Global Cyber News.Com|Deli Serdang (14/12): Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang melakukan pertemuan dengan BPJS Kesehatan Cabang Lubuk Pakam, Rabu (14/12) di Kantor Dinas Kesehatan untuk mendiskusikan proses kredensialing dan rencana peningkatan status RSUD Bangun Purba di tahun 2023 mendatang. RSUD Bangun Purba sendiri sebelumnya merupakan Puskesmas rawat inap yang sejak bulan Agustus 2022 telah mendapat izin operasional dan terdaftar di Kementerian Kesehatan sebagai RSUD Tipe D Pratama.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang, Ade Budi Krista mengatakan, dengan beroperasinya RSUD Bangun Purba, saat ini Kabupaten Deli Serdang memiliki tiga RSUD dan 34 Puskesmas untuk melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Tiga RSUD tersebut yaitu RSUD H. Amri Tambunan yang berstatus RS Pendidikan Tipe B. Kemudian RSUD Pancur Batu dengan status Tipe D, dan RSU Bangun Purba dengan status tipe D Pratama.
“Sesuai arahan Bapak Bupati Deli Serdang, kami sedang mengupayakan peningkatan status RSUD Pancur Batu dari Tipe D menjadi Tipe C, dan sudah terakreditasi Paripurna. Kemudian RSUD Bangun Purba dari status RSUD Tipe D Pratama menjadi RSUD Tipe D dan telah dipersiapkan berbagai spesialis yang dibutuhkan. Di tahun 2023, di RSUD Bangun Purba akan ditingkatkan sarana dan prasarana serta SDM-nya dengan dibukanya layanan spesialis, yakni spesialis penyakit dalam, kebidanan dan kandungan atau obgyn, dan spesialis anak, sehingga bisa menjadi Tipe D. Selanjutnya yang direncanakan sebagai FKTP pengganti Puskesmas Bangun Purba adalah Puskesmas Sialang yang juga akan melayani rawat inap,” jelasnya.
Ade mengatakan, peningkatan tipe rumah sakit tersebut dapat mendorong pelayanan kesehatan yang semakin optimal, sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin berkualitas, serta meningkatkan capaian 10 standar mutu pelayanan kesehatan guna mewujudkan derajat kesehatan untuk semua lapisan masyarakat.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Lubuk Pakam, Nur Eva Parindury pada kesempatan tersebut menuturkan dukungan pihaknya terhadap rencana peningkatan status RSUD di Deli Serdang yang diharapkan akan berdampak terhadap peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, termasuk peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
“Proses kredensialing akan kami lakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk menilai kesiapan layanan di fasilitas kesehatan, baik berstatus FKTP maupun FKRTL. Ada bebrapa hal yang menjadi indikator penilaian, diantaranya sarana dan prasarana penunjang, aspek perizinan, juga SDM, tenaga kesehatan yang tersedia. Penilaian tersebut dilakukan secara objektif, untuk memastikan pelayanan yang optimal kepada peserta JKN,” ujar Eva. (am/bpjskes-kclbp)
Red.
