globalcybernews.com –JAKARTA – Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia Bambang Soesatyo menegaskan KADIN Indonesia siap mendukung asta cita Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto – Wapres Gibran Rakabuming Raka dan dorong revisi UU No 1 tahun 1987 Tentang KADIN Indonesia yang sudah usang untuk menjawab tantangan ke depan, termasuk dalam upaya mewujudkan program dan target pembangunan pemerintahan Kabinet Merah Putih. Diantaranya dengan menekan angka kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta mewujudkan Indonesia Emas 2045. Diperlukan komitmen dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, sektor swasta serta para stakeholder lainnya.
“Pengentasan kemiskinan adalah tantangan yang harus diatasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi Presiden Prabowo sebesar 8 persen dan cita-cita mewujudkan Indonesia Emas 2045, strategi pengentasan kemiskinan perlu menjadi bagian sentral dari agenda pembangunan nasional,” ujar Bamsoet usai menghadiri Rapimnas KADIN Indonesia di Jakarta, Minggu (1/12/24).
Ketua MPR RI ke-16 dan Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada Maret 2024, persentase penduduk miskin di Indonesia sebesar 9,03% dengan jumlah penduduk miskin mencapai 25,22 juta orang. Dimana persentase penduduk miskin perkotaan sebesar 7,09% dan persentase penduduk miskin perdesaan sebesar 11,79%. Sementara, garis kemiskinan pada Maret 2024 sebesar Rp 582.932 per kapita per bulan.
“Sekalipun persentase penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 9,03%,, menurun 0,33 persen poin dibanding Maret 2023 dan menurun 0,54 persen poin terhadap September 2022, namun masih ada sekitar 25 juta lebih penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Faktor penyebab kemiskinan di Indonesia meliputi rendahnya akses pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan yang berkualitas,” kata Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI ini memaparkan, sesuai tema besar Rapimnas KADIN Indonesia 2024, “Tekan Kemiskinan, Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Wujudkan Indonesia Emas”, salah satu solusi utama pengentasan kemiskinan adalah dengan meningkatkan pendidikan, kesehatan dan lapangan kerja. Investasi dalam pendidikan, seperti penyediaan beasiswa ataupun. peningkatan kualitas guru, akan meningkatkan keterampilan dan peluang kerja.
“Selain itu, program kesehatan yang baik akan mengurangi angka putus sekolah dan meningkatkan produktivitas. Misalnya, Program Keluarga Harapan (PKH) yang memberikan bantuan bersyarat kepada keluarga miskin di Indonesia telah menunjukkan hasil positif dalam meningkatkan akses keluarga miskin terhadap pendidikan dan layanan kesehatan,” kata Bamsoet.
Ketua Komisi III DPR RI ke-7 bidang Hukum dan Keamanan ini menambahkan, peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memberikan dukungan terhadap sektor UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) juga sangat penting dalam pengentasan kemiskinan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), UMKM menyerap sekitar 97% tenaga kerja di Indonesia dan berkontribusi terhadap 60% produk domestik bruto (PDB).
“Program penyediaan akses ke modal dan pelatihan manajemen bisnis dapat meningkatkan daya saing UMKM. Contoh nyata adalah Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang memberikan akses murah terhadap modal bagi pelaku UMKM, sehingga dapat memperluas jangkauan usaha dan meningkatkan produktivitas,” pungkas Bamsoet. (*)
Red
