Global Cyber News| Jayapura – Pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020, bertempat di Aula Rastra Samara Polda telah dilaksanakan kegiatan Coffee Morning dalam rangka Persiapan Pilkada Serentak di Provinsi Papua Tahun 2020 yang dipimpin oleh Kapolda Papua .
Hadir dalam kegiatan :
Kasdam XVII Cenderawasih, Kabinda Papua, PJU Polda Papua, Pabandya Bakti Sterdam XVII/Cenderawasih, Asops Kasdam XVII/Cenderawasih, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua, Staf Kepresidenan Deputi V Bidang Politik Hukum, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Papua, Ketua Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Papua, Komisioner KPU Provinsi Papua, Anggota Komisioner Bawaslu Provinsi Papua Divisi Penindakan Pelanggaran, Ketua FKUB Provinsi Papua, Ketua PGGS Kota Jayapura, Wakil Ketua Majelis Budayana Provinsi Papua, Tamu undangan yang hadir sekitar 50 orang.
Berkaitan kesiapan Polda Papua dalam pengamanan Pilkada serentak di Provinsi Papua Tahun 2020, bahwa dalam catatan kami di 11 Pilkada Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 yaitu Kab. Keerom, Kab. Nabire, Kab. Supiori, Kab. Mamberamo Raya, Kab. Yalimo, Kab. Peg. Bintang, Kab. Asmat, Kab. Boven Digoel, Kab. Merauke dan Kab, Waropen.
Tahapan dan jadwal Pilkada 2020 menurut PKPU No. 5 Tahun 2020 adalah 15 Jan s/d 28 Feb 2020 (Pembentukan PPD), 15 Feb -21 Maret 2020 (Pembentukan PPS), 15 Juni – 14 Juli 2020 (Pendaftaran pemutakhiran dan penyusunan Daftar Pemilih), 4 – 22 Sep 2020 (Pendaftaran, Verivikasi dan Riksa Kesehatan Paslon Kepala Daerah), 23 – 24 Sep 2020 (penetapan dan pengundian nomor urut Paslon kepala daerah), 26 Sep – 5 Des 2020 (Masa Kampanye), 6 – 8 Des 2020 (masa tenang), Rabu 9 Des 2020 (pemungutan suara), 9 – 15 Des 2020 (rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara), mengikuti jadwal MK (penyelesaian Sengketa di MK. Semuai ini memerlukan pengamanan sehingga perlunya bantuan-bantuan dari Pemerintah dan TNI.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua MUSA ISIR, S.Sos, M.PA menyampaikan permintaan maaf karena Bapak Gubernur Papua tidak bisa hadir dikarenakan ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan terkait rencana kunjungan Menteri. Kita tentunya mengucapkan syukur kepada Tuhan karena sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan ditengah-tengah Pandemi Covid-19 ini, kebetulan kami Provinsi Papua akan menghadapi Pemilukada serentak tahun 2020 di 11 Kabupaten.
KPU dan Bawaslu pada hukumnya mempunyai hak Independen tetapi yang mengikuti dan mengawali serta membantu adalah dari pihak TNI dan Polri ataupun Instansi terkait lainnya, penyelenggaraan Pemilukada tahun 2020 ini kita menghadapi banyak persoalan salah satu yang kita hadapi adalah kewajiban Pemerintah Pusat dan Daerah yang mana tentang persiapan personil dan kami Pemerintah Daerah selalu siap membantu KPU dan Bawaslu tentang kekurangan yang bisa bantu oleh kami.
Ada hal-hal yang tidak bisa dipungkiri dari tahapan adalah semacam Covid-19, selain menyelenggarakan pemilihan ada juga tahapan menyiapkan regulasi tahapan dengan mengikuti Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang tahapan yang mana tidak ada yang bisa menghentikan pemilihan kecuali bencana dan masalah kekurangan anggaran operasional.
Yang harus kita pikirkan adalah ada 11 Kabupaten yang melakukan PSU atau tidak itulah yang harus kita pikirkan juga dan harus didiskusikan dari tingkat Provinsi sampai dengan tingkat Pusat, pasti ada saja kesalahan yang terjadi di tengah-tengah Pemilukada ini dan juga kita harus melakukan koordinasi dengan 11 Bupati di 11 Kabupaten tersebut.
Anggaran akan bertambah juga karena kelengkapan di TPS dan biaya distribusinya juga untuk Anggaran KPU tidak diperkenankan untuk belanja modal kalau begitu KPU Daerah harus menyampaikan kepada KPU pusat selanjutnya di sampaikan kepada Presiden RI, KPU harus bekerja keras berkoordinasi dengan TNI-Polri apabila situasi tidak normal di daerah.
Mengenai logistik tahapan di tentukan oleh KPU pusat dan KPU Daerah hanya Mengawasi dan Pemerintah Papua juga sudah menyiapkan sejumlah anggaran kepada KPU Daerah sehingga proses koordinasi berjalan dengan baik, tugas ini harus sama-sama kita kompulir sehingga bisa berjalan dengan baik.
Untuk unsur-unsur yang lain tentang penyelenggaraan pemilu adalah selain TNI-Polri yaitu melakukan sosialisasi tentang pemilihan kepada masyarakat tetapi kita semua harus tetap melakukan koordinasi satu sama lain sehingga semoga saja tidak akan ada pemilihan suara ulang.
Tentang APD Covid-19 apakah KPU menyiapkannya untuk Panitia penyelenggara Pemilukada, ini semua harus dipikirkan secara bersama-sama karena ini ditengah-tengah Pandemi Covid-19 dan untuk tahapan ada beberapa Kabupaten yang menyampaikan bahwa mereka membutuhkan bantuan dari Pemerintah Provinsi Papua, sedangkan kami memberikan dukungan jika ada masalah yang tidak bisa diatasi oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota seperti pembiayaan transportasi darat maupun laut bagi Kabupaten yang membutuhkan pendampingan.
Ketua KPU Provinsi Papua THEODORUS KOSSAY, S.S, M.Hum menyampaiakan terimakasih kepada Bapak Kapolda Papua karena mengundang kami semua, saya mau menyampaikan beberapa hal terkait klarifikasi kesiapan kita KPU Papua sampai dimana yang pertama adalah PKPU nomor 5 tahun 2020 sudah keluar terkait program tahapan dan jadwal.
Nantinya kami semua harus menggunakan masker atau APD, karena sudah dimasukkan ke dalam penentuan anggaran Operasional dan jika kita tidak mengikuti protokol kesehatan maka akan terkena sanksi penyelenggara juga menggunakan APD.
PPS dan PPD sudah dibentuk tetapi nanti baru dilakukan pelantikan berikutnya KPU harus melakukan pelantikan melalui online, tugas melakukan verifikasi faktual kepada tahapan calon, rekrutmen PPDP dilakukan 24 Juni s/d 15 Juli.
Pemilihan umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis.
Jika KPU mengumumkan tidak memenuhi syarat verifikasi faktual kemudian cara kerja KPU sudah kami sampaikan bahwa akan ada Kampanye, rekrutmen KPPS dan pemungutan suara di tanggal 9 Desember 2020 jika tanggal 21 Maret 2020 KPU akan menghentikan seluruh distribusi Anggaran dan distribusi anggaran sudah terdistribusikan dibeberapa Kabupaten/Kota tetapi ada Kabupaten juga yang belum tersalurkan.
Ada juga yang transfernya di bahwa 40%, kita harus melakukan pemutakhiran data mudah-mudahan saja tidak ada daerah yang PSU, KPU dibina untuk harus profesional, KPU harus memiliki integritas, keputusan tertinggi ada didalam Rapat Pleno, keputusan tertinggi tidak bisa diputuskan oleh Ketua KPU daerah, penyelenggara harus profesional dan anggota KPU juga mengikuti beberapa kali program pembelajaran mental.
Tentang DPT khusus untuk 11 KPU ada 4.915 ini mengalami penambahan DPT ketika Covid-19 dan juga bertambah karena TNI-Polri yang sudah purna tugas ataupun diindakasi permainan di wilayah tersebut, logistik ada dua bagian yaitu pengadaan logistik APD yang ditanggung oleh APBN dan sudah di distribusikan ke rekening masing-masing KPU Kabupaten dan jika Pemerintah daerah ingin membantu atau mensupport tidak bisa membantu berupa uang tetapi benda seperti APD ataupun Masker.
Komisioner Bawaslu Provinsi Papua Divisi Humas dan Hubal RONALD M. MANOACH, ST smenyampaiakan Sinegritas Bawaslu dan Kepolisian Gakkumdu, Blokade Mobilisasi Massa daerah perbatasan Kabupaten/Kota, Menindak Penyelenggara yang tidak berintegritas, Pencegahan dengan Babinkamtikmas, Peningkatan perlindungan keamanan pada daerah rawan, Patroli Money Politic, Patroli Media Sosial, Supervisi Terpadu (Bawaslu, KPU dan Kepolisian)
Anggota Komisioner KPU Provinsi Papua Devisi Sosialisasi, Pendidikan, Pemilih dan Partisipasi Masyarakat ADAM ARISOY, SE, menyampaiakan bahwa kami sudah melakukan perekrutan PPS, PPDP semua proses tahapan kami jalankan dengan protap protokol Kesehatan, dan saat ini KPU telah melakukan verifikasi aktual, kami memprediksi ada 2 kab yang mempunyai masalah keuangan yaitu kab. Kerom dan waropen kami sudah berupaya agar ditambahkan Anggaran ini.
Tanggal 9 Desember 2020 kami tetap melakukan pilkada serentak 11 kabupaten, ada kendala disaat verikasi faktual PPS tidak bisa menemukan pendukungnya, Agar para calon bisa menyiapkan para pendukungnya. Logistik sudah kami rencanakan pengiriman sehingga distrisbusikan 3 hari sudah berada di kantor Distrik, ada kabupaten yang akan terjadi kendala dalam distribusi yaitu kab. Supiori, Pegubin.
Ada TPS rawan yang tersebar di 11 Kabupaten akan ada mobilisasi masyarakat yang besar dalam pelaksanaan pemungutan suara, kami harapkan agar pihak kepolisian mewaspadai ini yaitu Kab. Kerom, Waropen, Nabire dan Kita juga mengantisipasi adanya PSU yang akan terjadi. Kami juga mengalami kendala dalam SDM kita tidak bisa mencari Petugas PPD dan PPS yang memenuhi syarat, karena kebanyakan Petugas PPS dan PPD sudah pengalaman 2 kali, karena petugas ini tidak boleh melakukan lebih 2 kali.
Karo Ops Polda Papua KOMBES POL. GATOT HARIWIBOWO, S.IK, M.AP, menyampaiakan bahwa berdasarkan pengalaman Pelaksanaan Pilkada di Paniai yang waktu itu kami akan memonitor beberapa kegiatan di sana hampir saja terjadi masalah cukup besar untung saja pihak KPU dan Bawaslu bisa segera memutuskan apa yang seharusnya ditegakkan.
Yang menjadi kendala di lapangan pada saat pemilu yaitu kendala Miss Communication antara pihak KPU dan Bawaslu serta ada campur tangan dari oknum-oknum yang mau merusak stabilitas keamanan pada saat Pemilukada, yang saya mau bahwa kita semua harus bersinergi antara TNI-Polri ataupun instansi lain.
Ketua Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Papua FRITS BERNARD RAMANDEY, S,sos, MH, menyampaiakan bahwa Jika ada TNI Polri yang terlibat dalam pemilihan umum harus segera Bawaslu melakukan klarifikasi kemudian yang paling rawan adalah tentang rasis ini akan menjadi potensi baru dalam pilkada nanti karena itu KPU Provinsi Papua akan menambahkan catatan penting.
Segera mengecek konflik-konflik antara TNI Polri dan Masyarakat maupun TNI dan Polri sendiri yang berseteru tegang seperti contohnya di Mamberamo raya, itu sebenarnya harus ada penyelesaian Sehingga situasi kembali kondusif.
Asisten Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Papua FERNANDES JAYA BONAY, menyampaiakan bahwa kita harus membicarakan tentang Masalah APD apakah akan dibebankan kepada pemerintah daerah atau penyelenggara kita harusnya membicarakan masalah ini dari awal karena ini adalah merupakan masalah yang serius.
Membicarakan untuk memutuskan suatu kebijakan saran kami untuk Pemerintah Daerah bisa menyelenggarakan acara yang serupa yang mendiskusikan tentang masalah-masalah yang dapat kita deteksi, Jika masih ada masalah tentang APD kita harus membicarakan lebih awal sehingga masalah tidak adanya APD tidak bisa menjadi kendalanya lagi
Anggota Komisioner Bawaslu Provinsi Papua Divisi Penindakan Pelanggaran AMANDUS SITUMORANG, SH., MH menyampaiakan bahwa Bawaslu Provinsi segera membentuk tim kami sudah melaksanakan rapat perdana suatu penyerahan SK kemudian kami membahas program yang jelas inilah program yang telah disampaikan oleh kepala Kesbangpol tadi yang mana meminta pendampingan dan tentunya dalam pelaksanaannya ada Bawaslu yang aktifkan maka kami yang akan mengambil alih atau adanya pelanggaran yang lintas wilayah itu.
Pemerintah Provinsi Papua perlu juga diketahui terkait dengan kasusnya di Kab6 Asmat kami sudah klarifikasi ada orang yang diduga terlibat pemilihan umum dan sudah kelar kami telah merekomendasikan ke komisi juga terkait dengan TNI-Polri juga sama tetapi ada yang diduga melakukan pelanggaran akan kami tindak tegas.
Tetapi ada beberapa program yang kami temukan bahwa beberapa yaitu penanganan kami sampaikan ke jajaran untuk harus siap bekerja dengan giat dan tetap semangat biarpun ditengah tengah pandemi Covid-19 ini.
Ketua FKUB Pdt.LIPIYUS BINILUK, M.Th, menyampaiakan bahwa Di dalam internal selalu harus ada komunikasi bicara semua fungsi kerja dan tugas pokok supaya produk yang kita keluarkan masyarakat bisa menikmati dan mengilhaminya dengan baik.
Tadi kita sampaikan bahwa akan melakukan pelatihan atau training kepada anak-anak buahnya jangan terjadi miss komunikasi bahwa KPU menjalankan tugasnya sendiri dan kewajibannya sendiri itu adalah merupakan potensi konflik transparansi hal yang penting untuk membuat Pemilukada berkualitas itu butuh transparansi.
Kami semua FKUB dan PGGP biasanya melaksanakan Doa bersama rutin setiap bulannya pada tanggal 10 pukul 22.00 WIT, dilakukan setiap bulan dan juga untuk sampai saat ini saya lihat bahwa diskusi sampai hari ini baik dan bagus serta bisa membantu kita dalam mensukseskan Pilkada kedepannya.
Dalam kesempatannya Kapolda Papua mengatakan bahwa Sudah ada koordinasi antara Departemen Dalam Negeri dengan Menteri Keuangan dan seharusnya KPU dan Bawaslu bisa saling koordinasi guna terbangunnya komunikasi antara kedua instansi harapan dari Staf Kepresidenan bahwa mungkin mengenai masalah penyuratan kepada Menteri bisa di distribusikan kepada Kantor Staf Kepresidenan juga sehingga dari Kantor Kepresidenan bisa membantu memberitahukan kepada Presiden RI agar menyelesaikan masalah ini.
Aparat keamanan dan penyelenggara diperlukan transparansi sehingga Pilkada betul-betul berkualitas artinya apa yang sudah disusun dan dirancang oleh negara dikomunikasikan dan terbuka sehingga kita berjalan dengan baik.
Memang dijelaskan panjang lebar bahwa untuk mengantisipasi terjadinya adalah upaya pencegahan yang harus dilaksanakan bersama dan terpadu agar bisa mendeteksi terjadinya komplit komplit yang bisa mengakibatkan terjadinya pemilihan suara ulang yang berkaitan dengan anggaran tidak bisa diblok karena sudah terjadi di beberapa pihak yang diingatkan bahwa perlu dilakukan adanya pendekatan antara penyelenggara dan para Bupati karena ada pembatasan pandemi Covid-19.
Presiden Republik Indonesia mengingatkan jangan sampai karena adanya Pemilukada maka terjadinya ledakan cluster terbaru di dalam pemilihan tersebut dijelaskan juga bahwa pembatasan ini jumlah pemilih berjumlah 800 menjadi 500, semua kita sepakat bahwa kita dalam penyelenggaraan Pilkada akan melakukan sesuai protokoler kesehatan covid 19 dan ada beberapa wilayah yang menjadi atensi sudah dimasukkan dalam daftar dan langsung akan cepat ditindak oleh kami dibantu oleh rekan-rekan dari TNI.
Tadi ada yang masukan dari Bawaslu katakan mau menggandeng Babinsa dan Babinkamtibmas bagi saya itu tidak masalah yang penting jangan ada unsur-unsur yang membangun pola pikir masyarakat bawah ada suatu kecurangan yang mau dilakukan antara pihak penyelenggara dan pihak keamanan, menyangkut APD mungkinkah bisa membangun sinergitas yang baik dengan tim gugus tugas dalam artian BNPB, kesiapan lain dari Pemda untuk menanggapi tahun 2021 tetapi dia hari hari ini kita sedang menanggapi evaluasi otsus 2020 dan sosialisasi transformasi sistem politik untuk suksesi kepemimpinan ke depan.
Kodam XVII Cenderawasih siap bersinergi dengan semua unsur baik Polri, Bawaslu ataupun KPU dan selama ini TNI telah membantu kami dengan banyak personil di Distrik-distrik yang terpencil TNI-Polri solid dan bersinergi dengan baik pasti Negara aman.
Kasdam XVII Cenderawasih BRIGJEN TNI BAMBANG TRISNOHADI, menyampaiakan bahwa
dari Kodam XVII Cendrawasih siap membantu Polri untuk mengamankan Pemilukada, kami tidak ingin di daerah-daerah yang sudah masuk dalam zona hijau tidak terjadi masalah yang akan mengganggu stabilitas keamanan dan kami mau mensukseskan jalannya Pilkada serentak tahun 2020.
Kami kemarin melaksanakan rapat evaluasi yang dipimpin oleh bapak Pangdam yang mana salah satu agenda membahas tentang Pilkada serentak dan kami siapkan personil kami berjumlah 2.400 untuk membantu mengamankan jalannya proses Pemilukada tahun 2020 di Provinsi Papua dibantu juga dengan rekan-rekan TNI dari angkatan udara dan angkatan laut.
(Humas Polda Papua)
Red.
