Global Cyber News|Rapat Dengar Pendapat ( RDP ) , DPRD Sumatera Utara oleh Komisi E ,dibuka wakil Ketua DPRD sumut Rahmansyah Sibarani di Gedung DPRD SU, Jalan Imam Bonjol Medan, 20/10.
Adapun RDP dengan Komisi E ,hadir Ketua komisi e Dimas Tri Adji, S. Kom. dan anggota komisi E, juga Dinas Tenaga Kerja provinsi Sumatera Utara, Kepala UPT wilayah II Chandra Silalahi, M. Si. Kasi penegakan hukum Hisar P Rumapea, S.. H.. Ir. Sahat Naibaho, M. Kes, Ronal Tambah, S.. H.. dari PT. PP London Sumatera Indonesia Adi Sumantri, Boni F Sianipar, Agusman Lesmana, Sopan Tarigan dan dari PB Serikat Butuh Perkebunan Indonesia, Herwin Nasution, Loren E Aritonang, Sugiono, Mirza Mustaqin, Arijussanto, Thamrin, Sumantri, Gunawan.
RDP dengan Komisi E dipimpin oleh Ketua komisi E Dimas Tri Adji, S. Kom, sesuai dengan protokol kesehatan.
Adapun materi RDP mengenai Ketenagakerjaan yang menyangkut dengan hak hak normatif.
Sesuai dengan hasil laporan tentang penanganan kasus PT. PP Lonsum Indonesia yang ditangani oleh pegawai Pengawas Ketenagakerjaan UPT wilayah II, Hisar P Rumapea, S.. H. Yang meliputi PT. PP Lonsum Tbk Bagerpang Estate dan PT. PP Lonsum Tbk Sei Merah Estate Desa sei merah Kecamatan Tanjung Morawa, Deli Serdang.
Dari hasil pemeriksaan tentang pelaksanaan peraturan perundang undangan dibidang Ketenagakerjaan di PT. PP Lonsum Indonesia bahwa data Ketenagakerjaan yang ada dikebun, Patrik, dan Sumbio, untuk sei merah estate ada 266 orang, LSIP Bagerpang Estate, 808 orang, LSIP Bagerpang Palm Oil Mill 141 orang.
Maka dari hasil pemeriksaan tersebut dinyatakan,
Bahwa berdasarkan data yang diberikan oleh pihak management perusahaan, upah yang diberikan terhadap tenaga kerja sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku .
THR sudah diberikan sesuai dengan ketentuan.
Penyusunan UMSK sudah dilaksanakan mulai bulan Mei 2020 dan kekurang upah Januari sampai April sudah di rapel.
Bahwa hak hak normatif terhadap tenaga kerja sudah di penuhi oleh pihak perusahaan.
Bahwa masalah pemutusan hubungan kerja ( PHK. ) sudah ditangani oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang.
Jadi dengan kesimpulan bahwa hasil pemeriksaan sementara dari data yang diperoleh, tidak ditemukan hak normatif, sedangkan penyelesaian masalah pemutusan hubungan kerja ( PHK. ) sedang dalam proses pengadilan hubungan industrial.
Red.
