Global Cyber News| Medan I Di tengah masa sulit ekonomi akibat pandemi Covid-19,sebaiknya pemerintah tidak menaikkan iuran BPJS Kesehatan dan Pajak Bumi Bangunan (PBB). Karena saat ini rakyat sedang upaya bertahan hidup setelah dilakukan pembatasan aktifitas.
“Di tengah masa kelonggaran aktifitas masyarakat saat new normal ini, tentu rakyat juga berupaya untuk bangkit kembali dari keterpurukan ekonomi yang menghantam mereka selama ini,” kata Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, H.Hidayatullah, SE di Medan baru-baru ini.
Menurut Hidayatullah, seharusnya pemerintah membantu rakyat paling bawah untuk memperoleh kemudahan. Bukan sebaliknya, mendapat tekanan harga saat mereka sedang susah.
“Pemerintah pada masa pandemi Covid-19 ini sudah melakukan keringanan pajak terhadap pengusaha menengah ke atas yang membayar kredit usaha mereka dengan menurunkan regulasi. Sehingga usaha mereka dapat terbantu,” ucap Hidayatullah, mantan Anggota DPRD Sumut priode 2009-2014.
Namun, lanjutnya, kenapa pemerintah harus kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan yang sebelumnya sudah dibatalkan melalui Putusan Mahkamah Agung RI beberapa bulan lalu.
Seharusnya BPJS Kesehatan itu tidak perlu dinaikkan. Begitu juga dengan PBB, tahun ini di Sumut, terutama Medan, bukannya diturunkan. Malah dinaikkan lagi. Rasanya, kenaikan PBB di Medan dan kabupaten/kota di Sumut dapat ditinjau kembali.
Disebutkan, tindakan kenaikan BPJS Kesehatan setelah dibatalkan Mahkamah Agung RI itu dikuatirkan bisa membuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin menipis. “Bahkan ketidakpercayaan itu bisa berujung pembangkangan yang sewaktu-waktu bisa meledak,” pungkas Hidayatullah.
Hal senada juga dituangkan Ketua DPD Badan Peneliltian Aset Negara Lembaga Aliansi Indonesia (BPAN-LAI) Provinsi Sumut, Benny Ade Kurnia di Medan, Rabu (10/6).
“Sebab hal itu sangat memberatkan rakyat. Saat ini rakyat sedang susah, jadi janganlah kita buat hidup mereka bertambah panik dalam menjalani hidup ini,” terang Benny Ade Kurnia.
Diakuinya, bahwa suasana ekonomi rakyat Indonesia, terutama Sumut saat ini sedang morat-marit. Selain berupaya mempertahankan kehidupan dengan kebutuhan, mereka juga harus menyekolahkan anak-anak mereka yang terancam tidak sekolah lagi akibat tidak ada uang.
“Kami bukan melakukan generalisasi keadaan, tapi itulah fakta yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat,” tandas Benny Ade Kurnia. (pl)
Red. Pandi Lubis
