Global Cyber News.Com. -Jakarta, 15 Agustus 2026 — Peran perempuan dalam pembangunan Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kesenjangan gender, keterwakilan dalam pengambilan keputusan, hingga akses terhadap posisi strategis di ruang publik.
Persoalan tersebut menjadi pembahasan dalam webinar “Refleksi Kemerdekaan oleh Perempuan Paramadina: Bidang Ekonomi dan Sosial Politik” yang digelar pada 14 Agustus 2026.
Kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah perempuan akademisi dan pimpinan Universitas Paramadina, yaitu Prof. Dr. Iin Mayasari, Dr. Rini Sudarmanti, Dr. Fatchiah E. Kertamuda, Dr. Prima Naomi, Dr. Peni Hanggarini, Tia Rahmania, M.Psi., dan Hendriana Werdaningsih, Ph.D.
Acara diawali dengan sambutan Rektor Universitas Paramadina Prof. Dr. Didik J. Rachbini dan dimoderatori Kenita Putri, M.M., Dosen Program Studi Manajemen Universitas Paramadina.
Prof. Dr. Iin Mayasari menekankan bahwa salah satu ukuran kemerdekaan perempuan adalah tersedianya ruang bagi perempuan untuk mengambil peran strategis di ruang publik.
Menurutnya, perempuan tidak lagi sekadar menjadi penopang domestik, tetapi telah menjadi penggerak UMKM dan motor ketahanan ekonomi keluarga.
Di bidang ekonomi, Perempuan bukan lagi sekadar penopang domestic, melainkan penggerak utama UMKM dan motor ketahanan ekonomi keluarga secara nasional.”
Ia juga menilai keterlibatan perempuan dalam sosial politik membawa perspektif yang lebih inklusif, humanis, dan berkeadilan. Keterwakilan perempuan di parlemen, pemerintahan, maupun organisasi sosial disebut menjadi bagian penting dalam membangun demokrasi yang lebih baik. Meski demikian, ketimpangan gender, hambatan kultural, dan akses yang belum merata masih menjadi tantangan.
Sementara itu, Dr. Rini Sudarmanti mempertanyakan apakah ruang publik bagi perempuan Indonesia benar-benar telah merdeka pada usia kemerdekaan yang ke-81. Ia menyebut sejumlah indikator telah menunjukkan perbaikan, seperti indeks ketimpangan gender, tingkat partisipasi angkatan kerja, keterlibatan perempuan dalam ekonomi kreatif, serta keterwakilan perempuan di legislatif.
Namun, peningkatan tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan posisi strategis perempuan. Rini mencatat bahwa meskipun jumlah perempuan lulusan bidang STEM cukup besar, perempuan yang bekerja di bidang sains dan teknologi hanya sekitar 8 persen.
Di pemerintahan, perempuan disebut telah mencapai 57 persen, tetapi yang berada di posisi puncak strategis baru sekitar 17 persen.
“Yang mengejutkan, ternyata angka Tingkat kekerasan thd Perempuan angkanya banyak sekali.”
Ia juga menyoroti kesenjangan gender yang masih terjadi di ruang publik. Dalam materi yang disampaikan, angka gender gap disebut berada pada 0,692, yang menunjukkan masih adanya ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan publik.
Dari perspektif psikologi positif, Dr. Fatchiah E. Kertamuda menjelaskan bahwa makna kemerdekaan tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kemampuan membangun rasa percaya diri, harga diri, kebanggaan terhadap Indonesia, kecerdasan, wellbeing keluarga, dan kesejahteraan masyarakat.
“Ditinjau dari Psikologi Positif, Makna kemerdekaan secara hakiki adalah Pertama, bagaimana kita membangkitkan rasa percaya diri, harga diri dan kebanggaan thd Indonesia.
Tidak hanya soal pertumbuhan ekonomi, tapi juga dari kecerdasan, wellbeing dari keluarga dan kesejahteraan Masyarakat umumnya.”
Ia menempatkan keluarga sebagai lingkungan pertama tempat anak belajar dan berkembang. Dukungan keluarga juga dinilai menjadi faktor penting bagi perempuan yang mengambil peran di ranah sosial.
Dalam kerangka psikologi positif, ia menyoroti lima hal yang perlu dibangun, yakni positive emotion, engagement, hubungan yang sehat, meaningful, dan accomplishment.
Dalam perspektif ekonomi, Dr. Prima Naomi menyampaikan bahwa perempuan saat ini telah menjadi aktor penting di sektor publik sekaligus penggerak ekonomi.
Data yang dipaparkan menunjukkan tingkat partisipasi perempuan dalam dunia kerja mengalami peningkatan, dari 52,44 persen menjadi 56,63 persen pada 2025. Indeks pembangunan gender perempuan juga meningkat dengan angka 91,85 pada 2025.
Namun, posisi Indonesia dalam Global Gender Gap Index masih menunjukkan adanya pekerjaan rumah. Prima menyebut Indonesia berada di posisi 90 dari 148 negara yang masuk dalam indeks tersebut. Kesenjangan terbesar terdapat pada aspek political empowerment, disusul economic participation and opportunity.
“Jadi gap paling tinggi di Indonesia ada di political empowerment. Gap terbesar kedua masih di Economic participation and opportunity. Itulah PR PR penting bagi Perempuan Indonesia.”
Sementara itu, Dr. Peni Hanggarini mengangkat isu keterlibatan perempuan dalam diplomasi. Ia menjelaskan bahwa sejak era pascakemerdekaan, perempuan Indonesia telah mengambil peran dalam diplomasi internasional, antara lain Maria Ulfah Subadio, Laily Roesad, dan Supeni Pujobuntoro.
Meski demikian, keterwakilan perempuan dalam posisi strategis diplomasi masih terbatas. Data yang dipaparkan menunjukkan bahwa pada 2018 jumlah pegawai perempuan di Kementerian Luar Negeri RI sekitar 37 persen, sedangkan laki-laki 63 persen.
Dari 75 duta besar pada periode tersebut, perempuan hanya sekitar 13 persen. Kepala perwakilan perempuan mencapai 15 persen dan posisi di konsulat jenderal sekitar 18 persen.
Dalam bidang sosial politik, Tia Rahmania, M.Psi., menegaskan bahwa keterwakilan perempuan dalam proses pengambilan keputusan merupakan salah satu indikator demokrasi yang sehat. Menurutnya, persoalannya bukan sekadar berapa banyak perempuan yang menjadi anggota legislatif, tetapi apakah perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk berada di tempat keputusan dibuat.
“Demokrasi yang memberikan ruang untuk dipilih dan memimpin bagi Perempuan, adalah demokrasi yang sehat. Sehingga Perempuan juga bisa membentuk kebijakan, dan ikut menentukan arah Pembangunan bangsa.”
Ia menilai keterlibatan perempuan penting karena kebijakan publik bersentuhan langsung dengan kehidupan perempuan, mulai dari kebijakan pangan, pendidikan, kesehatan ibu, ekonomi keluarga, hingga anggaran negara.
Ketika perempuan tidak cukup terwakili dalam proses pengambilan keputusan, pengalaman dan kebutuhan perempuan berpotensi tidak terdengar dalam proses penyusunan kebijakan.
Sementara itu, Hendriana Werdaningsih, Ph.D., membahas peran perempuan dalam industri masa depan melalui konsep craftsmanship. Menurutnya, perkembangan teknologi tidak serta-merta menghilangkan peran kerja berbasis keterampilan. Justru, craftsmanship dinilai berpotensi berkembang menggantikan sebagian pola mass production dengan dukungan teknologi.
“Karakter Perempuan akan selalu menjadi nafas dan manufacture masa depan yang lebih manusiawi.”
Menurut Hendriana, craftsmanship tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknis, tetapi juga karakter kerja yang mampu menghadapi risiko dan kepastian. Pekerjaan tersebut juga berkaitan dengan passion, kolaborasi komunitas, serta produk yang memiliki keseimbangan antara nilai komoditas dan sentuhan personal.
Rangkaian pemikiran para perempuan Paramadina tersebut menunjukkan bahwa refleksi kemerdekaan tidak hanya berbicara mengenai capaian perempuan selama 81 tahun Indonesia merdeka, tetapi juga mengenai ruang yang masih perlu diperluas agar perempuan dapat berperan lebih besar dalam ekonomi, sosial, politik, diplomasi, keluarga, dan industri masa depan.
Red
