Global Cyber News.Com| -Medan I Baju baru 100 anggota DPRD Sumatera Utara yang akan digunakan tahun 2022 senilai Rp.1,1 miliar lebih untuk tiga pasang, itu dinilai jauh dari manusiawi dan tidak mencerminkan rasa keadilan sosial.
“Ini namanya sudah melukai hati rakyat, apalagi di saat masa pandemi covid-19 ini, dimana ekonomi rakyat sudah hancur-hancuran, Seharusnya pembelian baju baru ini bisa dilakukan penghematan,” ucap Ketua Lembaga Pemantau Pemerintahan dan Pemilu Sumatera Utara (LP3SU), Salfimi Umar dan Ketua DPD Badan Penelitian Aset Negara (BPAN) Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) Provinsi Sumut, Benny Ade Kurnia yang dijumpai secara terpisah di Medan, Kamis (15/09/2021).
Menurut Salfimi Umar dan Benny Ade Kurnia, nilai Rp.1,1 miliar lebih untuk tiga pasang baru itu sudah sangat mahal. Kita tidak tahu dari mana bahan baju dan celana yang dibelinya itu.
Apakah ada unsur mark-up didalam pengadaan baju baru tersebut? Baik Salfimi maupun Benny Ade Kurnia menyatakan, kita lihat nanti untuk melihat benar tidaknya dugaan penggelembungan anggaran tersebut.
“Kalau perlu, nanti saya akan minta dukungan ke kantor Komisi Informasi Publik, untuk mengetahui anggaran pengadaan baju wakil rakyat Sumut secara detail,” tambah Salfimi.
Secara khusus, lanjutnya, ia juga akan menyurati Ketua DPRD terkait pengadaan baju baru anggota DPRD Sumut. Hal yang sama juga akan dilakukan DPD BPAN LAI Sumut.
Salfimi mengakui, soal pengadaan pakaian baru pimpinan dan anggota DPRD Sumut memang ada aturannya yang tertuang dalam anggaran. Namun mestinya, wakil wakyat Sumut itu punya ‘hati nurani’ karena dewasa ini rakyat sedang menderita di masa pandemii.
“Yah paling tidak dilakukan upaya penghematan sehingga ‘uang rakyat’ itu bisa dipakai untuk kebutuhan masyarakat lainnya yang sedang susah baik di pinggiran kota maupun di pelosok desa,” sambung Benny Ade Kurnia.
Keterangan dihimpun menyebutkan, bahwa tiga paket busana baru bagi anggota DPRD Sumut tersebut terdiri dari paket pertama bernama pengadaan pakaian dinas harian (PDH) senilai Rp.;260 juta, paket kedua bernama pengadaan pakaian sipil harian sebesar Rp.590 juta dan paket ketiga bernama pengadaan pakaian sipil harian (PSH) seharga Rp.295 juta. Jadi semuanya sebanyak Rp.1.145.000.000.
Bagaimana kelanjutan pengadaan pakaian baru bagi pimpinan dan anggota DPRD Sumut, akan dijajaki lebih lanjut. (pl)
Red. Pandi Lubis
