Global Cyber News.Com|Tebing Tinggi (09/06): Jajaran pemerintahan Kota Tebing Tinggi akan mengupayakan pencapaian Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan semesta jaminan kesehatan di Kota Tebing Tinggi, mulai pertengahan tahun 2022 hingga awal tahun 2023 nanti. Hal itu disampaikan Pejabat Wali Kota Tebing Tinggi dan Wakil Ketua DPRD Kota Tebing Tinggi dalam kesempatan yang terpisah, dalam rangkaian kegiatan audiensi BPJS Kesehatan Cabang Lubuk Pakam kepada unsur pimpinan daerah Kota Tinggi, Kamis (09/06).
Menurut data yang disampaikan BPJS Kesehatan Cabang Lubuk Pakam, saat ini di Kota Tebing Tinggi sebanyak 81,4 persen penduduk Kota Tebing Tinggi telah terdaftar sebagai peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Diantaranya ada sebanyak 23.201 penduduk atau 13,1 persen yang didaftarkan oleh Pemko Tebing Tinggi dengan kontribusi pembiayaan dari APBD Kota Tebing Tinggi.
Pejabat Wali Kota Tebing Tinggi, Muhammad Dimiyathi menuturkan, jajaran Pemko Tebing Tinggi akan mengupayakan penambahan jumlah masyarakat Kota Tebing Tinggi yang didaftarkan sebagai peserta program JKN dengan kontribusi iuran dari APBD Kota Tebing Tinggi.
“Kami bekerja bersama-sama DPRD untuk dapat segera menyediakan kebutuhan anggaran yang diperlukan. Melalui OPD yang terkait yaitu Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan Disdukcapil, kami akan segera melakukan pendataan, melakukan verifikasi dan validasi penduduk Kota Tebing Tinggi yang saat ini belum terdaftar sebagai peserta JKN agar dapat segera didaftarkan,” ujar Dimiyathi.
Dikatakannya, pendataan yang baik sangat diperlukan agar bantuan iuran yang diberikan dapat mencapai masyarakat yang memang membutuhkan, sehingga anggaran dilaksanakan secara tepat sasaran. Menurut Wali Kota, pihaknya menargetkan di bulan Agustus 2022 nanti, akan ada sekitar 9.000 penduduk yang didaftarkan oleh Pemko Tebing Tinggi sebagai peserta JKN, sehingga secara total jumlah peserta JKN di Kota Tebing Tinggi akan meningkat dan semakin mendekati capaian UHC.
Wakil Ketua DPRD Kota Tebing Tinggi, Muhammad Azwar menyatakan dukungannya terhadap rencana Pemko Tebing Tinggi untuk mencapai UHC di Kota Tebing Tinggi. Menurutnya, masalah kesehatan merupakan persoalan mendasar yang pasti sangat dibutuhkan masyakarat, karenanya perlu mendapat perhatian serius dan termasuk prioritas. Dia juga menyoroti persoalan data penduduk yang akan didaftarkan, agar tepat sasaran kepada yang benar-benar membutuhkan.
“Sampai tingkat aparatur di kelurahan harus bergerak memastikan penduduk kita yang mana yang layak menerima bantuan,” ucapnya.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Lubuk Pakam, Nur Eva Parindury menjelaskan, sejak mulai digulirkan pada 1 Januari 2014 hingga pelaksanaannya hari ini, program JKN secara nasional terus berkembang baik dari sisi kepesertaan, fasilitas kesehatan yang bermitra, hingga angka pemanfaatan oleh masyarakat. Dari aspek kapasitas penyelenggaraan program, Eva juga menerangkan bahwa BPJS Kesehatan terus berupaya memberi kemudahan akses dan layanan administrasi kepada peserta JKN, dengan mengembangkan layanan berbasis digital berbasis teknologi, misalnya melalui aplikasi Mobile JKN, pelayanan melalui aplikasi Whatsapp (Pandawa), dan lainnya.
“Kita optimis dengan kordinasi yang baik semua pihak yang terkait, pelayanan kesehatan di Kota Tebing Tinggi akan semakin membaik dan dapat mencapai UHC,” pungkas Eva. (bpjskes-kclbp)
Red.
