Global Cyber News.Com|Betapa dakhsyat dan massifnya bancaan dana Bansos Covid-19 hingga dapat melibatkan banyak perusahaan.(Law Justice, 27/02/2021). Bayangkan, lebih dari seratus jumlah perusahaan itu, (tepatnya 109) yang mendapat jatah untuk mengadakan bantuan sosial Covid-19. Diantaranya ada sejumlah perusahaan dadakan yang muncul untuk meraup jatah pengadaan bansos itu. Jadi jelas bancaan dana bantuan sosial telah menjadi semacam cara untuk segera menghabiskan uang rakyat yang dikelola pemerintah yang memiliki berkewajiban melindungi dan memberi jaminan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.
Begitulah kewajiban negara dan pemerintah yang harus dan patut untuk menjalankan amanat rakyat. Betapa kejinya para pengusaha itu yang telah ditunjuk oleh Mensos, hingga ada diantara pengusaha yang terlibat dalam penggangsiran dana bansos untuk orang miskin ini telah menggunakan lebih dari satu perusahaan. Artinya, pejabat Kemensos pun yang ikut melakukan seleksi serta penilaian terhadap rekanan penyalur bansos ini dapat segera dipastikan ada kesepakatan sebelumnya dengan vendor. Jadi memang korupsi di Indonesia telah begitu masif, berjamaah juga dilakukan secara sistematis dan terencana.
Oleh karena itu, semua pejabat dan pihak yang terlibat patut diusut sampai ke tentakel -tentakelnya di semua tingkat dan daerah. Jangan pernah lagi dikasih ampun. Begitu juga hukuman yang berat, pantas menjadi ganjaran bagi mereka yang keji mengambil kesempatan di tengah derita dan kesulitan rakyat.
Lalu siapa saja sutradara dan pereka model serta operator dari tindakan jahat itu, tidak boleh dibiarkan agat dapat juga dimusnahkan sampai habis, karena korupsi sama dengan pandemi yang terus menular lebih dari kutu busuk yang menggerogoti darah rakyat.
Para penerima setoran hasil korupsi itu tak bisa dibiarkan, jika sungguh aparat penegak hukum mau memberantas sekaligus ingin membersihkan diri dari dugaan keterlibatannya yang ditengarai ikut mengambil keuntungan dari bansos yang telah dikorupsi itu agar jangan terus terjadi ulang hingga semakin marak dilakukan seperti sekarang tanpa rasa risi — apalagi malu — meski harus mempertaruhkan reputasi, jabatan serta nama baik keluarganya.
Para pelaku korupsi di Indonesia tidak cuma sudah tidak lagi miliki rasa malu, tapi sudah menjadi kegandrungan agar dapat bisa segera menjadi kaya raya pada waktu yang secepat-cepatnya. Sebab gaya hidup mewah telah menjadi bagian dari kebanggaan yang semu dengan cara menyembunyikan asal muasal harta bendanya yang diperoleh secara haram.
Begitu pula jabatan dan kekuasaan yang mereka miliki itu harus dibayar tunai, hingga menjadi alasan untuk mencari uang dengan cara yang cepat, lalu bisa segera melipat-gandakannya dengan cepat untuk jabatan maupun kekuasaan yang lebih besar dan kuat supaya dapat lebih leluasa lagi mengeruk kekayaan dengan cara yang lebih cepat. Seakan motto dari hidup dan kehidupan para koruptor ini sekarang telah menjadi bagian dari pertaruhan yang pantas dan patut dilakukan.
Tengoklah dari sejumlah para politisi yang sempat masuk dan tersungkur dalam penjara karena korupsi, kembali naik panggung tanpa rasa risi dan masih mau meyakinkan apa yang dikatakannya masih dapat dipercaya oleh rakyat. Begitu pula dalam instansi di tempatnya bernaung itu seperti partai politik utamanya itu masih mau memberi tempat bagi koruptor hanya karena punya banyak uang. Artinya secara moral dan etika dalam menata budaya dalam partai politik kita sungguh memprihatinkan.
Karena itu fenomena dari 109 jumlah perusahaan yang diduga ikut menjadi rekanan dalam penyaluran program Bansos sembako yang dilakukan oleh Kementerian Sosial itu dari informasi, Kemensos ada menyediakan anggaran Rp6,7 triliun sebagai nilai kontrak terhadap semua vendor yang melakukan penyaluran dana itu yang terbagi dalam 12 tahap. Dari jumlah rekanan Bansos yang terdiri dari Perusahaan Umum (Perum), Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Usaha Dagang (UD), hingga koperasi. Total paket yang dikerjakan oleh perusahaan itu cuma mampu menyediakan 23.708.248 paket bantuan saja. Salah satu perusahaan yang terlibat jadi rekanan itu adalah PT Salakanagara Putranusa Mandiri (SPM). Diketahui pula penunjukkan rekanan penyalur bansos ini ada PT SPM yang memperoleh kuota 25.000 paket dengan Ketua pelaksananya Abdul Hakim Haniefa.
Sebagai Ketua Pelaksana, Abdul Hakim Haniefa juga menjabat Direktur PT SPM. Juga diinformasikan Abdul Hakim Haniefa punya akses dengan anggota DPR berinisial ACH.
Beberapa waktu lalu, sosok ACH sempat mencuat sebagai pemberi rekomendasi dari sejumlah perusahaan yang mendapat jatah kuota pengadaan Bansos. Jadi PT SPM juga merupakan perusahaan yang ikut merekomendasikan melalui ACH kepada Kemensos. Dan
pihak lain yang ikut membantu ACH dalam proyek ini adalah PN, seorang pejabat eselon I di Kemensos. Jadi cukup jelas bila ada keinginan untuk membersihkan siapa saja yang terlibat dalam penggangsiran dana bansos untuk rakyat.
Jakarta, 6 Februari 2021
Red.
