Global Cyber News.Com|Perhubungan Darat Melakukan Kesepakatan Bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerinta Kota Medan , Pemerintah Kota Binjai , dan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Pengembamgan Angkutan Masal Berbasis Jalan Rapit Transit ( BRT. ).
Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melakukan kesepakatan bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kota Medan dan Pemerintah Kota Binjai dan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk pengembangan angkutan masal berbasis jalan/Bus Rapid Transit (BRT) di kawasan perkotaan Medan, Binjai dan Deli Serdang di Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara Jalan Sudirman Nomor 41, Medan.
Rabu (12/01/2022).
Dirjen Perhubungan Budi Setiyadi dalam sambutannya mengungkapkan beberapa kota besar di Indonesia mengalami hambatan kemacetan, dan dampak dari kemacetan ini yaitu disebabkan karena hampir dari semua masyarakatnya mengutamakan egonya.
Ditambahkannya, di Indonesia hanya 2 kota besar yang terpilih hal ini karena melihat kestrategisannya, semangat dan komitmen dari pemerintah daerahnya, akhirnya kita memilih Kota Medan dan Bandung.
“ Kami harapkan nantinya, begitu kami siapkan angkutan umum perkotaan ada perubahan mindset masyarakat yang tadinya menggunakan kendaraan pribadi beralih ke transportasi umum yang nyaman, aman, terjangkau serta dapat diakses oleh semua kelas masyarakat, ujarnya.
Budi Setiyadi juga mengatakan, akan membantu pembangunan dan pengembangan angkutan massal berbasis jalan BRT di kawasan perkotaan Medan, Binjai dan Deli Serdang, yang akan menggelontorkan anggaran sebesar Rp1,7 triliun dari Bank Dunia dan Agence Francaise De Developpement (AFD).
Lanjutnya, Pembangunan BRT ini rencananya akan dimulai Februari tahun ini dan akan beroperasi pada tahun 2023, yang didahului pembangunan konstruksi Depot di Terminal Amplas dan Pinang Baris. Koridor BRT terproteksi akan dibangun sepanjang 21 km, dari Terminal Pinang Baris ke Terminal Amplas. Terdapat 33 stasiun BRT di sepanjang koridor terproteksi, dengan jarak rata-rata antarstasiun sekitar 600 meter.
“Yang utama kami minta adalah manajemen parkir yang harus ditertibkan. Kemudian penataan lingkungan dan jalur bahu jalan yang dapat digunakan bagi pejalan kaki dan jalur sepeda,” jelasnya.
Selain itu, Budi juga meminta Pemerintah Daerah agar mensosialisasikan pada masyarakat untuk dapat menggunakan transportasi massal guna mengurangi kemacetan. “Kalau kita lihat data kecelakaan, di Medan ini cukup tinggi dilihat dari klaim jasa asuransi bagi kecelakaan di Kota Medan, ujarnya.
Sementara itu, Untuk Kota Medan, Gubsu meminta agar Walikota memulai dengan penertiban bus dan angkutan umum, parkir dan bahu jalan. Lanjutnya, Gubsu juga mengatakan perlunya sinergisitas antara kesemua pihak.
“Kalau bisa di daerah harus bisa mempersiapkan apa yang harus dipersiapkan, jangan menunggu, jelasnya. “Pengembangan jalan ini memang sudah terlambat, dan ini harus kita kejar. Ini harus ditata dengan baik. Kita harus saling berkolaborasi antara Pemprov dan Kabupaten/Kota. Kemudian saya ucapkan terima kasih pada Kementrian Perhubungan yang sangat perhatian dengan Sumut,” ucap Gubsu pada pertemuan tersebut.
Selain itu, menurut Gubsu, pengembangan angkutan masal berbasis jalan BRT di kawasan perkotaan Mebidang ini juga bertujuan mempersiapkan perhelatan akbar Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Tahun 2024 di Aceh dan Sumut.
Ditemui usai Kegiatan, Walikota Binjai Drs. H. Amir Hamzah M.AP beserta OPD terkait menyampaikan siap bersinergi dengan mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan guna mendukung lancarnya pengembangan angkutan massal berbasis jalan/Bus Rapid Transit (BRT), Pemerintah Kota Binjai telah mendukung BRT berbasis jalan dengan Trans Binjai sebanyak 14 unit dengan 5 koridor yang menghubungkan 5 Kecamatan yang tidak di layani oleh Angkutan konvensional. Dimana fungsi dari Trans Binjai adalah feeder/pengumpan terhadap BRT berbasis jalan ini dan titik simpulnya adalah Terminal Kota Binjai yang Tahun 2021 telah di ambil pengelolaannya oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara.
Red.
