Global Cyber news.com. -Mewakili Wali Kota Binjai, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, drg. Indra Syahfery, M.AP., didampingi Kepala BPBD sekaligus Plt. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Binjai, Rudi Iskandar Baros, S.T., serta Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Gelora Jaya Ananda, S.P., mengikuti Rapat dan Press Release Perkembangan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas Kelautan dan Perikanan di Sumatera secara daring melalui Zoom Meeting di Binjai Command Center (BCC), Rabu (21/10).
Rapat koordinasi tersebut dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku Kepala Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, bersama jajaran pemerintah daerah dan instansi terkait. Pertemuan ini membahas perkembangan pemulihan pascabencana, penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta penyesuaian dukungan anggaran bagi masyarakat terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Kebutuhan anggaran program PRR periode 2026–2028 diperkirakan mencapai Rp100,16 triliun untuk mendukung 11.520 paket kegiatan di berbagai sektor. Pemerintah juga meningkatkan bantuan stimulan perbaikan rumah rusak berat dari Rp60 juta menjadi Rp70 juta per unit guna menyesuaikan kenaikan harga bahan bangunan, upah tenaga kerja, dan biaya mobilisasi material agar pembangunan rumah memenuhi standar kelayakan huni.
Untuk pembangunan hunian tetap (Huntap), tersedia tiga skema, yaitu Huntap insitu atau pembangunan kembali di lokasi semula, Huntap eksitu mandiri di lahan pilihan warga, serta Huntap eksitu terpusat atau komunal melalui kolaborasi pemerintah daerah, TNI/Polri, dan lembaga sosial.
Dalam pemulihan sektor kelautan dan perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan menyiapkan anggaran sebesar Rp371,8 miliar pada 2026 untuk pemulihan 15.446 hektare tambak dan kolam, renovasi keramba, bantuan ratusan mesin dan kapal tangkap, serta penyediaan sarana pengolahan ikan dan peralatan perebusan garam. Dukungan anggaran dilanjutkan sebesar Rp1,44 triliun pada 2027 dan Rp1,38 triliun pada 2028.
Pemerintah pusat turut memberikan dukungan melalui Bantuan Keuangan Presiden dan Transfer ke Daerah (TKD), termasuk alokasi Belanja Tidak Terduga, tambahan TKD sebesar Rp10,64 triliun yang dicairkan dalam tiga tahap, serta penyesuaian Dana Alokasi Umum (DAU) dan dana bagi hasil sebesar Rp1,44 triliun.
Melalui sinergi anggaran, koordinasi lintas sektor, dan kolaborasi pemerintah pusat serta daerah, pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi diharapkan dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran, sekaligus memulihkan infrastruktur, menggerakkan kembali perekonomian masyarakat, serta mendukung keberlanjutan sektor kelautan dan perikanan di wilayah terdampak bencana.
Red
