Global Cyber news.com. -PALANGKA RAYA — Pemerintah pusat mengalokasikan bantuan senilai total Rp125 miliar untuk memperkuat penanganan darurat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Provinsi Kalimantan Tengah.
Kebijakan dukungan anggaran tersebut menjadi perhatian publik seiring meningkatnya ancaman Karhutla, munculnya titik panas (hotspot), serta dampak kabut asap terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, dan aktivitas warga di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah.
Berdasarkan data dan keterangan yang dihimpun dari Anggota Komisi IV DPR RI, Bambang Purwanto, alokasi anggaran penanganan Karhutla tersebut diperuntukkan bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah serta sejumlah kabupaten yang dinilai memiliki tingkat kerawanan Karhutla tinggi.
Adapun rincian alokasi yang disampaikan adalah:
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah: Rp40 miliar
- Kabupaten Kapuas: Rp20 miliar
- Kabupaten Pulang Pisau: Rp20 miliar
- Kabupaten Kotawaringin Timur: Rp15 miliar
- Kabupaten Kotawaringin Barat: Rp15 miliar
- Kabupaten Katingan: Rp15 miliar
PENGELOLAAN DIMINTA MAKSIMAL, TEPAT SASARAN DAN TRANSPARAN
Besarnya dukungan anggaran tersebut sekaligus menjadi perhatian terhadap aspek pengelolaan dan pertanggungjawabannya.
Anggaran penanganan Karhutla diharapkan dapat digunakan secara maksimal dan tepat sasaran, terutama untuk memperkuat operasi pemadaman di darat maupun udara, mendukung kesiapan serta pemeliharaan peralatan, dan memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat maupun keselamatan para petugas di lapangan.
Transparansi penggunaan anggaran juga menjadi bagian penting agar masyarakat dapat mengetahui sejauh mana bantuan tersebut benar-benar memberikan dampak terhadap penanganan Karhutla di wilayah prioritas.
PALANGKA RAYA DAN WILAYAH LAIN TETAP MEMBUTUHKAN DUKUNGAN
Sementara itu, muncul pula perhatian publik mengenai sejumlah wilayah administratif, termasuk Kota Palangka Raya, yang belum tercantum sebagai penerima langsung dalam daftar alokasi tahap tersebut.
Kondisi itu diharapkan tidak mengurangi perhatian terhadap wilayah lain yang juga menghadapi dampak Karhutla dan kabut asap. Pemerintah daerah bersama instansi terkait perlu terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat melalui kementerian teknis untuk memastikan dukungan penanganan bencana dapat menjangkau wilayah yang membutuhkan.
Dalam situasi darurat Karhutla, keselamatan masyarakat, perlindungan lingkungan, serta keselamatan petugas di lapangan harus menjadi prioritas utama.
GCN: PUBLIK BERHAK MENGAWAL
Global Cyber News memandang bahwa setiap dukungan anggaran negara untuk penanganan bencana merupakan bagian dari kepentingan publik yang patut dikawal secara terbuka dan bertanggung jawab.
Masyarakat juga diimbau untuk menyikapi informasi yang beredar di media sosial secara bijak, dengan mengutamakan data, sumber resmi, serta konfirmasi dari pihak berwenang.
Transparansi bukan sekadar persoalan angka, tetapi juga tentang memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar hadir untuk melindungi masyarakat dan lingkungan Kalimantan Tengah.(RR / Abd)
Red
