Oleh: Suherman
Pemerhati Kebijakan Publik
Global Cyber news.com. -Kadang saya heran melihat sebagian masyarakat menyikapi persoalan Gibran Rakabuming Raka. Begitu emosional, penuh empati, bahkan ada yang bersuara keras menuduh ketidakadilan, membela dengan alasan bahwa selama menjabat sudah bekerja dengan baik, sampai menangis meraung-raung seolah kehilangan sesuatu yang sangat berharga.
Inilah barangkali yang disebut romantisme politik picisan: ketika loyalitas kepada figur lebih besar daripada kepedulian terhadap prinsip dan aturan hukum.
Mari gunakan akal sehat. Persoalannya bukan suka atau tidak suka kepada Gibran, melainkan menyangkut prinsip konstitusi, prosedur pencalonan, persyaratan administrasi, dan keadilan dalam penyelenggaraan negara.
1.Akar Persoalan Berawal dari Putusan 90
Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tanggal 16 Oktober 2023 mengubah pemaknaan syarat usia calon presiden dan wakil presiden. Putusan itu kemudian menjadi dasar terbukanya jalan pencalonan Gibran.
Namun prosesnya menyisakan persoalan serius setelah Majelis Kehormatan MK melalui Putusan Nomor 02/MKMK/L/11/2023 menyatakan Anwar Usman melakukan pelanggaran etik berat dan memberhentikannya dari jabatan Ketua MK.
Di sinilah awal keraguan publik bermula. Bukan pada sosok Gibran sebagai pribadi, melainkan pada proses yang melahirkan pencalonannya.
2.Dua Putusan Terbaru yang Berbeda Objek
Persoalan terbaru pun tidak bisa diabaikan.
Pertama, Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tanggal 6 Oktober 2026 yang menyatakan permohonan terkait persyaratan pendidikan Gibran tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum para pemohon.
Kedua, Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 tanggal 30 Oktober 2026 yang mengabulkan kasasi dan menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang menjadi bagian dari persyaratan administrasi tersebut tidak sah dan batal.
Dua putusan ini memiliki objek dan konsekuensi hukum yang berbeda. Karena itu tidak tepat menyimpulkan bahwa putusan MA secara otomatis membatalkan jabatan wakil presiden.
Namun muncul pertanyaan yang patut dijelaskan secara terbuka : bagaimana kedudukan persyaratan pencalonan yang dahulu digunakan, ketika dokumen yang menjadi bagian dari persyaratan itu kemudian dinyatakan tidak sah oleh MA?
3.Empati Boleh, Tapi Jangan Kehilangan Akal Sehat
Boleh saja seseorang berempati, mendukung, bahkan mengagumi seorang tokoh politik. Itu hak setiap warga negara.
Tetapi jangan sampai empati membuat kita kehilangan kemampuan membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Jangan pula ukuran keadilan hanya didasarkan pada penilaian bahwa seseorang sudah bekerja dengan baik selama menduduki jabatan.
Sebab kinerja dan legalitas adalah dua persoalan yang berbeda. Seseorang bisa saja dinilai bekerja dengan baik, tetapi hal itu tidak serta-merta menghapus persoalan hukum dalam proses memperoleh jabatan.
Sebaliknya, setiap tuduhan juga harus dibuktikan melalui mekanisme hukum yang sah, bukan melalui penghakiman massa.
4.Yang Belum Dijawab Negara
Jika sejak awal terdapat dugaan pelanggaran prinsip konstitusi dan prosedur pencalonan, mengapa persoalan itu tidak dituntaskan secara hukum? Jika sekarang muncul putusan pengadilan yang memberikan fakta hukum baru, mengapa tidak dilakukan kajian menyeluruh untuk menentukan konsekuensi dan tindak lanjutnya?
Kita tidak sedang meminta seseorang dihukum karena kebencian, juga tidak sedang membela seseorang karena kesukaan.
Kita hanya menginginkan prinsip sederhana dalam negara hukum : yang salah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, sedangkan yang benar harus dipulihkan nama baik dan hak-haknya.
Jangan sampai hukum hanya terlihat tajam kepada rakyat kecil, tetapi kehilangan ketegasannya ketika berhadapan dengan orang-orang yang berada di lingkaran kekuasaan.
5.Bela Prinsip, Bukan Sekadar Figur
Sebab jabatan publik bukan warisan keluarga, bukan hadiah politik, dan bukan pula sesuatu yang harus dipertahankan dengan mengorbankan prinsip konstitusi.
Keadilan tidak boleh ditentukan oleh siapa yang kita dukung, melainkan oleh apa yang benar menurut hukum.
Jangan sampai kita begitu sibuk membela seseorang, tetapi lupa membela prinsip yang seharusnya menjaga seluruh bangsa.
Red
