Global Cyber news.com TAMIANG LAYANG, — Komitmen membangun pemerintahan yang bersih, profesional, dan akuntabel terus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui sosialisasi peraturan perundang-undangan, gratifikasi, dan antikorupsi yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Rabu (28/10/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Aula BKPSDM Kabupaten Barito Timur tersebut diikuti para Kepala Subbagian (Kasubbag) Umum dan Kepegawaian di lingkungan pemerintah kabupaten. Sosialisasi ini diarahkan untuk memperkuat pemahaman aparatur mengenai kepatuhan terhadap peraturan, pencegahan praktik gratifikasi, serta penerapan prinsip integritas dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.
Kegiatan dibuka oleh Kepala BKPSDM Kabupaten Barito Timur, Jhon Wahyudi, AP, M.Si., yang hadir mewakili Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur, Misnohartaku. Turut hadir Inspektur Kabupaten Barito Timur, Josmar Lambok Banjar Nahor, MT, M.Ak., CFrA, CGCAE, QRMP, sebagai narasumber utama pada materi gratifikasi dan antikorupsi.
Kasubbag Umum dan Kepegawaian Jadi Garda Terdepan Tata Kelola Pemerintahan
Dalam sambutan Sekretaris Daerah yang dibacakan oleh Kepala BKPSDM, ditekankan bahwa Kasubbag Umum dan Kepegawaian memiliki posisi strategis dalam mendukung kelancaran administrasi dan tata kelola setiap perangkat daerah.
Peran tersebut tidak hanya berkaitan dengan urusan administrasi rutin, tetapi juga mencakup kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, pengelolaan administrasi kepegawaian, penegakan disiplin, serta pembentukan budaya kerja yang profesional.
Oleh karena itu, aparatur yang menangani bidang umum dan kepegawaian diharapkan mampu menjadi teladan dalam menjalankan tugas secara jujur, objektif, bertanggung jawab, dan bebas dari kepentingan pribadi yang bertentangan dengan aturan.
Penguatan integritas dinilai penting agar setiap proses administrasi dan pelayanan publik dapat berlangsung secara transparan serta memberikan kepastian bagi masyarakat maupun aparatur sipil negara (ASN).
Gratifikasi dan Antikorupsi Menjadi Perhatian Utama
Salah satu pokok pembahasan dalam kegiatan tersebut adalah pencegahan gratifikasi dan penguatan budaya antikorupsi di lingkungan pemerintahan.
Pemahaman mengenai gratifikasi menjadi penting karena setiap aparatur harus mampu mengenali pemberian yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan maupun memengaruhi independensi dalam mengambil keputusan.
Budaya antikorupsi tidak cukup hanya dituangkan dalam aturan tertulis. Penerapannya membutuhkan keteladanan pimpinan, kedisiplinan aparatur, pengawasan yang berjalan efektif, serta keberanian untuk menolak tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum.
Melalui pembekalan tersebut, para peserta diharapkan dapat menerapkan prinsip integritas dalam pengelolaan administrasi kepegawaian maupun pelaksanaan pelayanan publik.
Pengembangan Kompetensi dan Disiplin ASN Turut Diperkuat
Selain membahas gratifikasi dan antikorupsi, sosialisasi juga menyoroti pentingnya pengembangan kompetensi ASN. Pengelola kepegawaian diharapkan mampu mengidentifikasi kebutuhan pelatihan agar peningkatan kemampuan aparatur selaras dengan tugas pokok, fungsi, dan kebutuhan organisasi.
Aspek disiplin juga menjadi perhatian. Penegakan aturan mengenai kehadiran, jam kerja, dan evaluasi kinerja perlu dilaksanakan secara konsisten dan objektif untuk mendukung terciptanya budaya kerja yang produktif.
Disiplin aparatur merupakan bagian penting dari tanggung jawab pelayanan. Dengan pelaksanaan tugas yang tertib dan profesional, kualitas pelayanan kepada masyarakat diharapkan dapat terus ditingkatkan.
Akurasi Data Kepegawaian Tidak Boleh Diabaikan
Materi lainnya berkaitan dengan pengelolaan Dokumen Manajemen Sistem (DMS) dan Indeks Kualitas Data (IKADA) ASN. Pemutakhiran dokumen serta ketepatan data kepegawaian menjadi bagian penting dalam mendukung administrasi pemerintahan berbasis elektronik.
Data yang akurat dan tertata dapat membantu memastikan proses administrasi kepegawaian berjalan dengan baik, termasuk dalam pengurusan kenaikan pangkat, pensiun, serta pelaporan kinerja instansi.
Karena itu, pengelolaan data tidak semestinya dipandang sebagai pekerjaan administratif semata, melainkan sebagai bagian dari upaya menjaga tertib administrasi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan internal pemerintahan.
Materi sosialisasi disampaikan oleh jajaran BKPSDM dan Inspektorat Kabupaten Barito Timur, termasuk Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda BKPSDM, Idung, S.Sos., MM., dan Salvinnia, S.Sos., MM.
Integritas Harus Dibuktikan Melalui Pelayanan Nyata
Upaya memperkuat budaya antikorupsi pada akhirnya perlu diwujudkan melalui tindakan nyata dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Kepatuhan terhadap aturan, keterbukaan dalam proses administrasi, pengawasan yang efektif, dan pelayanan yang tidak diskriminatif merupakan bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik.
Masyarakat memiliki kepentingan terhadap hadirnya birokrasi yang mampu bekerja secara profesional, menggunakan kewenangan sesuai ketentuan, serta mengutamakan kepentingan publik.
Sosialisasi seperti ini diharapkan tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi dilanjutkan dengan penerapan hasil pembelajaran di masing-masing perangkat daerah. Penguatan pengawasan dan evaluasi juga menjadi unsur penting untuk memastikan nilai-nilai integritas benar-benar menjadi budaya kerja.
Melalui sinergi BKPSDM dan Inspektorat, Pemerintah Kabupaten Barito Timur diharapkan semakin memperkuat kualitas aparatur serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
GLOBAL CYBER NEWS menegaskan bahwa pencegahan korupsi bukan semata-mata tanggung jawab satu instansi, melainkan komitmen bersama yang harus dijaga oleh seluruh unsur pemerintahan. Integritas, kepatuhan hukum, dan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat merupakan fondasi penting untuk membangun kepercayaan publik (.Tim Redaksi. ).
