Global Cyber News| Pemuda Kalimantan Tengah (Kalteng) yang tergabung dalam Forum Pemuda Kalimantan Tengah (Forpeka) menolak adanya politik identitas pada perhelatan Pilkada Serentak yang akan digelar pada akhir tahun 2020 mendatang.
Koordinator Forum Pemuda Kalimantan Tengah (Forpeka) Novia Adventy Juran menegaskan, para kaum muda Dayak menolak tegas adanya upaya membenturkan isu multikultural dalam kontestasi Pilkada Serentak.
Novia Adventy Juran menegaskan, tercapainya hakikat pelaksanaan pesta demokrasi bergantung pada prinsip Langsung, Umum, Bebas, Jujur dan Adil (Luber Jurdil). Dan itu harus dijaga dan dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya para peserta Pilkada Serentak.
“Sebagai bangsa yang bermoral, para politisi yang akan maju dalam kontestasi politik Kalimantan Tengah tidak perlu menerapkan konsep politik ala machiavelli, yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan politisnya. Sebab tindakan itu rawan menimbulkan konflik antar masyarakat Kalteng yang multikiultural. Tentunya ini sangat bertentangan dengan nilai falsafi yang termaktub dalam UUD 1945 dan Pancasila,” tutur Novia Adventy Juran.
Hal itu ditegaskan Novia Adventy Juran yang adalah mantan Ketua Cabang Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Palangka Raya ini, saat menggelar opening speech Webinar Forpeka dengan tema Bahaya Laten Politik Identitas Pilkada Kalteng, melalui akun zoom meeting, Senin 29 Juni 2020.
Kegiatan ini diselenggarakan sebagai tindakan konkrit dan partisipasi nyata para Pemuda Kalteng dalam proses mengawal Pilkada yang akan segera berlangsung.
Webinar Forpeka dengan tema Bahaya Laten Politik Identitas Pilkada Kalteng, melalui akun zoom meeting ini menghadirkan Tokoh Kalimantan Tengah, Dr Agustin Teras Narang.
Dr Agustin Teras Narang, SH adalah mantan Ketua Komisi III DPR RI, yang juga adalah mantan Gubernur Kalimantan Tengah dua periode. Dia bertindak sebagai Keynote Speaker kegiatan tersebut.
Selain Agustin Teras Narang, tiga narasumber lainnya yang kompeten di bidangnya adalah Ketua Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia Kalimantan Tengah (DPD PIKI Kalteng) Ir Sipet Hermanto, Ketua Majelis Daerah Agama Hindu Kaharingan (MD AHK) Kota Palangkaraya Parada L KDR, dan, Akademisi Muda Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, Farid Zaky Yopiannor.
“Kami mengajak kita semua untuk bersama-sama membendung bahaya laten politik identitas pada Pilkada Kalteng. Mari bersama-sama menciptakan suasana demokrasi Kalteng yang Luberjudil. Proses pilkada harus demokratis dan menjadi momentum perubahan untuk Kalimantan Tengah yang lebih baik. Sebab seseorang harus dipilih menjadi pemimpin karena ia memiliki kapasitas, kapabilitas dan juga integritas. Jangan memilih pemimpin yang melanggengkan politik identitas, pencitraan serta politik uang,” tandas Novia Adventy Juran.*
Webinar Forum Pemuda Kalimantan Tengah (Forpeka)
Pilkada Jangan Main Isu SARA, Teras Narang: Kalteng Butuh Pemimpin Yang Handal Di Semua Bidang
Tokoh Kalimantan Tengah, Dr Agustin Teras Narang menyampaikan, Kalteng membutuhkan pemimpin yang handal dan berintergritas di semua aspek.
Hal itu ditegaskan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal Kalimantan Tengah ini saat menjadi keynote speaker pada webinar yang digagas oleh Forum Pemuda Kalimantan Tengah (Forpeka) dengan tema Bahaya Laten Politik Identitas Pilkada Kalteng, melalui akun zoom meeting, Senin 29 Juni 2020.
Teras Narang yang juga mantan Ketua Komisi III DPR RI ini menegaskan, pemimpin yang dibutuhkan di Kalteng bukanlah politisi yang menggunakan politik identitas dalam memenangkan pertarungan demokrasi di Pilkada.
“Yang terpenting adalah apakah seseorang yang menggunakan politik identitas sebagai senjatanya mampukah untuk menyampaikan visi dan programnya dengan baik? Mampu tidak ia berbuat untuk mewakili kepentingan rakyat, mewakili kepentingan daerah dan mampukah ia menjadi seorang pemimpin yang betul-betul memperhatikan kepentingan dan pembangunan daerahnya,” jelas Teras Narang.
Menurut mantan Gubernur Kalteng dua periode ini, seorang pemimpin harus betul-betul memperhatikan kesejahteraan, kemakmuran serta pembangunan daerahnya. Tentu dengan melekatkan diri sebagai seorang pemimpin yang berbendera Merah Putih menyatu dengan bendera daerahnya.
“Jadi, bukan bendera segelintir kelompok. Serta yang utama harus mampu berbicara kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dalam konteks pembangunan daerah. Demi kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Pria yang kini memimpin Komite I DPD RI ini menyampaikan, khusus di Kalteng, ada sejumlah pembenahan yang harus dilakukan oleh calon Kepala Daerah ke depan.
“Bagaimana pendidikan bisa maju, bagaimana infrastruktur bisa terbangun dengan baik, bagaimana kesehatan dari masyarakat nya bisa terjaga, bagaimana ekonomi kerakyatan nya bisa berkembang dengan baik. Dan ini merupakan bagian dari visi, misi dan program dari seseorang yang akan menjadi pemimpin,” jelas Teras Narang.
Teras Narang mengingatkan, spirit demokrasi dan politik yang menjadi cita-cita bersama adalah menghadirkan pemimpin yang mampu membangun dan memiliki kualitas. Bukan hanya karena memiliki uang dan kekuasaan lalu terpilih dan menjadi pemimpin.
Menurut Teras Narang, perbedaan agama bukan sebuah masalah. Perbedaan suku pun bukan merupakan masalah. Dan yang paling penting, bendera dengan warna apa pun yang menghantarkan seseorang menjadi pemimpin tidak juga menjadi masalah.
“Yang terpenting adalah ketika ia menjadi pemimpin maka ia akan menjadi milik seluruh masyarakat Kalimantan Tengah. Pemimpin harus mampu membangun Kalteng bukan dengan uang, tetapi dengan kapasitas dan kapabilitas untuk membangun daerah yang kita cintai ini,” tandas Teras Narang.
Webinar yang digagas oleh Forum Pemuda Kalimantan Tengah (Forpeka) dengan tema Bahaya Laten Politik Identitas Pilkada Kalteng ini menghadirkan Dr Agustin Teras Narang sebagai keynote speaker.
Selain Agustin Teras Narang, tiga narasumber lainnya yang kompeten di bidangnya adalah Ketua Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia Kalimantan Tengah (DPD PIKI Kalteng) Ir Sipet Hermanto, Ketua Majelis Daerah Agama Hindu Kaharingan (MD AHK) Kota Palangkaraya Parada L KDR, dan, Akademisi Muda Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, Farid Zaky Yopiannor.
Red.
