44% (yoy) pada tahun 2024. Belanja barang dan bantuan sosial mengalami peningkatan
signifikan, yang menunjukkan upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik dan
memperkuat jaring pengaman sosial bagi masyarakat. Realisasi belanja modal yang terbesar
diarahkan pada penambahan nilai jalan dan jembatan, mencerminkan prioritas pemerintah dalam
memperbaiki infrastruktur yang mendukung perekonomian daerah.
Peningkatan belanja di sektor-sektor ini tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga
berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketimpangan di
wilayah Sumatera Utara.
Dukungan Pemilu Serentak 2024
Dukungan anggaran untuk pelaksanaan pemilu serentak 2024 di Sumatera Utara mencapai Rp3,43
triliun, dengan realisasi hingga pertengahan Agustus mencapai Rp1,54 triliun. Anggaran ini
digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan penting dalam proses pemilu, termasuk
honorarium untuk badan ad-hoc, pengadaan logistik, dan pengamanan selama pemilu. Selain itu,
alokasi dana untuk Polri, Kejaksaan, dan Kementerian Pertahanan juga disediakan untuk
memastikan bahwa pemilu berjalan dengan lancar, aman, dan sesuai dengan prinsip-prinsip
demokrasi.
Realisasi Dana Hibah Pilkada
Realisasi dana hibah untuk Pilkada serentak 2024 di Sumatera Utara menunjukkan pengelolaan
anggaran yang efektif. Dengan total anggaran sebesar Rp2,68 triliun, hingga pertengahan Agustus
realisasi telah mencapai Rp35,75 miliar, atau 1,34% dari target. Lembaga-lembaga seperti KPU,
Bawaslu, Kementerian Pertahanan, dan Kepolisian Negara RI memainkan peran penting dalam
memastikan bahwa Pilkada berlangsung dengan baik, transparan, dan sesuai dengan standar
demokrasi yang diharapkan.
Transfer ke Daerah (TKD): Peningkatan Penyaluran Dana
Transfer ke Daerah (TKD) di Sumatera Utara terus menunjukkan peningkatan yang signifikan,
dengan realisasi mencapai Rp24,21 triliun atau 54,80% dari pagu anggaran hingga Juli 2024.
Peningkatan ini terutama didorong oleh Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan
Dana Desa, yang semuanya berperan penting dalam mendukung pembangunan di tingkat daerah.
Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Nonfisik juga terus diupayakan untuk memenuhi
syarat penyaluran sehingga dapat digunakan secara optimal untuk kepentingan masyarakat.
Penerimaan Pajak: Sumber Pendapatan Utama
Penerimaan pajak di Sumatera Utara hingga awal Agustus 2024 mencapai Rp18,5 triliun atau
47,39% dari target tahunan. Meskipun terjadi penurunan sebesar 8,46% dibandingkan dengan
tahun lalu, Pajak Penghasilan (PPh) Non Migas dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tetap menjadi
sumber utama penerimaan pajak. Sektor-sektor utama yang mendominasi penerimaan pajak
termasuk Perdagangan Besar dan Eceran, serta Transportasi dan Pergudangan yang mencatat
pertumbuhan signifikan sebesar 28,2% (yoy).
Pemerintah terus berupaya untuk memperbaiki kinerja penerimaan pajak melalui berbagai
kebijakan dan inisiatif, termasuk intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, guna memastikan bahwa
penerimaan pajak dapat mendukung pembangunan dan pelayanan publik secara berkelanjutan.
Penerimaan Kepabeanan dan Cukai
Kinerja penerimaan dari sektor kepabeanan dan cukai di Sumatera Utara menunjukkan dinamika
yang menarik. Penerimaan Bea Masuk mengalami kontraksi sebesar 7,99% secara tahunan,
sementara penerimaan Bea Keluar juga mengalami penurunan sebesar 11,68%. Namun,
penerimaan Cukai justru menunjukkan kinerja positif dengan pertumbuhan sebesar 21,67% (yoy).
Hal ini mencerminkan konsumsi barang-barang kena cukai yang tetap kuat meskipun ada
penurunan dalam volume perdagangan internasional.
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP): Kontribusi yang Signifikan
Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga Juli 2024 di Sumatera Utara mencapai
Rp1,68 triliun atau 86,65% dari target, dengan pertumbuhan sebesar 6,31% dibandingkan tahun
sebelumnya. Peningkatan ini didorong oleh optimalisasi pengelolaan sumber daya negara dan
pendapatan dari Badan Layanan Umum (BLU). PNBP terus menjadi sumber pendapatan penting
di luar pajak yang membantu menjaga stabilitas fiskal dan mendukung berbagai program
pembangunan.
Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan UMi di Sumut
Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) terus memperlihatkan tren positif, dengan realisasi
mencapai 64,48% dari plafon hingga Juli 2024. Penyaluran terbesar terjadi di Kota Medan,sementara sektor Perdagangan Besar dan Eceran serta Pertanian menjadi penerima utama,
mencerminkan dukungan pemerintah yang kuat terhadap usaha kecil dan menengah di daerah ini.
Di sisi lain, penyaluran Ultra Mikro (UMi) tumbuh signifikan, mencapai 283,18% (yoy), yang
menunjukkan peningkatan akses pembiayaan bagi usaha mikro, yang merupakan tulang punggung
perekonomian lokal.
Kesimpulan: Stabilitas dan Pertumbuhan
Secara keseluruhan, kinerja APBN di Sumatera Utara hingga Juli 2024 menunjukkan bahwa
pengelolaan anggaran negara dilakukan dengan baik dan sesuai dengan rencana. Pertumbuhan
ekonomi yang stabil, inflasi yang terkendali, serta realisasi belanja yang efektif menunjukkan bahwa
APBN tetap menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.
Kementerian Keuangan berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja APBN dengan fokus pada
pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, serta menjaga sinergi yang kuat antara pemerintah
pusat dan daerah. Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan APBN dapat
terus memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di
Sumatera Utara.
APBN Sumatera Utara s.d. Juli 2024: Realisasi Pendapatan
dan Belanja Negara dalam Mendukung Pembangunan
Medan, 20 Agustus 2024 – Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Utara,
mengumumkan capaian dan kinerja APBN di wilayah Sumatera Utara hingga akhir Juli 2024.
Kinerja ini mencerminkan upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas fiskal dan mendorong
pertumbuhan ekonomi, meskipun harus menghadapi berbagai tantangan, baik di tingkat nasional
maupun global. Konperensi pers disampaikan oleh Arridel Mindra, selaku Kepala Perwakilan
Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Utara yang juga Kepala Kanwil Direktorat Jenderal
Pajak (DJP) Sumatera Utara I, Syaiful selaku Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan
(DJPb) Provinsi Sumatera Utara, Parjiya selaku Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
(DJBC) Sumatera Utara, Dodok Dwi Handoko selaku Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara (DJKN) Sumatera Utara, dan Darmawan selaku Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara II.
Pendapatan dan Belanja Negara
Hingga akhir Juli 2024, total pendapatan negara di Sumatera Utara tercatat sebesar Rp21,36 triliun,
yang setara dengan 47,51% dari target tahunan. Meski terjadi penurunan sebesar 9,08%
dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, pendapatan negara tetap menjadi sumber
utama dalam mendukung berbagai program dan kebijakan pemerintah di wilayah ini.
Belanja negara di Sumatera Utara juga menunjukkan perkembangan positif dengan realisasi
mencapai Rp37,01 triliun, atau sekitar 52,65% dari pagu yang ditetapkan. Realisasi belanja ini
mengalami pertumbuhan sebesar 9,57% dibandingkan tahun lalu, yang menunjukkan komitmen
pemerintah untuk terus mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Defisit APBN
tercatat sebesar Rp 15,65 triliun atau 61,78% dari pagu, namun masih berada dalam batas yang
dapat dikelola dengan baik.
Pertumbuhan Ekonomi yang Stabil
Perekonomian Sumatera Utara terus tumbuh dengan stabil, tercermin dari angka pertumbuhan
ekonomi sebesar 4,95% secara tahunan (yoy) pada Triwulan II 2024. Pertumbuhan ini didukung
oleh konsumsi rumah tangga yang kuat serta peningkatan investasi, terutama di sektor-sektor
utama seperti perdagangan, industri pengolahan, dan pertanian. Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB) Sumatera Utara pada Triwulan II 2024 mencapai Rp285,32 triliun dalam nilai ADHB, dan
Rp157,32 triliun dalam nilai ADHK 2010, menunjukkan bahwa perekonomian wilayah ini tetap
bertumbuh meskipun ada berbagai tantangan global.
Inflasi dan Deflasi: Stabilitas Harga Terjaga
Sumatera Utara mencatat deflasi sebesar 0,82% pada Juli 2024, lebih tinggi dibandingkan deflasi
nasional yang mencapai -0,18% pada bulan yang sama. Secara tahunan, inflasi di Sumatera Utara
tercatat sebesar 2,06%, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan inflasi nasional sebesar 2,13%.
Beberapa komoditas utama yang mempengaruhi inflasi di wilayah ini termasuk cabai rawit, beras,
bayam, emas perhiasan, dan kangkung. Meskipun terjadi deflasi, stabilitas harga di Sumatera Utara
tetap terjaga, yang menunjukkan pengelolaan yang baik atas faktor-faktor yang mempengaruhi
harga di pasar lokal.
Proyek-Proyek Strategis: Penguatan Infrastruktur
Sejumlah proyek strategis yang dijalankan di Sumatera Utara menunjukkan kemajuan signifikan
hingga Juli 2024. Proyek preservasi dan pembangunan jalan nasional, yang meliputi sepanjang
765,7 km, telah mencapai realisasi sebesar Rp504,32 miliar. Pembangunan Bendungan
Lausimeme juga mencatat progres yang baik dengan realisasi sebesar 67,69% atau Rp203,58
miliar dari total pagu Rp300,74 miliar. Di sektor pendidikan, rehabilitasi madrasah dan dukungan
kepada siswa melalui Program Indonesia Pintar (PIP) dan beasiswa KIP Kuliah terus berlanjut,
dengan total anggaran sebesar Rp1,65 miliar telah disalurkan hingga Juli 2024 untuk mendukung
1.962 siswa dan mahasiswa penerima bantuan pendidikan.
Manfaat Langsung dari Belanja Pemerintah
Belanja pemerintah pusat di Sumatera Utara memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Berbagai program seperti Program Indonesia Pintar, bantuan sosial, dan pembangunan
infrastruktur dasar telah berhasil menjangkau banyak lapisan masyarakat di seluruh provinsi.
Misalnya, ribuan siswa telah mendapatkan bantuan pendidikan melalui Program Indonesia Pintar,
yang berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan di wilayah ini.
Pembangunan infrastruktur seperti pasar, jalan, jembatan, serta fasilitas kesehatan dan pendidikan
tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan
ekonomi dengan membuka akses yang lebih luas bagi perdagangan dan mobilitas masyarakat.
Belanja Pemerintah Pusat: Fokus pada Sektor Prioritas
Belanja pemerintah pusat di Sumatera Utara hingga Juli 2024 telah mencapai Rp12,79 triliun,
dengan alokasi terbesar diberikan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(PUPR) yang fokus pada penambahan nilai jalan dan jembatan. Belanja untuk Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, serta Kementerian Pertahanan juga
menunjukkan realisasi yang signifikan, mencerminkan fokus pemerintah pada pembangunan
infrastruktur dasar, pendidikan, dan keamanan.
Investasi besar di sektor-sektor ini penting untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi di
Sumatera Utara didukung oleh infrastruktur yang memadai dan layanan publik yang optimal.
Realisasi belanja yang tinggi di sektor-sektor ini juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam
meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempersiapkan wilayah ini untuk menghadapi
tantangan di masa depan.
Tren Belanja Pemerintah: Pertumbuhan yang Positif
Belanja pemerintah pusat di Sumatera Utara mencatat tren yang positif dengan pertumbuhan
sebesar 7,44% (yoy) pada tahun 2024. Belanja barang dan bantuan sosial mengalami peningkatan
signifikan, yang menunjukkan upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik dan
memperkuat jaring pengaman sosial bagi masyarakat. Realisasi belanja modal yang terbesar
diarahkan pada penambahan nilai jalan dan jembatan, mencerminkan prioritas pemerintah dalam
memperbaiki infrastruktur yang mendukung perekonomian daerah.
Peningkatan belanja di sektor-sektor ini tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga
berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketimpangan di
wilayah Sumatera Utara.
Dukungan Pemilu Serentak 2024
Dukungan anggaran untuk pelaksanaan pemilu serentak 2024 di Sumatera Utara mencapai Rp3,43
triliun, dengan realisasi hingga pertengahan Agustus mencapai Rp1,54 triliun. Anggaran ini
digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan penting dalam proses pemilu, termasuk
honorarium untuk badan ad-hoc, pengadaan logistik, dan pengamanan selama pemilu. Selain itu,
alokasi dana untuk Polri, Kejaksaan, dan Kementerian Pertahanan juga disediakan untuk
memastikan bahwa pemilu berjalan dengan lancar, aman, dan sesuai dengan prinsip-prinsip
demokrasi.
Realisasi Dana Hibah Pilkada
Realisasi dana hibah untuk Pilkada serentak 2024 di Sumatera Utara menunjukkan pengelolaan
anggaran yang efektif. Dengan total anggaran sebesar Rp2,68 triliun, hingga pertengahan Agustus
realisasi telah mencapai Rp35,75 miliar, atau 1,34% dari target. Lembaga-lembaga seperti KPU,
Bawaslu, Kementerian Pertahanan, dan Kepolisian Negara RI memainkan peran penting dalam
memastikan bahwa Pilkada berlangsung dengan baik, transparan, dan sesuai dengan standar
demokrasi yang diharapkan.
Transfer ke Daerah (TKD): Peningkatan Penyaluran Dana
Transfer ke Daerah (TKD) di Sumatera Utara terus menunjukkan peningkatan yang signifikan,
dengan realisasi mencapai Rp24,21 triliun atau 54,80% dari pagu anggaran hingga Juli 2024.
Peningkatan ini terutama didorong oleh Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan
Dana Desa, yang semuanya berperan penting dalam mendukung pembangunan di tingkat daerah.
Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Nonfisik juga terus diupayakan untuk memenuhi
syarat penyaluran sehingga dapat digunakan secara optimal untuk kepentingan masyarakat.
Penerimaan Pajak: Sumber Pendapatan Utama
Penerimaan pajak di Sumatera Utara hingga awal Agustus 2024 mencapai Rp18,5 triliun atau
47,39% dari target tahunan. Meskipun terjadi penurunan sebesar 8,46% dibandingkan dengan
tahun lalu, Pajak Penghasilan (PPh) Non Migas dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tetap menjadi
sumber utama penerimaan pajak. Sektor-sektor utama yang mendominasi penerimaan pajak
termasuk Perdagangan Besar dan Eceran, serta Transportasi dan Pergudangan yang mencatat
pertumbuhan signifikan sebesar 28,2% (yoy).
Pemerintah terus berupaya untuk memperbaiki kinerja penerimaan pajak melalui berbagai
kebijakan dan inisiatif, termasuk intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, guna memastikan bahwa
penerimaan pajak dapat mendukung pembangunan dan pelayanan publik secara berkelanjutan.
Penerimaan Kepabeanan dan Cukai
Kinerja penerimaan dari sektor kepabeanan dan cukai di Sumatera Utara menunjukkan dinamika
yang menarik. Penerimaan Bea Masuk mengalami kontraksi sebesar 7,99% secara tahunan,
sementara penerimaan Bea Keluar juga mengalami penurunan sebesar 11,68%. Namun,
penerimaan Cukai justru menunjukkan kinerja positif dengan pertumbuhan sebesar 21,67% (yoy).
Hal ini mencerminkan konsumsi barang-barang kena cukai yang tetap kuat meskipun ada
penurunan dalam volume perdagangan internasional.
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP): Kontribusi yang Signifikan
Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga Juli 2024 di Sumatera Utara mencapai
Rp1,68 triliun atau 86,65% dari target, dengan pertumbuhan sebesar 6,31% dibandingkan tahun
sebelumnya. Peningkatan ini didorong oleh optimalisasi pengelolaan sumber daya negara dan
pendapatan dari Badan Layanan Umum (BLU). PNBP terus menjadi sumber pendapatan penting
di luar pajak yang membantu menjaga stabilitas fiskal dan mendukung berbagai program
pembangunan.
Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan UMi di Sumut
Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) terus memperlihatkan tren positif, dengan realisasi
mencapai 64,48% dari plafon hingga Juli 2024. Penyaluran terbesar terjadi di Kota Medan,sementara sektor Perdagangan Besar dan Eceran serta Pertanian menjadi penerima utama,
mencerminkan dukungan pemerintah yang kuat terhadap usaha kecil dan menengah di daerah ini.
Di sisi lain, penyaluran Ultra Mikro (UMi) tumbuh signifikan, mencapai 283,18% (yoy), yang
menunjukkan peningkatan akses pembiayaan bagi usaha mikro, yang merupakan tulang punggung
perekonomian lokal.
Kesimpulan: Stabilitas dan Pertumbuhan
Secara keseluruhan, kinerja APBN di Sumatera Utara hingga Juli 2024 menunjukkan bahwa
pengelolaan anggaran negara dilakukan dengan baik dan sesuai dengan rencana. Pertumbuhan
ekonomi yang stabil, inflasi yang terkendali, serta realisasi belanja yang efektif menunjukkan bahwa
APBN tetap menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.
Kementerian Keuangan berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja APBN dengan fokus pada
pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, serta menjaga sinergi yang kuat antara pemerintah
pusat dan daerah. Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan APBN dapat
terus memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di
Sumatera Utara.
Red
