Global Cyber News| Pemerintah menghimbau masyarakat saat ini untuk bisa hidup berdampingan dengan pandemi Covid-19. Imbauan ini merujuk pada rekomendasi WHO yang menyatakan bahwa penyakit yang telah menjadi pandemi global tidak akan bisa hilang dalam waktu singkat. Maka, seluruh negara diharapkan dapat menyesuaikan kehidupan normalnya dengan Covid-19 hingga vaksinnya ditemukan.
Dalam konferensi pers yang diikuti oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa pada Kamis, 21 Mei 2020 terkait dengan apa yang bisa dilakukan oleh negara dalam pengendalian Covid -19 adalah dengan tidak menambah penularan atau semaksimal mungkin mengurangi penularannya.
Sebagai indikator untuk mengetahui sejauh mana virus ini menyebar, maka satu negara bisa melihatnya dengan menggunakan Basic Reproduction Number (R0). R0 adalah angka yang menunjukan daya tularnya bakteri atau virus terhadap orang lain. Angka R0 yang ditetapkan WHO untuk Covid-19 diseluruh dunia ini antara 1,9 – 5,7. Angka R0 di Indonesia secara nasional masih diangka 2,5 artinya satu orang bisa menularkan ke 2 sampai 3 orang.
“Tugas kita adalah bagaimana pada waktu tertentu kita bisa menurunkan R0 itu dari 2,5 menjadi dibawah 1, artinya tidak menularkan kepada orang lain,” ujar Menteri Suharso.
Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menekan angka R0 ini dengan kebijakan sosial seperti Pembatasan Sosial Berskala besar (PSBB) dan dengan menerapkan protokol kesehatan. WHO mensyaratkan jika R0 pada waktu tertentu (Rt) selama 14 hari harus dibawah angka 1, maka sudah memenuhi syarat pertama.
Indikator kedua yang perlu diperhatikan ialah indikator sistem kesehatan. Seberapa banyak fasilitas kesehatan yang disediakan pemerintah untuk pelayanan Covid-19 apabila ada penularan baru.
“Indikator sistem kesehatan ini benar-benar tersedia atau tidak. Jumlah pasien baru harus lebih kecil dari kapasitas kesehatan yang disediakan. Artinya jumlah fasilitas kesehatan besarnya 60% dari jumlah pasien baru. Hal ini juga menjadi penentu pengurangan PSBB,” ungkap Menteri.
Indikator ketiga adalah surveilans dengan melakukan tes kesehatan secara masif. Tes masif kesehatan di Indonesia termasuk yang terendah di dunia dengan angka 743 per 1 juta penduduk atau baru 202.936 orang yang dites.
“Diharapkan dalam satu bulan kedepan kita bisa melaksanakan tes massif ini hingga 10 ribu per hari sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk melakukan tes mandiri secara cepat dan masif” ungkap Menteri.
Jika ketiga indikator ini sudah menunjukan perbaikan maka pemerintah baru bisa memutuskan pengurangan PSBB atau tidak. Tugas untuk menekan penyebaran virus Covid-19 ini bukan semata-mata menjadi pekerjaan pemerintah saja namun juga semua masyarakat.
“Mari kita sama-sama bekerja sama, bergotong royong, concern untuk menurunkan angka R0. Bukan hanya pemerintah saja yang bekerja memberikan kebijakan, tetapi semuanya berpulang kepada diri kita untuk menghadapi kehidupan normal baru,” kata Menteri
Menteri Suharso juga menyampaikan bahwa Bappenas telah menyiapkan dashboard untuk kabupaten dan provinsi di Indonesia yang memperlihatkan perkembangan R0-nya. Dengan dashboard tersebut maka akan terlihat mana daerah yang boleh melakukan pengurangan PSBB mana yang tidak. Tentunya diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu.
“Saat ini R0 Indonesia sudah mendekati 1, dan dilihat dari provinsinya yang sudah bagus itu DKI Jakarta” tutup Menteri.
Kamis, 21 Mei 2020
Tim Komunikasi Publik
Kementerian PPN/Bappenas
Red.
