spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
HomeUncategorisedMenaker Apresiasi Penetapan UMP dan UMSP 2027, Tekankan Dialog Sosial untuk UMK...

Related Posts

Featured Artist

Menaker Apresiasi Penetapan UMP dan UMSP 2027, Tekankan Dialog Sosial untuk UMK dan UMSK

Global Cyber news.com. -Jakarta — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengapresiasi para Gubernur dan Dewan Pengupahan Daerah karena telah menuntaskan pembahasan hingga penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2027. Penghargaan tersebut turut ditujukan bagi seluruh unsur yang terlibat, mulai dari pemerintah, serikat pekerja/buruh, pengusaha, hingga akademisi.

​Yassierli mengatakan bahwa penetapan upah minimum merupakan langkah krusial negara untuk menjamin penghidupan layak bagi pekerja, sekaligus menjaga keberlangsungan usaha, produktivitas, dan iklim investasi yang kondusif.

​”Saya memahami bahwa perumusannya bukanlah hal sederhana karena harus menimbang beragam kepentingan, aspirasi, serta kondisi sosial ekonomi secara cermat. Oleh karena itu, kami sangat menghargai dialog konstruktif, kajian matang, dan tanggung jawab penuh yang telah ditunjukkan seluruh pihak,” ujar Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (22/11/2026).

​Menyusul rampungnya penetapan di tingkat provinsi, tahapan selanjutnya adalah pembahasan serta penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Tahun 2027. Yassierli berharap seluruh pemangku kepentingan di daerah dapat terus memperkuat dialog sosial yang konstruktif, terbuka, dan berorientasi pada kepentingan bersama.

​Ia menegaskan agar Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota bersama para Bupati dan Wali Kota menjalankan perannya secara optimal dengan mengedepankan musyawarah serta objektivitas. Dalam prosesnya, perumusan upah tersebut diharapkan mampu mempertimbangkan kondisi perekonomian nasional maupun karakteristik ekonomi tiap-tiap wilayah, yang meliputi kemampuan dan keberlanjutan dunia usaha, tingkat produktivitas, inflasi, hingga kebutuhan hidup pekerja.

​”Kebijakan pengupahan harus bisa menjaga keseimbangan antara perlindungan serta peningkatan kesejahteraan pekerja dengan kelangsungan bisnis dan penciptaan lapangan kerja. Kita tidak ingin aturan ini justru menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha ataupun mengurangi daya beli pekerja untuk meraih kehidupan yang lebih layak,” jelasnya.

​Yassierli menekankan bahwa dialog sosial harus menjadi fondasi utama dalam setiap tahapan penetapan upah minimum. Ia menilai, perbedaan pandangan antarunsur hendaknya tidak memicu pertentangan, melainkan menjadi ruang untuk mencari titik temu serta merumuskan kesepakatan yang adil dan dapat dijalankan bersama.

Selain mengedepankan musyawarah, sinergi antarpemerintah juga dinilai krusial. Yassierli mengingatkan bahwa pemerintah pusat dan daerah memikul tanggung jawab kolektif guna memastikan kebijakan pengupahan berjalan sesuai regulasi yang berlaku, tanpa mengabaikan dinamika ekonomi terkini.

​”Pada akhirnya, keberhasilan kebijakan ini tidak hanya diukur dari besaran kenaikan upah, tetapi juga kemampuannya meningkatkan kesejahteraan pekerja, menjaga keberlangsungan usaha, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja,” ujarnya.

​Yassierli mengajak seluruh pemangku kepentingan menjadikan penyusunan UMK dan UMSK 2027 sebagai momentum strategis dalam memperkuat hubungan industrial yang harmonis, dinamis, berkeadilan, dan berkelanjutan.

​”Kesejahteraan buruh harus terus diperjuangkan, dunia usaha harus tetap tumbuh, dan kesempatan kerja harus semakin terbuka,” pungkasnya.

​Biro Humas Kemnaker

Red

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Latest Posts