Global Cyber News.Com|Membangun kesadaran dan kepedulian serta pemberdayan itu tujuan utamanya adalah untuk kemandirian. Karena melalui kesadaran, lalut kepedulian hingga mampu memiliki sikap kemandirian baru setiap individu akan mempunyai inisuatif yang kreatif untuk membebaskan dirinya — tentu idealnta dapat membebaskan pula orang lain — dari sikap terjajah atau ketergantungan dari pihak lain.
Kiranya begitulah kemuliaan dari kandungan inti dari alenia pembujaan UUD 1945 yang dipasatkan pada sila-sila Pancasila yang acap disebut bernilai luhur oleh seganap warga bangsa — bukan warga begara lho — Indonesia yang sejati.
Oleh karena itu, segenap warga bangsa Indonesia akan merasa dikhianati oleh warga bangsa Indonesia yang melakukan penyimpangan dari apa yang ternyat dalam UUD 1945 yang asli serta Pancasila, baik sebagai ideologi bangsa maupun sebagai ideologi negara.
Atas dasar itulah kaum pergerakan yang sejati berpijak untuk menjaga setiap gerak siapapun yang melakukan penyekewengan — apalagi pengkhianatan — terhadap kesepakatan bersama itu yang harus ditaati xan dipatuhu untuk kemudian diimplementasikan dalam tata kehidupan, apalagi bagi aparatur negara dan pemerintah dalam melaksanakan amanah rakyat.
Amanah itu sendiri merupakan miliki rakyat yang dipercayakan kepada wakil rakyat untuk menentukan sekalugus menerapkan seorang pemimpin yang secara keseluruhan bertanggung jawab atas semua yang dilakukan bersama aparatur yang ada dibawah kepemimpinannya. Sehingga untuk setiap aparat yang melakukan kesalahan atau penyimpangan dari apa yang dianggap tidak mencerminkan amanah yang telah sebagai mandat dari rakyat itu, maka untuk mereka patut diberikan sanksi. Maka itu pula, rakyat tak boleh lengah dan melakukan pembiaran terhadap prilaku culas, tidak senonoh atau bahkan menyimpang serta khianat pada amanah yang diberikan oleh rakyat.
Jika tidak pula digubrik, maka rakyat pun patut mencabut mandat yang telah diberikan itu agar dapat dijalankan sebagaimana mestinya.
Jadi sijao kritis rakyat itu harus dibangun dengan cara bertahap. Yaitu penyadaran, kepedulian serta pemberdayaan untuk memiliki kemanxirian sijap yang kritis, idealis, kreatif dan inovatif serta inventif demi dan untuk tercapainya cita-cita luhur bangsa, bukan untuk orang per orang maupun kelompok tertentu semata, seperti yang tampak mulai bergeser dari nilai-nilai Pancasila, utamanya keadilan sosial yang tidak dilakukan bagi segenap rakyat –tumpah darah — bangsa Indonesia.
Atas dasar keadilan sosial itu pula banyak warga bangsa Indonesia menolak untuk disamakan hak-haknya dengan warga negara Indonesia. Maka itu istilah pribumi dalam memahami nilai yang dikandung oleh UUD 1945 pun, harus disadari dan dimengerti ubtuk dapat diimplementasikan dalam tata kehidupan, baik pada ratanan berbangsa maupun bernegara.
Topik ini akan menjadi alternatif pilihan serta tawaran dalam seri diskusi khusus bagi segenap aktivis pergerakan di Jakarta pada kesempatan betikutnya. Sedangkan untuk waktu dan tempat akan sangat tergantung juga dengan situasi pandemi Covid-19 yang belum juga bisa dijinakkan. Atau lebih tepat kita redakan keganasannya.(Jacob Ereste)
Jakarta, 18 Mei 2021
Red.
