Global Cyber News.Com|, Tulungagung
Kamis, 30 Juni 2022 Pemerintah Kabupaten Tulungagung adakan MUSPADI (Musyawarah Perempuan, Anak, dan Disabilitas) yang dimulai pukul 09.00 dan bertempat di Hotel Crown Victoria.
Kegiatan tersebut dibuka oleh Ketua TP PKK Kabupaten Tulungagung Ny. Siyuk Maryoto Birowo dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung, Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung Marsono S.Sos, Sekretaris Bappeda (Badan Pembangunan Daerah) Agus Eko Putranto.
Peserta dalam MUSPADI (Musyawarah Perempuan, Anak, dan Disabilitas) Perwakilan perempuan terdiri dari pengusaha perempuan, akademisi perempuan, perwakilan purna TKI, organisasi profesi, ormas perempuan. Sedangkan perwakilan anak terdiri dari Forum Anak Desa (FAD) dan Dewan Perwakilan Anak (DPA). Terakhir Perwakilan disabilitas dan kelompok rentan terdiri dari siswa siswi SMPLB, SMALB, organisasi sosial disabilitas, kelompok penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH)
MUSPADI (Musyawarah Perempuan, Anak, dan Disabilitas) diadakan dengan bertujuan untuk :
- Mengidentifikasi isu dan masalah perempuan, anak dan disabilitas/kelompok rentan lainnya di Kabupaten Tulungagung.
- Menyusun rekomendasi usulan penyelesaian masalah untuk perempuan, anak, disabilitas dan kelompok rentan lainnya di Kabupaten Tulungagung.
- Menyusun usulan kegiatan yang sudah mengintegrasikan kepentingan perempuan anak dan disabilitas masing-masing perangkat daerah.
Ketua TP PKK Kabupaten Tulungagung Ny. Siyuk Maryoto Birowo saat diwawancarai oleh awak media mengatakan jika diadakannya MUSPADI ini sebagai langkah untuk mensosialisasikan bahwasannya Pemerintah Kabupaten Tulungagung peduli dengan penyandang disabilitas.
Siyuk menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Tulungagung memiliki beberapa program bedah rumah hingga pemberian bantuan kebutuhan alat bagi penyandang disabilitas.
“kebutuhan itu diajukan dari desa, mengetahui camat di PKK. PKK wadahnya langsung K3. Kemudian dinaikkan oleh Pak Bupati. Disitu diantaranya untu kebutuhan disabilitas, bisa untuk sepatu roda” ungkapnya.
Siyuk menambahkan terkait setiap tahunnya Pemerintah Kabupaten Tulungagung juga melakukan inventarisasi terhadap keluarga yang kurang beuntung (keluarga miskin/gakin) melalui Desa dan Kecamatan.
“sedangkan untuk bedah rumah. Itu per rumah 17,5 Juta. yang 15 juta berupa bahan material sedangkan yang 2,5 juta untuk ongkos tukang. Namun kalau bisa ayolah bekerjasama dengan tetangga. Sehingga 2,5 juta tidak untuk tukang sehingga bisa menambah kebutuhan materialnya” Pungkasnya. (reg)
Red. Regina
