globalcybernews.com -1 . Lebih dari 100.000 warga negara Indonesia/WNI di Malaysia mengaku belum terdaftar sebagai daftar pemilih tetap/DPT Pemilihan Umum/Pemilu 2024. Respon Pimpinan MPR RI:
A. Meminta Panitia Pemilihan Luar Negeri/PPLN Malaysia memberikan penjelasan kepada WNI di Malaysia yang belum terdaftar dalam DPT untuk Pemilu 2024 tersebut mengenai penyebab mereka belum terdaftar, dikarenakan kesempatan memilih dalam pemilu merupakan hak bagi tiap WNI.
B. Meminta PPLN Malaysia memberikan arahan atau pendampingan bagi para WNI tersebut untuk bisa terdaftar dalam Daftar Pemilu Khusus Luar Negeri/DPKLN pada hari pemungutan suara, dikarenakan hal tersebut telah diatur dalam Pasal 125 ayat (3) Peraturan KPU No. 7 Tahun 2022, bagi WNI yang sedang bekerja studi atau kondisi tertentu dan tidak bisa kembali ke Tanah Air.
C. Meminta Komisi Pemilihan Umum/KPU berkoordinasi dengan PPLN Malaysia agar memastikan WNI yang belum terdaftar dalam DPT tersebut agar terlebih dahulu mendaftar melalui pplnkl.id, dan menyampaikan bahwa hal ini tidak hanya bagi WNI yang berada di Malaysia, namun WNI di seluruh dunia.
D. Meminta KPU berkoordinasi dengan PPLN di tiap negara, termasuk di Malaysia, agar tidak mempersulit WNI di luar negeri yang ingin menggunakan hak pilih dalam Pemilu 2024 nanti, dan memberikan arahan atau bantuan yang solutif agar para WNI di tiap negara tetap bisa menggunakan hak pilihnya.
2 . Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mewanti-wanti soal subvarian Corona JN.1, yang memicu kenaikan kasus di beberapa negara, termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan RI pun melaporkan bahwa varian tersebut telah terdeteksi di Indonesia, dengan total kasus sudah mencapai 41 orang. Respon Pimpinan MPR RI:
A. Mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah atau kebijakan yang tepat dalam mencegah hingga menekan penularan lebih meluas. Seperti dengan memasifkan kembali upaya testing dan tracing, membatasi sementara para pelaku perjalanan dari atau dengan tujuan ke negara yang terpapar varian JN.1 hingga memperketat kembali protokol kesehatan utamanya mewajibkan penggunaan masker di publik. Mengingat, meskipun pemerintah mengatakan bahwa keberadaan Covid-19 varian JN.1 di Indonesia masih terkendali, namun sebaiknya pemerintah tetap waspada terhadap potensi terjadinya gelombang baru Covid-19 karena varian tersebut disebut sangat mudah menular.
B. Meminta Kemenkes bersama Dinas Kesehatan di seluruh wilayah, untuk terus menggencarkan program vaksinasi Covid-19 hingga dosis booster ketiga juga memperluas cakupannya. Sebab, WHO menjelaskan sejauh ini varian JN.1 berisiko rendah terhadap manusia dan juga vaksin masih efektif memberikan perlindungan yang baik.
C. Meminta komitmen Kemenkes untuk tetap melakukan mitigasi dan kewaspadaan terkait kenaikan kasus JN.1 di Indonesia, terlebih sebentar lagi akan memasuki waktu liburan akhir tahun. Yang mana mobilitas yang semakin tinggi dari masyarakat dapat mengakibatkan penyebaran dan peningkatan kasus.
D. Mengimbau masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, khususnya yang ingin berencana bepergian di masa libur Natal dan Tahun Baru 2024. Sekaligus meminta masyarakat yang belum melengkapi vaksin untuk segera mendapatkan booster di fasilitas kesehatan terdekat.
3 . Kepolisian menyampaikan salah satu fokus pengamanan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 adalah terkait petasan dan bahan peledak serta ancaman terorisme. Respon Pimpinan MPR RI:
A. Meminta Kepolisian untuk meningkatkan pengawasan terhadap distribusi petasan dan bahan peledak menjelang momentum perayaan Hari Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, guna memastikan keamanan, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat dalam menjalani momen Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.
B. Meminta Kepolisian bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika/Kemkominfo, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme/BNPT, dan Badan Siber dan Sandi Negara/BSSN untuk melakukan langkah preventif dan mempersiapkan upaya penanganan terhadap ancaman terorisme yang berpotensi muncul jelang Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.
C. Meminta Kepolisian untuk melakukan penjagaan ketat pada pusat keramaian, tempat publik, dan tempat ibadah, guna memastikan tidak ada letupan, sekecil apapun, maupun aksi terorisme dalam pelaksanaan ibadah Natal maupun malam pergantian tahun.
D. Meminta Kepolisian memastikan Operasi Lilin dalam rangka Pengamanan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 di tiap wilayah berjalan dengan lancar, dan meningkatkan kesiagaan serta antisipasi dalam pengamanan perayaan malam tahun baru, mengingat momen tersebut berpotensi menyebabkan keramaian.
Red
