Global Cyber News.Com|-Medan I Isu perpanjangan jabatan presiden tiga priode yang sempat menimbulkan gejolak di tengah masyarakat, akhirnya ditepis Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo (Jokowi) saat pelantikan pengurus Komisi Pemilihan Umum (Pemilu) beberapa waktu lalu. Presiden waktu itu mengatakan bahwa Pemilu dilaksanakan tahun 2024 sesuai dengan konstitusi negara kita.
Begitu juga Luhut Binsar Panjaitan (LBP) telah mengunjungi kampus Universitas Indonesia (UI) di Depok dalam rangka ceramah penjelasan perkembangan yang sedang dilaksanakan. Menyusul pada Mei 2022 ini Presiden Jokowi akan bertemu dengan Elon Musk dari Tesla di Amerika Serikat (AS) dalam rangka Mobil Listrik yang akan dibuat di Indonesia, yang mana terlebih dahulu Bapak LBP sudah melobynya bulan April lalu. Pada ceramah LBP di Kampus UI Depok dijelaskan bahwa program kerja Jokowi diperkirakan tahun 2030 dapat diselesaikan.
Demikian dikatakan pengamat politik di Sumatera Utara (Sumut), Luhut H.Marbun di Medan, Jumat (20/5/2022).
Menurut Luhut H. Marbun, hal inilah diperlukan tahun perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi untuk menuntaskan program kerjanya, hanya terbentur pada masa jabatan RI sesuai konstitusi.
Seperti kita ketahui, Presiden Jokowi juga telah menemui Kandidat Capres RI tahun 2024 yaitu Anis Bawesdan, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. “Siapapun terpilih nantinya menjadi Presiden RI ke 8 tahun 2024 diharapkan dapat melanjutkan program Jokowi sampai selesainya pembangunan sustainable (berkelanjutan),” ucap Luhut H.Marbun.
Dari sini, lanjutnya, kelihatan kepemimpinan Presiden Jokowi dan LBP sungguh apik memainkan perannya dengan cermat. Hal tersebut ditandai dengan langkah LBP yang telah mengundang mahsiswa UI untuk berkunjung ke kantor LBP langsung melihat proses pembangunan yang sedang berjalan. Bahkan mahasiswa-mahasiswa yang demo dan Masinton Pasaribu serta Ade Armando juga dapat diundang ke kantor LBP untuk melihat jelas proses pembangunan sekarang ini.
Sejalan dengan itu, telah pula muncul wacana baru, yakni Indonesia cukup memiliki satu partai saja, Partai Pancasila. Namun ada syarat yang harus dilakukan yaitu pemerintah dibangun dari bawah bukan dari Top Down (dari atas). Artinya sistem Pemilu kita harus diganti bukan seperti sekarang dengan mencoblos gambar-gambar partai dan calon anggota DPR-DPRD dan Presiden/Gubernur/Bupati-Walikota.
“Karena sistem sekarang ini membutuhkan biaya yang cukup besar baik dari partai-partai maupun calon-calon legislatif dan eksekutif . Sehingga korupsi diduga jalan terus. Bahkan lebih menggila seperti yang dikatakan Menkopolkumham, juga terjadi polarisasi dalam masyarakat Republik Indonesia yaitu antara cebong dan kampret/kadrun,” ujar Luhut H.Marbun.
Maka dengan sistem 1 (satu) partai dan anggota legislatif serta eksekutif dibangun langsung dari bawah, setiap anggota legislatif dan eksekutif tidak mengeluarkan biaya satu senpun. Sehingga polarisasi serta mayoritas-minoritas akan hilang dengan sendirinya.
Luhut H.Marbun juga mengakui bahwa kalau sistem 1 (satu) partai dan pemerintahan dari bawah bukan Top Down (dari atas) diperlukan faktor-faktor pendukungnya. Karena itu tidak ada salahnya kita mencoba memulai dengan memilih 1 (satu) partai yang dibangun dari bawah sehingga Pancasila yang menjadi Ideologi Perdamaian Dunia (World Peace) dapat kita laksanakan secara murni dan konsekwen.
Begitupun 1 (satu) partai yang akan dibangun itu harus dipilih partai yang religius (Ketaatan pada Tuhan) yaitu Partai Pancasila (Perdamaian Dunia yang Abadi), jangan pilih lagi partai yang lain.
“Intinya pilihlah partai yang akan mengangkat Indonesia Memimpin Dunia pada Tahun 2024,” pungkasnya. (r/pl)
Red. Pandi Lubis
