Global Cyber News.Com|Law Justice,
Rabu, 02/06/2021
Bupati Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT), Amon Djobo menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat marah-marah terhadap Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini terkait proses penyaluran bantuan program keluarga harapan atau PKH yang tidak sesuai aturan. “Penanganan ada di bawah pemerintah [daerah] bagaimana dia bilang [DPRD], menteri bodoh betul. Masih baik Ibu Khofifah. Pantas model begitu tempat itu korupsi, KPK tangkap lagi, Nanti saya suruh kasih tahu dia,” kata Amon kepada sejumlah staf Risma melalui rekaman video yang dilihat Bisnis, Rabu (2/6/2021).
Adapun, penyaluran PKH itu berkaitan dengan bantuan untuk korban bencana badai Seroja pada awal April 2021.
Hanya saja, penyaluran PKH itu diserahkan oleh ketua partai politik bukan oleh pemerintah daerah. Hal itu yang kemudian menyulut amarah Amon seperti terlihat jelas dalam potongan video yang beredar belakangan.
“Sembarang saja itu, jangan pakai politik-politik model begitu. Dia tidak tahu proses bantuan, pola penanganan atau teknis penangan ini sampai bawah. Mulutnya lebih cepat dari pikiran. Menteri model apa begitu, dia tidak pernah datang ke Alor kok,” kata dia.
Pada akhir video itu, Amon meminta sejumlah staf Risma untuk kembali pulang ke Jakarta. Dia juga mengatakan bakal bersurat ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait dengan peristiwa tersebut.
“Ini bantuan itu kalian caplok dari pengurus PKH baru bilang presiden perintah, dia bagi dari mana itu model baru itu. Menteri juga ngomong begitu berarti dia tidak mengerti pola bantuan. Menteri bodoh,” kata dia.
Video Bupati Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT), Amon Djobo memarahi staf Kementerian Sosial viral di media sosial. Video Bupati Alor marah-marah itu diunggah Wasekjen BPL PB HMI 2008-2010, dan Ketua Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Belu NTT 2008 di akun Twitter @Munir_Timur pada Rabu (2/6/2021). Pada rekaman tersebut, Amon murka dan marah-marah kepada Menteri Sosial Tri Rismaharini. Hal ini lantaran pembagian Program Keluarga Harapan (PKH), menurutnya, melangkahi pemerintah daerah, karena penyalurannya dilakukan oleh DPRD Alor.
Padahal, program bantuan ini berada di bawah pemerintah.
Pada video itu, staf Kementerian Sosial yang duduk di hadapan Amon diam saat dimarahi. Bahkan, bupati mengancam akan melempar mereka dengan kursi dan menyuruh keduanya untuk pulang ke Jakarta. “Menteri model apa itu. Dia tidak pernah ke Alor kok. Emang PKH itu DPR yang urus, saya mau tanya dulu,” ujar Amon.
“Dia hanya bisa tanam bunga, pohon di Surabaya. Tahu apa dia,” lanjutnya.
Sang bupati memerintahkan petugas Kemensos pulang, dan akan menyurati Presiden. Kemudian, Bupati Alor menyebut bahwa PKH adalah program bantuan dari pemerintah pusat untuk keluarga miskin.
“Ini di bawah pemerintah. Bagaimana dia bilang DPR? Menteri mana itu? Pantas model gitu, tempati itu korupsi,” tukas Amon. Sang bupati kemudian membandingkan Risma dengan eks Mensos Khofifah Indar Parawansa, yang menurutnya, lebih bagus.
“Masih lebih baik Ibu Khofifah. Besok kamu pulang saja, berarti kau tidak ikhlas datang ke Alor. Kau pergi tanya presiden, dan gubernur. Kamu tidak menghargai pemerintah, DPR mana itu?” tambah bupati. Di akhir video, Bupati Alor mengingatkan para pejabat untuk berpikir sebelum berbicara, karena warga di daerah tidak bodoh.
Red.
