globalcybernews.com-Medan I Terkait semakin eksisnya dugaan perdagangan narkoba di Lapas IIA Pemtang Siantar, sejumlah wartawan asal Kota Pematang Siantar dan Medan mendatangi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Azazi Manusia (Kanwil Kemenkum HAM) Provinsi Sumut, Jalan Putri Hijau No.4 Medan pada Rabu (2/8/2023).
Maksud kedatangan wartawan lintas media cetak dan online itu bertujuan menyampaikan surat permohonan wawancara dan klarifikasikepada Kepala Kanwil Kemenkumham Sumut di Medan.
“Kedatangan kita adalah untuk menyampaikan surat permohonan wawancara yang ditujukan kepada Kakanwil Kemenkum HAM Sumut. Ini terkait dengan sorotan pemberitaan dugaan mengenai perdagangan narkoba jenis sabu di dalam Lapas di Pematangsiantar,” ujar salah seorang perwakilan wartawan dari Medan, Risvande Lubis,(Wapemred SKM Gebrak dan Global Cybernews.Com).
Dikatakan Lubis, dugaan praktik jual-beli narkoba di dalam Lapas Pematangsiantar terkesan kian eksis tak terkendali tanpa ada langkah tegas dari pejabat terkait meski sudah diberitakan berkali-kali.
Langkah yang dilakukan dia dan kawan-kawan, lanjut Lubis, merupakan salah satu fungsi pers sebagai kontrol sosial terhadap dampak buruk peredaran narkoba di Indonesia, khususnya Provinsi Sumut.
“Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini benar-benar darurat narkoba. Kita meminta Bapak Presiden Jokowi dan Menkumham Yasonna H Laoly untuk menuntaskan masalah narkoba ini sebagai bagian dari program menuju Indonesia Emas 2045,” imbuh Lubis yang didampingi BJ Parlaungan Sibarani (Koordinator Wartawan Wilayah Sumut, “Pelita RAKYAT” Group) dan ASanjaya (Skm Aktual).
Pada kesempatan itu, Lubis dan kawan-kawan juga turut menyerahkan kompilasi berita-berita disertai piringan DVD berisi rekaman video dugaan praktik jual-beli dan penggunaan narkotika jenis sabu di Lapas Kelas IIA Pematangsiantar, yang diterima dengan baik oleh Saddam, petugas Duta Layanan Kusuma /perpanjangan tangan di Kanwil Kemenkumham Sumut.
“Kami berharap permohonan wawancara kami dapat respon positif Kakanwil Kemenkum HAM Sumut. Karena sebelumnya kami juga pernah mengajukan permohonan wawancara kepada Kakanwil Kemenkum HAM Sumut, namun responnya hanya pemberian jawaban tertulis dari sejumlah pertanyaan yang kami ajukan. Itupun jawabannya dilakukan sebulan kemudian setelah surat dikirimkan,” pungkas Lubis. (tim globalcybernews)
Red. Pandi Lubis
