Kab Bandung, Globalcybernews. Kapolsek Ciwidey Polresta Bandung AKP Ivan Taufiq, SH laksanakan monitoring rapat Kades Panyocokan dengan BPD Panyocokan dengan memberikan arahan terkait penggunaan Anggaran untuk penanganan Pencegahan Covid – 19, Akp Ivan pun mengingatkan agar penggunaan dana penanganan covid-19 dilakukan secara efektif, transparan, dan akuntabel demi mencegah terjadinya korupsi.
Kapolresta Bandung Kombespol Hendra Kurniawan, S.I.K melalui Kapolsek Ciwidey Polresta Bandung AKP Ivan Taufiq, SH menyatakan pendapatnya kepada Kasi Humas Polsek Ciwidey Bripka Ganda bahwa Kepala Desa tidak perlu ketakutan berlebihan dalam menggunakan anggaran sehingga menghambat eksekusi pengadaan barang dan jasa terkait penanganan wabah. Sepanjang dilakukan secara akuntabel, kepala daerah bisa turut mencegah terjadinya korupsi pengadaan untuk penanganan Covid -19.
“Sepanjang unsur-unsur pidana korupsi tidak terjadi, maka proses pengadaan barang dan jasa (terkait wabah corona) tetap dapat dilaksanakan tanpa keraguan,” kata Ivan kepada Kasi Humas Polsek Ciwidey Bripka Ganda.
Pengadaan barang dan jasa terkait kebutuhan bencana merupakan tanggung jawab pengguna anggaran. Dalam kondisi darurat, menurut Ivan, pengadaan barang dan jasa boleh dilakukan dengan cara swakelola sepanjang terdapat kemampuan untuk melaksanakannya.
Ivan juga menegaskan pengadaan barang harus sesuai dengan ketentuan dan pendampingan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Di tengah situasi darurat, ujarnya, harga barang dan jasa terkait penanganan covid-19 lazim mengalami kenaikan signifikan karena permintaan global yang meningkat dan produsen yang terbatas. Hal itu menyebabkan kondisi pasar yang tidak normal.
Menurut AKP Ivan, sesuai Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pengadaan bisa menitikberatkan pada pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya dan tidak selalu dengan harga terendah sehingga memberi nilai tambah bagi pemenuhan kebutuhan. Namun, ia berpesan agar pelaksanaan anggaran tetap dapat dilakukan dengan mengedepankan prinsip harga terbaik.
“Pengadaan barang dan jasa dalam kondisi darurat cukup menekankan pada prinsip efektif, transparan, dan akuntabel. Misalnya, dengan cara mendokumentasikan dan membuka setiap tahapan pengadaan dalam rangka mencari harga terbaik tersebut,” tegas Ivan.
Ivan menyampaikan Forkopimcam berkomitmen mengawal pelaksanaan anggaran dalam rangka penanganan covid-19. Pengawalan yang dilakukan Polsek Ciwidey yang bekerja bersama dalam Penanganan Covid-19 di tingkat kecamatan serta dengan pemangku kepentingan lainnya.
“Forkopimcam kecamatan tersebut juga akan melakukan monitoring dan evaluasi diawasi dan didampingi dari bhabinkamtibmas Polsek Ciwidey dan babinsanya yang melekat didesa terkait alokasi dan penggunaan anggaran penanganan covid-19 agar bebas dari korupsi. Saat ini juga sedang merampungkan telaah untuk dapat memberikan rekomendasi terhadap persoalan sistemik yang dihadapi pelaksana di lapangan terkait pelaksanaan anggaran dan pengadaan barang penanganan covid-19,” ujar Ivan.
Terkait pencegahan korupsi dana wabah korona tersebut, Ivan berikan informasi bahwa dari KPK juga telah menerbitkan Surat Edaran Nomod 8 Tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (covid-19) terkait dengan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. Edaran tersebut ditujukan kepada gugus tugas di tingkat daerah untuk memberikan panduan dalam proses pengadaan dalam situasi darurat. Salah satu poinnya ialah memuat rambu-rambu pencegahan korupsi untuk memberikan kepastian bagi pelaksana pengadaan.
Red.
