Global Cyber News.Com| Serdang Bedagai (31/12) : Membangun kesejahteraan tentu harus memprioritaskan program-program yang mendukung tercapainya tingkat kesehatan masyarakat yang baik. Ini dikatakan oleh Darma Wijaya, Bupati Serdang Bedagai. Menurutnya, masyarakat yang sejahtera merupakan fondasi untuk mewujudkan pembangunan di berbagai bidang. Hal tersebut menjadi alasan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai menjadikan optimalnya pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sebagai salah satu prioritas utama yang perlu mendapat perhatian serius.
“Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai menjadikan Jaminan Sosial Kesehatan sebagai hal mendasar yang harus dipenuhi untuk masyarakat. Kami berkomitmen mendukung terlaksananya Program JKN-KIS, dengan mendaftarkan dan membayarkan iuran JKN-KIS bagi penduduk Serdang Bedagai, juga dengan upaya mengoptimalkan Pelayanan di Fasilitas Kesehatan serta penegakan kepatuhan badan usaha di Serdang Bedagai”, pungkas Darma.
Dia mengatakan, masyarakat yang sehat dan religius merupakan salah satu poin yang terkandung dalam Sapta Dambaan (SAPDA), yaitu tujuh program andalan yang dicanangkan dirinya dan Wakil Bupati Adlin Umar Yusri Tambunan untuk membangun Serdang Bedagai.
“Program yang strategis dan bermanfaat luas seperti ini (red: program JKN-KIS) sejalan dengan visi Kabupaten yang Maju Terus: Mandiri, Sejahtera, dan Religius,” pungkasnya.
Menurut Bupati, tanpa masyarakat yang sehat, mustahil program pembangunan akan berjalan. Untuk mewujudkannya, Darma mengatakan perlu adanya dukungan dari berbagai pihak yang saling bersinergi. Dia menilai kerja sama dengan BPJS Kesehatan ini merupakan sinergi yang penting dengan tujuan untuk kepentingan masyarakat, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu yang saat ini iurannya dibayarkan Pemerintah, baik pusat maupun daerah. Bupati berharap, program ini dapat berjalan dengan tepat sasaran, yang sifatnya bantuan benar-benar diterima oleh yang membutuhkan. Maka pihaknya akan secara serius memperhatikan persoalan data kependudukan.
Darma juga menyatakan, masih ditemukan persoalan dalam pelaksanaan program JKN-KIS di daerahnya, baik terkait pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan maupun aspek lainnya seperti kepatuhan perusahaan untuk mendaftar.
“Kami terus mengupayakan pelayanan yang baik di fasilitas kesehatan, ini memang perlu terus ditingkatkan. Kemudian perusahaan juga perlu dihimbau untuk ikut sama-sama berkontribusi,” ujarnya. (bpjskes-kclbp)
Red.
