Global Cyber News.Com|Jayapura – Pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 pukul 15.54 WIT, bertempat di Ball Room Swiss Bell Jalan Pasifik Permai Dok II Jayapura, Wakapolda Papua Brigjen Pol Matius D. Fakhiri, S.I.K menghadiri Rapat Kerja Daerah Bupati dan Walikota Se- Provinsi Papua Tahun 2020.
Adapun tema dalam kegiatan tersebut yakni Sinergitas penyelenggara pemerintahan antara pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten /kota dalam rangka penanganan covid-19 pendapatan OAP dan Pilkada 11 Kabupaten. Kegiatan dipimpin langsung oleh Menteri PMK Prof.Dr. Muhadir Efendi dan didampingi oleh Wakil Gubernur Provinsi Papua Klemen Tinal, S.E.,MM.
Turut hadir dalam kegiatan yakni Pj. Sekda Provinsi Papua Doren Wakerkwa, SH, Kajati Papua Robert Sitinjak,S.H.,MS.i, Dir Intelkam Polda Papua Kombes Pol Guntur Agung Supono, S.I.K.,MS.i, Aster Kodam XVII Cedrawasih Kolonel Inf.Wempi Ramanday, para Bupati Se provinsi Papua atau yang mewakili, para Kapolres jajaran Polda Papua yang wilayahnya melaksanakan Pilkada, Kepala dinas UKM Provinsi Papua Hans Himber,S.E.,MM, Ketua KPU Provinsi Papua Theodorus Kossay,SS.,M.Hum, Bawaslu Jayapura diwakili Oleh Jamaludin Kado Rua,S.H.,MH, Danlantamal Jayapura diwakili oleh Letkol Laut Suryanto Hadi Widodo, Danlanud Jayapura diwakili oleh Kol Adam Sebastian, Kepala dinas Sosial Provinsi Papua Ribka Haluk, Kepala badan kepegawaian daerah Provinsi Papua Drs. Nicko Wenda, MM dan Serata para SKPD dan tamu undangan lainnya.
Wakil Gubernur Papua dalam kesempatannya mengatakan perkembangan situasi Global nasional khususnya di Provinsi Papua, WHO mengumumkan Pandemi Covid-19 adalah pandemi global pada 11 Maret 2020. Analisis data perkembangan Covid-19 di Papua pada tanggal 23 November 2020 yaitu Sembuh 8.445 Orang, meninggal 192 orang dan dirawat 2.720 orang.
Peran pemerintah dalam penyelenggara Pilkada serentak tahun 2020 di Provinsi Papua yakni menjamin ketersediaan anggaran, Menjaga stabilitas politik dan keamanan, Menajaga netralitas ASN dan memberikan data penduduk potensial pemilih atau pemilihan (DP4) Kepada KPU.
Kebijakan pemerintah dalam Pilkada sertak 2020 di Provinsi Papua salah satunya yakni mendukung penyediaan DP4 optimalisasi dan pencetakan KTP -E serta antisipasi penertiban surat keterangan bagi masyarakat yang belum direkam E- KTP
Menteri PMK dalam kesempatannya mengatakan sesuai Visi dan misi Presiden Republik Indonesia Tahun 2020 – 2024 bahwa terwujudnya Indonesia yang maju yang berdaulat mandiri dan kepribadian beralaskan Kegotong Royongan, Peningkatan kwalitas manusia Indonesia yaitu strukutur ekonomi yang produktif mandiri dan berdaya saing.
Pembangunan yang merata dan berkeadilan yaitu bagaimana mencapai lingkungan hidup yang berkemajutan, Kemajuan budidaya yang mencerminkan kepribadian bangsa yang didalamnya terdapat unsur unsur yaitu Penegakan sistim hukum yang bebas korupsi,bermartabat dan terpercaya, perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga, pengelolah pemerintahan yang bersih efektif dan terpercaya dan Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka kesatuan Republik Indonesia.
Dir intelkam Polda Papua dalam kesempatannya mengatakan dari data gangguan Kamtibmas pada tahun 2019 hingga 2020 yaitu terjadi penurunan antara lain pada tahun 2019 sebanyak 50,2% sedangkan di tahun 2020 terjadi penurunan yaitu 45,4%.
Perbandingan jenis kejahatan pada tahun 2019 sampai 2020 antara lain yaitu Kejahatan kovesional pada tahun 2019 sebanyak 8.288 mengalami penurunan di tahun 2020 yaitu 6.423 kasus dan Kejahatan merugikan negara pada 2019 sebanyak 198 dan pada 2020 menurun hingga 44 kasus.
Tahapan Pemilukada 2020 di 11 Kabupaten Kota di Provinsi Papua yaitu tanggal 6-8 Desember 2020 yaitu masa tenang dan distribusi logistik pemilu. Tanggal 9 Desember 2020 pemungutan suara sekaligus rekapan tingkat TPS. Tanggal 10 – 14 rekapan tinggkat PPK dan tanggal 13-17 Desember Rekapan tingkat Kabupaten. Jumlah daftar atau Pemilih tetap (DPT ) di 11 Kab/kota di Provinsi Papua yaitu sebanyak 1.083,018 Pemilih dengan jumlah TPS sebanyak 3.601.
Upaya Polda Papua dalam melakukan pengamanan antar lain membuat Jukrah ke jajaran yang melaksanakan pilkada, Penunjuk Pamwatwil untuk memback Up Polres yang melaksanakan PAM Pilkada, Pemanfaatan kendaraan dinas Polres untuk mendukung wilayah yang melaksanakan pilkada dan mengirimkan Pasukan BKO di Polres dan Polda terdekat.
Aster Kodam dalam kesempatannya mengatakan secara umum akar permasalahan di Papua mencakup beberapa aspek yaitu Keamanan teritorial dan Faham Radikalisme. Ancaman kondisi di Papua dari aspek pertahanan yakni Konflik internal meliputi perang suku dan vertikal antara lain ganguan KKB dan Referendum.
Jayapura, 24 November 2020
(Humas Polda Papua)
Red.
