Global Cyber News| Medan|Ombudsman RI Perwakilan Sumut minta Pemprovsu memberikan solusi terkait kacaunya pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sumut tahun ajaran 2020/2021.
Karena tidak sedikit peserta PPDB di Kabupaten/kota yang rumahnya dekat dengan sekolah yang ingin dimasukinya, tapi tak bisa lulus. Sementara anak yang rumahnya agak berjauhan, tapi bisa lulus.Aneh memang, tapi begitulah kenyataannya.
Pantauan wartawan Pelita Rakyat, hingga Kamis siang,(2/7/2020), ada peserta PPDB Sumut yang tidak lulus di SMAN 13 Medan padahal letaknya rumahnya tidak jauh dari sekolah tersebut, yakni Jalan Brigjen Zein Hamid Gang Kelapa Kelurahan Titi Kuning Medan dan masih berada dalam lingkupan zonasi sesuai ketentuan yang ada
Diperoleh keterangan, peserta yang tidak lulus tersebut melaporkan ketidaklulusannya kepada beberapa anggota Komisi A DPRD Sumut seperti Subandi dan H.Irham Buana Nasuition.
Disebutkan, anggota dewan Sumut itu menawarkan solusi bisa diupayakan dapat diterima di SMAN lain. Namun sekolah tersebut berada di inti kota dan terbilang jauh dari rumahnya.
“Kami juga menerima laporan dari masyarakat terkait hasil penyelenggaraan PPDB dari Medan, Kabupaten Simalungun, Kisaran Kabupaten Asahan dan lainnya. Umumnya masyarakat mengeluh atas pelaksanaan PPDB tahun 2020 ini,” ucap Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar pada wartawan di Medan, Selasa (30/6/2020).
Abyadi mengakui bahwa pelaksanaan sistem zonasi pada PPDB tahun ini masih sangat kacau. Ia mendapat laporan bahwa anak mereka tidak lulus meski jarak sekolah dekat dengan sekolah.
Yang parahnya, lanjut Abyadi, ada orang tua melaporkan dugaan permainan pemindahan lokasi rumah atau surat domisili. Keluhan lainnya adalah adanya daerah yang tidak memiliki SMA Negeri seperti di Kabupaten Simalungun, terutama di Kecamatan Jawa Maraja dan Kecamatan Hatonduhan.
“Mereka terpaksana menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah swasa meski biayanya cukup mahal,” pungkas Abyadi. (pl)
Red. Pandi Lubis
