Global Cyber News.Com|Eks Sekretaris Kementerian BUMN, M. Said Didu menyebut, Moeldoko dan Prabowo selalu mengaku sebagai pimpinan HKTI, tetapi mereka tidak pernah hadir disaat petani mengalami kesulitan. (Repelita, 2021/03/12). Karena boleh jadi HKTI hanya jadi kendaraan politik saja, bukan untuk memperjuangkan perbaikan kehidupan para petani Indonesia agar bisa menikmati kesejahteraan yang berkeadilan.
Demikuan juga pembiaran yang dilakukan pemerintah pada pemuda Indonesia yang terjebak dalam bidang industri hingga makin mengabaikan lahan pertanian untuk diolah menjadi lahan pekerjaan yang ideal untuk membangun ketahan dan pertahanan pangan bangsa dan negara Indonesia yang unggul dan terhandal.
Seperti diketahui, para petani Indonesia terus mengeluhkan betapa sulitnya mendapatkan pupuk subsidi hingga kabar miris yang menyatakan pemerintah akan kembali mengimpor beras. Karena itu jadi semakin jelas bahwa penyakit impor itu karena dari proses masuknya ragam jenis pangan impor ada komisi yang dapat diperoleh para pejabat yang berperan dalam usaha impor yang dilakukan. Kendati ada resiko bagi mereka yang sesungguhnya paham bahwa impor itu akan merusak dan sekaligus membunuh para petani Indonesia.
Dalam konteks inilah rasa dan sikap dari kebangsaan mereka yang gandrung memberi dukungan pada impor itu acap disebut sebagai pengkhianat terhadap bangsa dan negara. Sebab semangat dari melakukan impor itu tendensinya hanya untuk mendapatkan komisi dari sejumlah nilai impor yang masuk ke negeri kita.
Tragisnya semangat dari melakukan impor bahan pangan ini semakin menjadi-jadi, hingga meluas pada petani padi (beras), kacang kedele, jagung, garam dan sejumlah bahan pangan lain yang sebetulnya dapat dihasilan oleh petani Indonesia sendiri.
Himbauan Said Didu terhadap Moeldoko dan Prabowo agar mendengarkan keluh kesah para petani, sungguh wajar karena mereka berdua yang mengklaim sebagai pengurus teras organisadi para petani di negeri ini (HKTI). Jadi kesulitan kaum petani sekedar untuk bertahan hidup saat Indonesia masih digasak pandemi Covid-19, toh tidak terdengar suara kedua tokoh besar HKTI ini.
Begitu juga pukulan telak terhadap petani bawang putih di Batu, Malang Jawa Timur misalnya, tidak ada semacam upaya yang dilakukan agar hidup petani tidak sampai terpuruk dan enggan untuk mekanjutkan usahanya di lahan pertanian kita yang maha luas.
Secara umum pun kedulitan kaum petani Indonesia kembali tetus berulang mengalami kesulitan untuk memperoleh pupuk. Lalu pada saat musim panen– entah apa saja hasil pertanian yang dapat mereka hasilkan itu — masih terus menghadapi harga jual yang anjlok — dan pemerintah cuma terus menonton.
Nilai harga dari hasil panen para petani yang selalu berulang memilukan terpuruk dan anjlok saat panen ini, harus dapat diatasi oleh pemerintah dengan cara membuat bank penampung semua hasil panen petani yang melimpah untuk menjaga nilai harga agar tidak sampai merugikan petani serta bisa membuat keengganan mereka untuk kembali menggarap lahan pertanian mereka secara berkelanjutan.
Dalam upaya pengendalian harga jual hasil pertanian dari para petani, memang harus dibarengi oleh peta rencana sejak hendak memilih jenis tanaman untuk ditanam agar dapat diatur sedemikian rupa, sehingga saat musim tiba hasil yang diperoleh tidak melampaui kebutuhan yang diperlukan. Demikian pula sebaliknya, jumlah kebutuhan dari satu jenis produk yang dihasilkan para petani jangan pula sampai berjurang, sehingga jumlah kebutuhan yang diperlukan bisa tercukupi.
Agaknta, pada bagian inilah pemerintah harus hadir, bukan dalam upaya memasok bahan pangan dengan cara mengimpor seperti yang sudah berulang kali dilakukan, namun impor itu tak memberi dampak positif bagi petani kita di Indonesia.
Pemerintah sepatutnya malu jika masih terus berulang kali mendengar rintihan petani karena sulit mendapatkan bibit unggul, pupuk yang betulang kali menjadi langka, impor beragam macam bahan pangan yang sesungguhnya dapat dihasilkan oleh petani kita juga.
Lalu mengapa harus terus melakukan impor, kalau memang tidak ada uang dibalik impor yang dipaksakan itu.
Jadi wajar bila Said Didu bermohon agar Moeldoko dan Prabowo Subianto mau berpihak pada petani Indonesia. Janganlah menjadikan petani Indonesia sebagai kuda tunggangan semata. Apalagi petani Indonesia yang masih miskin ini hanya dijadikan barang dagangan politik saja.
Kata Said Didu, impor beras di tengah panen raya petani Indonesia, tak hanya terkesan khianat artinya, tapi juga bisa disebut kudeta juga.
Banten, 14 Mare 2021
Red.
