Global Cyber news.com. -IDI, ACEH TIMUR Menjelang Milad Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 4 Desember 2026, Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Aceh Timur, Razali alias Nyakli Maop, meminta Bupati Aceh Timur segera mengambil langkah pencegahan agar tidak terjadi gesekan di masyarakat terkait pengibaran Bendera Aceh atau Bendera Bulan Bintang.
Permintaan itu disampaikan Nyakli Maop dalam Siaran Pers / Pernyataan Sikap, Kamis (13/11/2026).
Menurut Nyakli Maop, langkah pencegahan perlu dilakukan sejak dini agar peristiwa yang terjadi di Tiro tidak terulang di Aceh Timur.
“Jangan sampai kejadian seperti di Tiro terulang lagi di Aceh Timur. Jangan sampai ada gesekan di lapangan antara masyarakat dengan aparat hanya karena soal bendera,” kata Nyakli Maop.
Nyakli menjelaskan, Bendera Bulan Bintang memiliki dasar hukum yang jelas. Dasar hukum tersebut, kata dia,tercantum dalam Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki 2005, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, serta Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh.
“Ini bukan bendera pemberontakan, ini bendera identitas Aceh yang sudah disepakati bersama dengan Pemerintah Pusat,” ujarnya.
Dalam pernyataan sikapnya, Nyakli Maop juga meminta dengan hormat agar pihak TNI tidak dilibatkan atau mengambil posisi untuk menurunkan Bendera Bulan Bintang.
Razali menilai persoalan bendera sebaiknya diselesaikan melalui musyawarah, dialog, dan jalur hukum, bukan dengan pendekatan keamanan.
“Biarlah persoalan ini diselesaikan dengan musyawarah, dialog, dan hukum. Bukan dengan pendekatan keamanan,” tegasnya.
Nyakli Maop berharap semua elemen masyarakat dapat memperjuangkan perdamaian Aceh dengan cara yang damai, bermartabat, dan saling menghormati.
“Mari kita jaga Aceh tetap damai,” tutupnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dan pihak TNI belum memberikan tanggapan resmi terkait pernyataan sikap tersebut. Media ini masih berupaya mengonfirmasi kepada pihak terkait untuk mendapatkan klarifikasi.
Red
