Oleh : Suherman
Pemerhati Publik
Global Cyber news.com. -Ada saatnya seorang pejabat harus merenungkan bahwa mempertahankan jabatan bukan selalu menjadi pilihan terbaik.
Sebab, jabatan publik bukan sekadar kehormatan dan kekuasaan, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat dan konstitusi.
Pernyataan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada 10 November 2026 cukup mengejutkan.
Ia mengungkapkan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Istana yang berlangsung sekitar dua setengah jam.
Namun, dalam pertemuan tersebut Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Perkembangan ini menunjukkan bahwa persoalan yang selama ini menjadi polemik publik telah memasuki fase politik yang lebih serius.
Kita perlu melihat persoalan ini secara jernih.
Ini bukan lagi sekadar perdebatan mengenai dokumen pendidikan seseorang, melainkan menyangkut integritas persyaratan pejabat publik, kepastian hukum, dan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.
Ada beberapa hal yang patut menjadi perhatian.
1.Pengunduran Diri Bukan Kekalahan, Melainkan Pilihan Tanggung Jawab
Ketika persoalan sudah berkembang sedemikian jauh, pengunduran diri secara sukarela dapat menjadi salah satu pilihan untuk meredakan ketegangan politik dan menjaga stabilitas pemerintahan.
Tentu, pengunduran diri merupakan keputusan pribadi yang harus ditempuh melalui mekanisme konstitusional.
Namun, seorang pejabat publik juga perlu mempertimbangkan kepentingan yang lebih besar daripada kepentingan mempertahankan kedudukan.
Jangan sampai energi pemerintahan terkuras untuk menyelesaikan polemik personal yang terus menyita perhatian masyarakat, sementara persoalan ekonomi, lapangan pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat membutuhkan perhatian serius.
2.Putusan Pengadilan Tidak Boleh Diabaikan
Persoalan ini memiliki landasan hukum yang harus dihormati.
Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum pemohon.
Namun, dalam pertimbangannya terdapat catatan mengenai tidak ditemukannya bukti meyakinkan terkait dokumen pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan SMA atau sederajat.
Sementara itu, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 mengabulkan kasasi terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.
Kedua putusan tersebut memiliki ruang lingkup hukum yang berbeda.
Karena itu, tidak tepat jika langsung disimpulkan bahwa jabatan Wakil Presiden otomatis gugur.
Namun, konsekuensi hukum dari putusan MA juga tidak boleh dihindari hanya karena menyangkut pejabat tinggi negara.
3.Jangan Jadikan Rakyat Penonton Polemik yang Tidak Berkesudahan
Masyarakat sudah cukup lama menyaksikan perdebatan mengenai persoalan ini.
Pro dan kontra berkembang, berbagai pernyataan bermunculan, dan kepercayaan publik terus menjadi pertaruhan.
Rakyat tentu tidak menginginkan persoalan ini menjadi drama politik berkepanjangan.
Yang dibutuhkan adalah kejelasan, keterbukaan, dan penyelesaian berdasarkan hukum.
Jika memang dokumen pendidikan yang dimiliki sah dan memenuhi seluruh persyaratan, buktikan melalui mekanisme hukum yang tersedia. Sebaliknya, jika terdapat persoalan hukum yang harus dipertanggungjawabkan, jangan berlindung di balik jabatan.
Jabatan publik tidak boleh menjadi tameng untuk menghindari pertanggungjawaban.
4.Prabowo Harus Mengutamakan Kepentingan Negara
Posisi Presiden Prabowo dalam persoalan ini tidak mudah.
Di satu sisi, ia harus menghormati hubungan kerja dengan Wakil Presiden.
Di sisi lain, ia memiliki tanggung jawab menjaga stabilitas pemerintahan dan kepercayaan rakyat.
Saran agar Gibran menempuh jalur hukum merupakan salah satu langkah yang dapat dipahami.
Namun, penyelesaian hukum dan persoalan politik pemerintahan harus ditempatkan secara proporsional.
Presiden perlu memastikan bahwa tidak ada kepentingan pribadi, keluarga, maupun kelompok yang berada di atas kepentingan negara.
Pemerintahan harus tetap solid, tetapi soliditas tidak boleh dibangun dengan cara menghindari persoalan.
Justru pemerintahan yang kuat adalah pemerintahan yang berani menyelesaikan masalah secara terbuka dan bertanggung jawab.
5.Kepercayaan Publik Tidak Bisa Dipulihkan Hanya dengan Pernyataan
Inilah persoalan yang paling mendasar.
Kepercayaan masyarakat terhadap pejabat publik tidak dibangun melalui pidato, pencitraan, ataupun pernyataan bahwa semuanya baik-baik saja.
Kepercayaan lahir dari integritas, keteladanan, keterbukaan, dan kesediaan mempertanggungjawabkan setiap persoalan.
Masyarakat semakin kritis terhadap perilaku pejabat yang terkesan lebih sibuk mempertahankan kekuasaan daripada menjawab persoalan publik.
Jangan sampai rakyat merasa bahwa ketika pemilu berlangsung, suara mereka begitu dibutuhkan, tetapi setelah kekuasaan diperoleh, aspirasi dan kegelisahan mereka justru dianggap angin lalu.
Pada akhirnya, kita harus memahami bahwa stabilitas pemerintahan bukan semata-mata persoalan siapa yang duduk sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
Stabilitas juga ditentukan oleh legitimasi, kepercayaan publik, kepastian hukum, dan kemampuan negara menyelesaikan persoalan secara bermartabat.
Jika Gibran memang telah menyampaikan niat mengundurkan diri, maka pernyataan tersebut patut dipandang sebagai momentum untuk melakukan evaluasi yang lebih luas.
Apakah mempertahankan jabatan dalam situasi seperti ini benar-benar menjadi pilihan yang paling bermanfaat bagi negara?
Saya berpendapat, ketika polemik telah sedemikian luas dan mulai membebani kepercayaan masyarakat, pengunduran diri secara sukarela dapat menjadi jalan politik yang patut dipertimbangkan secara serius.
Tentu, keputusan dan pelaksanaannya harus mengikuti konstitusi.
Tidak ada kehormatan yang lebih tinggi daripada menjaga kepentingan bangsa. Tidak ada jabatan yang lebih berharga daripada kepercayaan rakyat.
Sebab, jabatan dapat diperoleh melalui proses politik, tetapi kehormatan harus dibangun melalui integritas.
Dan ketika kepercayaan rakyat mulai terkikis, mempertahankan kursi tidak selalu berarti mempertahankan kehormatan.
Red
