Wednesday, November 30, 2022
HomeUncategorisedDPRD Sumut Tinjau Kawasan Hutan Di Tapteng dan Humbahas Banjir Bandang...

Related Posts

spot_imgspot_img

Featured Artist

spot_imgspot_img

DPRD Sumut Tinjau Kawasan Hutan Di Tapteng dan Humbahas Banjir Bandang Tetap Berlangsung Jika Hutan Ditebangi

Global Cyber News|Medan|Komisi B DPRD Sumut bersama Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan (HPH) Wilayah XII Tarutung dan UPT KPH Wilayah XIII Dolok Sanggul melakukan peninjauan kawasan hutan di Tapanuli Tengah (Tapteng) dan Humbang Husudutan (Humbahas) baru-baru ini.

Untuk itu Ketua dan Wakil Ketua Komisi B DPRD Sumut, Viktor Silaen dan Zeira Salim Ritonga minta kepada Dinas Kehutanan Sumut dan jajarannya agar tidak terjadi lagi perambahan hutan illegal yang diduga dilakukan oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

“Dan yang lebih terpenting lagi adalah Dinas Kehutanan harus membuat kajian dan evaluasi terhadap berbagai perusahaan yang mendapat izin pengelolaan hutan serta benar-benar mengawasi keberadaan hutan-hutan di Sumut. Sehingga dapat terhindar dari mafia-mafia kayu yang diduga menebangi habis pohon di hutan-hutan yang ada di Sumut,” kata Viktor Silaen, Zeira Salim Ritonga dan Parsaulian Tambunan di Medan, Rabu (19/2/2020).

Zeira Salim Ritonga juga mempertanyakan Sumut dilanda banjir bandang dan longsor seperti terjadi di Labuhan Batu Utara (Labura) dan Tapteng baru-baru ini. Jadi Dinas Kehutanan harus tegas dan memberi kejelasan tentang terjadinya banjir bandang tersebut. Apakah karena illegal logging atau ada penyebab lain.

“Jika tidak karena perambah hutan, lalu kenapa pemukiman warga diterjang kayu-kayu gelondongan dan lumpur. Selain itu, sudah sejauh mana pihak Dinas Kehutanan melakukan penyelildikan dan pengusutan terhadap banjir bandang di Labura dan Tapteng serta solusi agar tidak terjadi bencana serupa di kabupaten lainnya,” tanyanya.

Saat disinggung tentang Panitia Khusus (Pansus) Hutan yang akan dibentuk DPRD Sumut, Zeira menyebutkan, pasti jadi. Karena Perda Tata Kelola Hutan sudah menjadi kebutuhan mendesak.

“Saat ini banyak izin pengelolaan hutan yang tumpang tindih. Bahkan amburadulnya pengawasan hutan menimbulkan ketidakpastian hukum,” tandas Zeira, politisi dari PKB.

Red. Pandi Lubis

Latest Posts