spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
HomeUncategorised*Ketika Wamenaker Berbagi Panggung Dengan Terpidana yang Belum Dieksekusi*

Related Posts

Featured Artist

*Ketika Wamenaker Berbagi Panggung Dengan Terpidana yang Belum Dieksekusi*


Oleh : Suherman
Pemerhati Kebijakan Publik

Global Cyber news.com. -Kehadiran Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor dalam peresmian restoran milik anak Silfester Matutina di Bandung menjadi pemandangan yang mengundang pertanyaan publik. Bukan karena seorang pejabat menghadiri pembukaan usaha, melainkan karena sosok yang berada dalam acara tersebut memiliki persoalan hukum yang hingga kini belum tuntas pelaksanaan hukumannya.

Silfester Matutina telah dijatuhi hukuman 1 tahun 6 bulan penjara berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 287 K/Pid/2019 tanggal 20 Mei 2019, dalam perkara pencemaran nama baik dan fitnah terhadap mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Namun, hampir tujuh tahun berlalu, pelaksanaan hukuman penjara itu masih menjadi persoalan yang dipertanyakan publik.

Pejabat negara seharusnya memiliki sensitivitas terhadap persoalan hukum.

Afriansyah Noor mungkin hadir atas undangan pribadi dan tidak memiliki hubungan dengan perkara hukum Silfester. Namun, seorang pejabat setingkat wakil menteri semestinya memahami bahwa kehadiran di ruang publik bukan sekadar urusan pertemanan, melainkan juga menyangkut kepatutan, persepsi masyarakat, dan kepercayaan terhadap institusi negara.

Ketika seseorang yang telah dijatuhi hukuman pidana berkekuatan hukum tetap belum menjalani hukumannya, kehadiran pejabat negara dalam acara yang sama tentu menimbulkan pertanyaan. Apakah tidak ada sensitivitas terhadap persoalan hukum yang sedang menjadi perhatian masyarakat?

Putusan pengadilan tidak boleh berhenti menjadi dokumen.

Kita memiliki lembaga peradilan yang mengadili, memutus, dan menjatuhkan hukuman. Namun, apa artinya sebuah putusan jika pelaksanaannya tidak kunjung dilakukan?

Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap seharusnya memiliki kepastian dalam pelaksanaannya. Jika selama bertahun-tahun seorang terpidana belum menjalani hukuman, maka yang dipertanyakan bukan lagi semata-mata orang yang bersangkutan, tetapi juga kinerja aparat yang bertanggung jawab melaksanakan putusan.

Hukum tidak boleh hanya tegas ketika berhadapan dengan rakyat kecil, tetapi kehilangan daya ketika berhadapan dengan orang-orang yang memiliki relasi sosial, politik, atau kedekatan dengan kekuasaan.

Kejaksaan seharusnya tidak lagi berlindung di balik alasan kesulitan mencari keberadaan terpidana.

Silfester yang kini terlihat menghadiri acara publik di Bandung tentu memunculkan pertanyaan baru mengenai upaya pencarian dan pelaksanaan eksekusi. Jika keberadaannya dapat diketahui melalui kegiatan terbuka, mengapa pelaksanaan putusan pengadilan masih belum menemukan kepastian?

Ini bukan soal mempermalukan seseorang di depan publik, melainkan soal menjalankan kewajiban hukum. Kejaksaan harus memberikan penjelasan yang transparan mengenai kendala yang dihadapi, sekaligus memastikan langkah konkret untuk melaksanakan putusan tersebut.

Wamenaker tidak perlu ikut campur dalam perkara, tetapi jangan mengabaikan sensitivitas hukum.

Afriansyah Noor memang bukan jaksa, bukan penyidik, dan bukan pihak yang berwenang mengeksekusi Silfester. Karena itu, tidak tepat meminta Wamenaker menangkap atau membawa Silfester ke penjara.

Namun, sebagai pejabat negara, ia tetap memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga sikap dan menunjukkan penghormatan terhadap proses hukum. Jabatan publik bukan sekadar atribut yang melekat ketika seseorang berada di kantor, melainkan amanah yang juga tercermin dalam tindakan di luar kantor.

Masyarakat berhak bertanya, apakah kehadiran tersebut merupakan bentuk ketidaktahuan terhadap persoalan hukum yang sedang berlangsung, ataukah memang tidak dianggap sebagai sesuatu yang perlu menjadi perhatian?

Negara tidak boleh kehilangan wibawa karena hukum gagal dijalankan.

Persoalan Silfester bukan semata-mata tentang dirinya, bukan pula tentang siapa yang menghadiri peresmian restoran. Persoalan sesungguhnya adalah bagaimana negara memperlakukan putusan pengadilan.

Jika putusan yang telah inkrah selama bertahun-tahun tidak kunjung dilaksanakan, sementara orang yang bersangkutan dapat tampil di ruang publik, maka wajar apabila masyarakat mempertanyakan keseriusan penegakan hukum.

Hukum tidak membutuhkan panggung seremonial untuk menunjukkan kewibawaannya. Hukum membutuhkan keberanian, konsistensi, dan tindakan nyata.

Jangan sampai rakyat semakin percaya bahwa keadilan hanya berjalan cepat bagi mereka yang tidak memiliki kuasa, tetapi berjalan lambat bagi mereka yang memiliki kedekatan dengan lingkaran kekuasaan.

Sebab, negara yang membiarkan putusan pengadilan kehilangan makna bukan hanya sedang mempertaruhkan wibawa hukum, melainkan juga sedang mengikis kepercayaan rakyatnya sendiri.

Red

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Latest Posts