Global CyberNews.Com. -Pihak Istana jadi terkesan lucu atas pernyataan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, jika terbukti akan secepatnya dipecat dan dilakukan pergantian Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer Gerungan yang memang tidak memiliki latar belakang perburuhan atau aktivis buruh maupun Serikat Buruh. Sehingga untuk merasakan Dera dan derita kaum buruh tidak ada dalam etika, moral dan akhlak dirinya untuk memperbaiki dan memperjuangkan kepentingan buruh Indonesia. Akibatnya, justru menjadikan jabatan dengan wewenang dan fungsinya untuk mengayomi kaum buruh terabaikan.
Konsekuensi logis dari penunjukan pejabat publik — khususnya yang ada di Kabinet Merah Putih — tidak berdasarkan keahlian, perhatian serta konsens terhadap fungsi dan tugas dari jabatan yang diemban oleh pejabat yang bersangkutan jadi gampang disalah gunakan, seperti apa yang diduga oleh KPK bila Immanuel Ebenezer Gerungan melakukan pemerasan bersama sejumlah pejabat eselon II Kemenaker lainnya terkait dugaan pemerasan di Sektor Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), sungguh keji dan kejam karena telah mengorbankan kaum buruh Indonesia.
Pengakuan Menteri Ketenagakerjaan pun, Yassierli menyatakan prihatin karena masalah K3 menjadi konsern, karena angka kecelakaan kerja di Indonesia masih sangat memprihatinkan. Padahal, untuk mengatasi masalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja harus dilakukan dengan cepat dan tepat dalam pelayanan. Jadi, permainan dalam masalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja ini telah dijadikan ajang transaksi di pasar genap yang sangat merugikan kaum buruh. Karena itu, pihak perusahaan pun yang melakukan penyiapan harus ditindak setara dengan pelaku pemeras yang keji dan kejam itu untuk menjadikan kaum buruh sebagai korban.
Dari pengalaman ini, tentu saja pihak organisasi buruh atau Serikat buruh perlu berkaca diri, karena fungsi dan peran untuk melindungi dan mendampingi kaum buruh telah terbukti sangat lembah dan perlu ditingkatkan, bila sungguh serius hendak memperbaiki dan memperjuangkan nasib kaum buruh Indonesia yang masih terus ditindas dan diperas keringatnya.
Rekrutmen pejabat publik yang salah — seperti kasus Wamen Kemenaker ini — patut menjadi perhatian, agar tidak lagi atas dasar balas jasa seperti yang menjadi fenomena umum di seluruh tingkat pemerintahan pusat hingga pemerintah daerah. Kadus terperiksanya seorang rektor yang diduga terlibat dalam masalah proyek jalan raya di Sumatra jelas menunjukkan bukti nepotisme dan sikap persekongkolan yang terstruktur, sistematis dan massif terjadi di berbagai tingkat pemerintahan pusat dan pemerintah daerah, seperti yang menggejala juga di di instansi maupun kelembagaan pemerintah yang ada.
Oleh karena itu, pekerjaan besar Presiden Prabowo Subianto tidak kalah berat untuk membersihkan semua isi gerbong dari Kabinet Merah Putih hingga ke tingkat pemerintah daerah yang tidak kalah mengganggu program besar yang hendak dilakukan pemerintah secara bersama, mulai dari pusat hingga ke daerah. Sebab kemiskinan dan keterbelakangan warga masyarakat harus menjadi fokus utama tujuan dari pembangunan apapun yang dilakukan.
Fenomena dari tertangkap tangannya Wakil Menteri Ketenagakerjaan ini — yang note bene disebut-sebut juga sebagai bagian dari Partai Gerindra yang dipimpin Prabowo Subianto — cukup meyakinkan banyak orang bahwa Presiden sungguh serius hendak menegakkan supremasi hukum, tiada tebang pilih, seperti yang telah dia nyatakan seusai perayaan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80.
Atas dasar itulah, sisa-sisa kasus dan masalah lama yang menjadi semacam sampah peninggalan rezim sebelumnya — seperti kasus putusan Silfister Matutina yang tidak kunjung dieksekusi itu — pasti segera akan dilakukan juga sambil mengusut modus dari kejanggalan eksekusi yang tertunda itu, sehingga sangat mengesankan betapa buruknya pelaksanaan hukum di negeri kita ini.
Demikian juga dengan kasus CSR Bank Indonesia, Kasus BBM oplosan PT. Pertamina, kaus CPO dan perambahan hutan oleh perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit serta pengurukan pantai di Tangerang, Banten yang justru semakin dibuat permanen, akan menentukan nama baik Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia yang akan memasuki era emas pada 20 tahun mendatang, 1945. Karena nama besar Prabowo Subianto, keluarganya hingga trah ayah dan kakeknya sebagai sosok yang sangat besar jasanya bagi negeri ini, tidak mungkin hendak dia pertaruhkan begitu saja.
Banten, 22 Agustus 2025
Red
