globalcybernews.com, Kabupaten Blitar
Satpol PP Kabupaten Blitar memanfaatkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) 2025 dengan menyelenggarakan sosialisasi pemberantasan rokok ilegal di berbagai wilayah. Sepanjang tahun 2025, terdapat lima kegiatan sosialisasi yang secara khusus melibatkan ibu-ibu PKK. Pendekatan ini menjadi satu-satunya gerakan yang menempatkan peran perempuan sebagai garda depan dalam memerangi peredaran rokok ilegal di Kabupaten Blitar.
Sosialisasi dilaksanakan di lima titik berbeda: Desa Krisik Kecamatan Gandusari pada Mei, Kecamatan Wonodadi dan Kecamatan Wlingi pada Juni, Kecamatan Wonotirto pada Agustus, serta Kecamatan Bakung pada September 2025.
Kepala Bidang Penegakan Hukum Daerah Satpol PP Kabupaten Blitar, Repelita Nugroho, menjelaskan bahwa ibu-ibu PKK dipilih karena dinilai paling dekat dengan lingkungan masyarakat serta mampu menjadi informan yang efektif. Ia menyebutkan bahwa pendekatan ini kemungkinan menjadi satu-satunya di Indonesia.
Materi yang diberikan dalam sosialisasi mencakup ketentuan dalam UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai serta ancaman pidana bagi pengedar rokok ilegal, yaitu penjara minimal 1 tahun hingga 5 tahun dan/atau denda mulai dari 2 kali hingga 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
Biasanya sosialisasi ditujukan kepada linmas atau pedagang, namun tahun ini fokus diarahkan kepada PKK karena kaum ibu dianggap lebih komunikatif dan mampu menjadi “mata dan telinga” pemerintah daerah dalam memantau peredaran rokok ilegal.
Selain sosialisasi, Satpol PP juga menghimpun data mengenai lokasi rawan peredaran barang kena cukai ilegal. Informasi tersebut akan menjadi dasar pelaksanaan operasi gabungan bersama Bea Cukai Blitar.(ADV/REG)
