Jacob Ereste :
Global Cyber news.com. -Jika proses penyadapan yang dilakukan sekomplotan Jendral Polisi ada dia pilihan yang pertama makar, alternatif kedua adalah penyadapan ilegal terhadap sejumlah tokoh termasuk Presiden Indonesia, Prabowo Subianto.
Analisis Reza Indragiri Amriel seorang pengamat politik dan hukum justru condong terhadap dugaan dakwaan yang akan dikenakan terhadap Listyo Sigit Prabowo sebatas tindakan yang mengacu pada pasal penyadapan ilegal semats, untuk menutupi terbukanya isi sadapan yang bisa mengguncang negara.
Sedang penggunaaa pasal tindak pelanggaran penyadapan ilegal akan lebih aman, kendati sanksi hukumnya relatif lebih ringan dari pada dakwaan maka, Indragiri pun dalam podcastnya bersama Titik Imbang justru sangat meyakini Listyo Sigit Prabowo pun melakukan tindak penyadapan ilegal itu atas inisiatif sendiri, karena belum pasti terkait dengan perintah Joko Widodo yang selama ini sebagai bos dari geng Solo yang membawahi Listyo Sigit Prabowo bersama anggota lainnya yang terlanjur dipersepsi oleh publik erat dengan mabtan Presiden Indonesia ke-8 itu. Sebab Joko Widodo yang selama ini telah dipersepsikan oleh publik sebagai tokoh utama yang menginginkan hasil dari tindak penyadapan ilegal tersebut.
Sementara Akbar Faisal dalam pofcastnya telah meyakinkan bahwa dari 6 ribu tokoh yang disadap oleh Listyo Sigit Prabowo dan komplotannya tidak melakukan penyadapan terhadap Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka maupun Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia.
Logika yang dibangin oleh Reza Indragiri bahwa kasus penyadapan yang dilakukan Listyo Sigit Prabowo paling jauh akan mentok pada tindak penyadapan ilegal saja agar dapat menghindari dari terbukanya rahasia negara yang bisa menimbulkan badai politik di Indonesia semakin tidak menentu. Karena itu, menurut Reza Indragiri tidak akan diterapkan pasal makar dalam melakukan proses hukum dari kasus penyadapan yang dilakukan Listyo Sigit Prabowo bersama sejumlah Jendral Polisi dan sejumlah Perwira yang sangat mungkin jumlahnya akan lebih banyak yang menyusul kemudian.
Yang terkesab sungsang dari logika berpikir yang dibabgun Reza Indragiri adalah,
bagaimana mungkin tindak penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto tidak bisa disebut tindak perbuatan makar ? Padahal, sebagai aparat pembantu Presiden, seluruh personil Kepolisian harus latih dan taat serta loyal penuh kesetiaan terhadap Presiden. Sedangkan sebagai Presiden, Prabowo Subianto telah memerintahkan kepada Kapolri Suyudi Ario Seto untuk membuka dan mengungkap seterang-terangnya mengenai kasus penyadapan ilegal yang telah cukup untuk diduga bertujuan makar dan sabgat diyakini terkait dengan Geng Solo. Setidaknya, indikasi itu semakin meyakinkan dengan sekonyong-konyong keputisan yang dilakukan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presideb menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden pada 12 November 2026, setelah kasus penyadapan dibuka oleh Tim Kepolisian yang telah berada dibawah komando Jendral Suyudi Ario Seto.
Banten, 15 November 2026
Red
