Globalcybernews.com-Medan I Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menyetujui penggabungan PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPR Syariah) Sindanglaya Kotanopan ke dalam PT BPR Syariah Amanah Insan Cita. Langkah konsolidasi ini dilakukan guna memperkuat struktur permodalan, meningkatkan daya saing, serta memperluas jangkauan layanan perbankan syariah di Sumatera Utara, khususnya dalam mendukung pembiayaan sektor riil dan UMKM.
Persetujuan tersebut tertuang dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-80/D.03/2026 tanggal 4 November 2026. Berkas izin penggabungan diserahkan langsung oleh Kepala OJK Provinsi Sumatera Utara, Triyoga Laksito, kepada pengurus dan calon pengurus PT BPR Syariah Amanah Insan Cita selaku bank hasil penggabungan di Kantor OJK Provinsi Sumatera Utara, Selasa (10/11/2026).
Triyoga menyampaikan bahwa penggabungan ini merupakan langkah strategis untuk memenuhi ketentuan modal inti minimum sekaligus meningkatkan kapasitas usaha, efisiensi operasional, dan daya saing industri perbankan syariah di daerah.
“Penggabungan ini merupakan inisiatif kedua BPR Syariah untuk memperkuat permodalan dan memperluas wilayah usaha dengan tetap mengedepankan efektivitas dan efisiensi operasional. OJK juga menekankan pentingnya penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan yang kuat agar BPR Syariah semakin sehat, adaptif, dan berdaya saing,” ujar Triyoga.
Proses penggabungan ini akan berlaku efektif secara resmi setelah Menteri Hukum Republik Indonesia memberikan persetujuan atas perubahan anggaran dasar BPR Syariah hasil penggabungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pascapenggabungan, PT BPR Syariah Amanah Insan Cita memproyeksikan total aset melampaui Rp28 miliar, modal inti lebih dari Rp6 miliar, dan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) di atas 40 persen.
Penguatan permodalan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas BPR Syariah dalam mengembangkan produk dan layanan, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, memperkuat kualitas sumber daya manusia, serta memperluas jangkauan layanan hingga ke Kabupaten Mandailing Natal. Inisiatif ini diproyeksikan mampu membuka akses pembiayaan yang lebih luas bagi masyarakat dan pelaku usaha mikro di wilayah Sumatera Utara.
Aksi penggabungan secara sukarela ini sejalan dengan salah satu pilar Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR dan BPR Syariah 2024–2027 terkait akselerasi konsolidasi. Selain itu, langkah tersebut juga mendukung pemenuhan ketentuan POJK Nomor 66/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
OJK terus mendorong konsolidasi dan transformasi industri BPR serta BPR Syariah agar semakin sehat, efisien, kompetitif, dan berdaya tahan. Penguatan kelembagaan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan, menjaga kepercayaan masyarakat, serta memperbesar kontribusi perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. (r/de)
Red
