Global Cyber News.Com. -Medan-Sabtu 14/6/2026- Ketua Himpunan Mitra Dapur Generasi Emas (HMD Gemas) DPW Sumatera Utara, Lusi Simatupang berharap Badan Gizi Nasional bisa memberikan keringanan dengan penerapan penghentian operasional 252 dapur SPPG di Sumatera Utara berlaku setelah lebaran.
“Ada 11.844 relawan SPPG yang tidak bekerja dan otomatis tidak mendapatkan penghasilan di akhir bulan Ramadhan hingga SPPG mendaftarkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS)-nya. ASN sebentar lagi cuti Bersama yang saya prediksikan akan mempengaruhi proses pengajuan pengurusan SLHS, Yayasan juga tidak mendapatkan insentif dan tidak ada ketentuan THR untuk relawan SPPG,”kata Lusi Simatupang kepada wartawan di Medan, Sabtu (14/6/2026).
Dijelaskan Lusi, pendaftaran pengajuan pengurusan SLHS ke Dinas Kesehatan masing-masing daerah memang sudah dipermudah tapi untuk SPPG yang posisinya jauh dari ibukota Kabupaten tentu saja menimbulkan masalah.
“Saya mendukung sekali keputusan BGN untuk menghentikan sementara operasional SPPG yang tak juga mengurus SLHS-nya, masalahnya itu memberikan efek serius bagi relawan terutama relawan yang bahkan baru bekerja sebulan atau dua bulan, kini harus menghadapi hari besar keagamaan tanpa penghasilan. Mohon kiranya diberikan keringanan,”jelas Lusi.
Sebanyak 1727 SPPG di Indonesia disuspend, dan Sumatera Utara menduduki peringkat pertama dengan total 252 SPPG dengan wilayah tertinggi di Kabupaten Deli Serdang. Asahan 18 SPPG, Batubara 5 sppg, Dairi 11 sppg, Deli serdang 56 sppg, Humbang hasundutan 5 sppg, Karo 8 sppg, Kota Binjai 1 sppg, Kota gunungsitoli 2 sppg, Kota medan 31 sppg, Kota padangsidempuan 1, Kota pematang siantar 4 sppg, Kota tebing tinggi 9 sppg, Labuhan batu 5 SPPG , Labuhanbatu selatan 4, Labuhanbatu utara 3, Langkat 20 sppg, Mandailing natal 6 sppg, Nias 1 sppg, Nias barat 6 sppg, Nias selatan 2 sppg, Nias utara 1 sppg, Padang lawas 4 sppg, Samosir 4 sppg, Serdang bedagai 14 sppg, Simalungun 3 sppg, Tapanuli selatan 5 sppg, Tapanuli tengah 8 sppg, Tapanuli utara 6 sppg, Toba 9 sppg.
Tolong SPPG Jangan Dibully
Terkait banyaknya kritik tentang Makanan Bergizi Gratis (MBG) di masyarakat, Lusi meminta masyarakat aktif mengawasi kualitas menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan niat tulus untuk memperbaiki, bukan untuk menghakimi dan menghancurkan. Jika ditemukan makanan tidak layak, warga dipersilakan memfoto/merekam dan diminta melapor ke hotline 127 atau WA +62-811-1000-8008 untuk bahan evaluasi BGN.
“Program MBG ini melibatkan jutaan pekerja, jutaan pengecer. SPPG sebagai mitra pemerintah butuh evaluasi terus menerus dari masyarakat. Evaluasi positif, kritik membangun tapi tolong jangan menjudge, membully karena dari 1063 SPPG di Sumatera Utara hanya beberapa gelintir SPPG yang bermasalah terkait menu,”ujar Lusi.
Yang bermasalah, tegas Lusi, langsung diberi tindakan tegas. Padahal untuk membangun SPPG dibutuhkan modal yang cukup besar antara 1 sampai 3 Milyar. Investor mendapat pemberian insentif sebesar Rp6 juta per hari kepada yayasan pengelola SPPG. Namun di balik nominal tersebut, terdapat sejumlah aturan dan mekanisme yang mengikat.
“Mohon bapak ibu paham bahwa dalam pelaksanaannya, SPPG punya banyak kendala di lapangan. Saat ini berbarengan dengan jelang hari raya dimana harga nggak bisa diprediksi semua naik. Belum lagi gentayangannya mafia-mafia produk kebutuhan MBG, susu misalnya, dilevel distributor barang nggak ada, tapi di luar ada dengan harga jauh dari HET. Banyak SPPG mengganti dengan susu yang tersedia yang bisa jadi tak sesuai harapan penerima manfaat. Untuk daerah tertentu seperti Nias atau daerah terpencil lainnya, harga barang punya selisih yang lumayan dan pasti berefek langsung atas jenis makanan yang diterima penerima manfaat,”jelas Lusi.
Untuk itu, Lusi berharap masyarakat memberikan sedikit empati dan focus pada memperbaiki pelayanan SPPG.
“Ro
