Global Cyber News.Com|-Medan I Target Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menjadikan Satu Data Indonesia (SDI) pada sensus penduduk tahun 2020 ternyata belum memenuhi harapan. Karena beragam alasan, salah satunya karena anggaran dananya dipotong untuk membantu penanganan Covid-19.
“DPD RI juga telah mengkritisi kenapa masalah data kependudukan di Indonesia, tidak selesai-selesai dari dulu. Itu karena sumber datanya sampai kini masih bertahan di masing-masing instansi seperti Kementerian Sosial dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil),” ujar Angota Komite IV DPD-RI, H.M.Nuh pada Pelita Rakyat di kediamannya baru-baru ini.
Yang agak anehnya, lanjut mantan Anggota DPRD Sumut dua priode ini, berdasarkan data Pemilu Pileg, banyak warga dapat kertas suara berkali-kali, tapi ketika Pilkada Kabupaten/kota banyak juga yang tidak dapat. Bahkan ada yang meninggal 7 tahun malah dapat kertas suara.
“Jadi semua itu menimbulkan kecurigaan pihak-pihak tertentu. Ini terkesan sengaja tidak dibereskan untuk kepentingan kekuasaan. Maunya jangan seperti itu,” ucapnya seraya menegaskan bahwa apa sih yang nggak bisa diatasi, kalau kita mau. Kuncinyra, kan political will, kemauan poliik kita.
Menurut dia, kalau masalah up datenya, itu jangan salahkan rakyat saja. Pemerinah juga harus pro akif. terhadap yang lahir dan meninggal serta warga yang datang dan pergi. Bahkan penduduk yang pindah itu kan harus lapor kepada Kepala Lingkungan atau kantor kelurahan/kepala desa.
“Kalau di negara lain, data itu ril time.. Di waktu itu berapa penduduk, katakanlah kota Medan, jika datanya lengkap, yah pas datanya. Kalaupun salah, Cuma sedikit. Kalau sekarang kan semuanya berantakan,” tandasnya.
Sensus 2020 untuk tahap awal online itu berjalan baik sesuai target, tahap kedua sensus tatap muka tidak terlaksana dengan baik, kaerna yang pertama, anggaran dikurangi, kedua personil yang dikontrakl dikurangi, yang keitiga, masyarakat juga banyak beralasan tidak menerima orang datang karena covid.
HM.Nuh juga mengakui bahwa pelaksanaan sensus 2020 untuk tahap awal online itu berjalan baik sesuai target. Namun untuk tahap kedua sensus tatap muka tidak terlaksana dengan baik, karerna yang pertama, anggaran dikurangi, kedua personil yang dikontrakl dikurangi dan yang keitiga, masyarakat juga banyak beralasan tidak menerima orang datang karena covid.
DORONG SATU PINTU
Terkait penyaluran bansos di masa Pandemi ini, kata HM.Nuh, DPD mendorong agar penyaluran bansos dari satu pintu. Dialah yang bertanggung jawab. Sekarang semuanya saling melempar. Kemendterian Desa juga buat kebijakan, bahwa dana desa harus disalurkan dipotong 30 persen untuk covid.
Padahal kondisi desa itu juga variatif, di desa-desa covid kan tidak sehebat di kota-kota dan mestinya dana itu kan buat pembangunan. Akhirnya karena dipaksa dipotong 30 persen, jadi dibuatlah yang nggak-nggak, beli masker dan lainnya. Bahbkan harga maskernya juga lebih mahal dari yang lain.
“Belum Iama ini Komite IV DPD RI melakukan kunjungan kerja ke desa Limau Manis Muara Sipongi, Kabupaten Mandailing Natal, dekat perbatasan Sumbar. Kami datang kesana sampai masuk ke dalam hutan,” sebutnya seraya menamahkan, bahwa di beberapa desa yang dilewati, tidak ada penduduk yang pakai masker. Karena semuanya berjalan seperiti biasa, udaranya bersih. Mereka bertani dan beternak. Belanja juga di dekat desa juga.
Mirisnya lagi, lanjut HM.Nuh, jika dananya tak digunakan 30 persen untuk covid, bisa dikenakan pengurangan anggaran. Jadi kebijakan itu dinilai tidak menghargai kearifian lokal. Mestinya kebijakan itu ada pertanggungjawaban. Bukan diseragamkan.
“Kami datang kesana, berdialog dan menyerap asapirasi masyarakat, lalu kita pulang. Soal pendataan, itu sering menyulitkan Kepala Desa. Karena datanya kan dari atas. Jadi kepala desa hanya tinggal menyalurkan saja,” pungkasnya. (pl)
Red. Pandi Lubis
