Global Cyber News.Com|, Kota Blitar
Pemerintah Kota Blitar melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB (DP3AP2KB) menggelar workshop partisipasi perempuan di bidang politik yang bertempat di Gedung Koesomo Wicitro pada Senin (14/11/2022).
Dalam sambutannya, Walikota Blitar Santoso menyampaikan mengenai misi perencanaan pembangunan menengah daerah tahun 2021-2026 yaitu menjalankan Pengarusutamaan Gender di Kota Blitar dengan baik.
Selanjutnya Santoso berkata dalam praktek implementasi juga sudah diterapkan menjalankan pengarusutamaan gender ini. Karena pada prinsipnya PUG adalah bagaimana mencoba memberikan peran yang sesungguhnya kepada kaum hawa.
“Agar ada kesejajaran dengan kaum laki-laki, terutama dalam bidang pembangunan sesuai amanah Presiden RI Nomor 25 tahun 2010 kepada seluruh jajaran kementerian dan kepala daerah yaitu untuk memberikan peran bagi kaum ibu-ibu dalam jabatan strategis,” ungkapnya.
“Saya apresiasi kepada Kepala Dinas DP3AP2KB Kota Blitar atas terselenggaranya workshop partisipasi perempuan di bidang politik yang diikuti oleh sekitar 100 peserta dari kelompok PKK, Dharma Wanita dan GOW (Gabungan Organisasi Wanita).” Terangnya.
Workshop partisipasi perempuan di bidang politik oleh Pemerintah Kota Blitar yang mendatangkan Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur Hj. Hikmah Bafaqih M.Pd sebagai narasumber ini sebagai bentuk motivasi agar para wanita yang tertarik dan akan terjun di bidang politik lebih mantap lagi.
“Kita berharap para ibu-ibu setelah mengikuti motivasi dari beliau Wakil Ketua Komisi E Ibu Hj. Hikmah Bafaqih M.Pd sebagai narasumber, bagi yang merasa tertarik terjun di bidang politik semakin lebih mantap lagi,” kata Santoso.
“Pengarusutamaan gender di Kota Blitar sudah kami hilangkan yang terbukti dalam RPJMD tahun 2021-2026. Misi saya yang utama adalah bagaimana PUG menjadi skala prioritas agar laki-laki dan perempuan memiliki kesetaraan, kedudukan yang sama baik dalam bidang politik maupun yang lainnya. Kalau memang mereka para perempuan ini profesional dan mampu, tentu kita akan berikan porsi sebagaimana kemampuannya” pungkasnya.
Disisi lain, Wakil Ketua Komisi E Hj. Hikmah Bafaqih M.Pd sebagai narasumber mengajak organisasi perempuan berani memberikan kritik kepada pemerintah. Menurutnya, jika kontrol masyarakat lemah, society lemah maka yang berkuasa tidak terkontrol akhirnya korupsi.
Selanjutnya ia berkata bahwa partai politik dan anggota legislatif lah yang harus takut kepada organisasi perempuan.
“Sekarang bagaimana agar mandat yang dimiliki para pimpinan perempuan di Kota Blitar ini kuat, supaya anggota panjenengan yakni rakyat Kota Blitar diperjuangkan untuk kepentingan praktis maupun strategis,” ucap narasumber.
Pada sesi akhir workshop partisipasi perempuan di bidang politik, narasumber mengajak seluruh peserta untuk meluruskan niat beribadah dalam dunia politik, bukan hanya untuk kepentingan pribadi dan materil semata. (ADV/KMF/REG)
Red. Regita
